22 Mei 2008

Popularitas HNW Mengalahkan PKS

PK-Sejahtera Online: Salah satu hal yang bisa dipetik dari PKS Mendengar yang sudah dilaksanakan di DIY bahwa Pak Hidayat lebih dikenal daripada PKS. Warga ketika ditanya tahu mengenai Pak Hidayat, tapi tidak begitu tahu mengenai PKS. Ada juga ketika ditanya, bapak-ibu tahu PKS? Wah yang mana ya mas? Tapi ketika ditunjukkan brosur PKS bergambar pak Hidayat sontak menjawab, wah kalo yang ini saya kenal mas!

Peristiwa yang cukup menarik ketika Zuhrif Hudaya (Ketua BAPPILU DPW PKS DIY) mengisi sebuah forum pertemuan (pengajian) ibu-ibu. Mencoba lebih interaktif beliau melontarkan beberapa pertanyaan ke forum.

Ibu-ibu, Presiden PKS sekarang siapa? Dengan kompak, ibu-ibu menjawab : “Hidayat Nur Wahid.” Salah! Yang benar adalah Tifatul Sembiring.

Kalo calon istri pak Hidayat siapa? Bu dr. Diana Abbas Thalib, jawab sang ibu-ibu serempak. Ternyata ibu-ibu kita rajin nonton infotaintmen. ^_^

Nah, kalo PKS sekarang ulang tahun (MILAD) ke berapa? Ke-16! Jawab ibu-ibu serempak. Bukan! PKS sekarang MILAD ke 10. Lho Bukan pak! Ke-16. Di kaos-kaos kan PKS itu nomornya 16. Nah lho???#$ [zh]

PKS Bukan Superman,Tapi Superteam

PK-Sejahtera Online: Dalam angka menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa, DPW PKS Kalsel kembali mengunjungi beberapa media lokal di Kalimantan Selatan, diantaranya Kalimantan Post dan Barito Post, 8 Mei lalu.

Di Kalimantan Post, rombongan DPW PKS Kalsel di sambut oleh Pimpinan Redaksi Kalimantan Post, Drs. H. Asmara Saibi, Pimpinan Perusahaan Teddy Perkasa dan jajaran redaksi lainnya. Pada kesempatan tersebut, DPW PKS Kalimantan Selatan banyak mendapat masukan dari Kalimantan Post, diantaranya mengenai penguatan basis kader di PKS, karena menurut Asmara apabila basis kader di PKS tidak kuat maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan PKS ujarnya.

Asmara juga berharap agar PKS dapat memberi warna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk membangun banua ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Asmara juga menilai bahwasanya PKS kuat dan bagus karena PKS bukanlah sebagai partai politi ansich tapi juga sebagai media syiar Islam ujarnya.

Setelah mengunjungi Kalimantan Post, rombongan DPW juga berkesempatan mengunjungi SKH Barito Post di Jalan Gunung Sari Banjarmasin. Rombongan DPW yang dipimpin Sekretaris Umum Wahyudi ST langsung diterima oleh Pimpinan Umum Barito Post H Guntur Prawira SE, Wakil Pimpinan Redaksi H. Gusti Perbatasari R dan juga jajaran redaksi lainnya.

Pada kesempatan tersebut, PKS banyak di todong dengan berbagai macam pertanyaan diantaranya tentang sistem kaderisasi PKS dan juga kepemimpinan PKS yang saat dulu banyak dilakoni atau dijalankan oleh para pendatang.

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Ibnu Sina Sekretaris MPW yang juga turut serta dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwasanya Pengkaderan PKS dilakukan dengan sistem pembelajaran kelompok melalui ta’lim rutin ujarnya, tentu saja ta’lim yang dilaksanakan membahas banyak hal baik itu agama,maupun permasalahan sosial politik.

Sedangkan mengenai kepemimpinan PKS Kalsel yang saat awal-awal banyak di pimpin oleh mereka yang berada di luar daerah kalsel, karena PKS tidak mengenal adanya superman atau kekuatan personal yang ada adalah keja tim, sehingga siapa pun dan dari manapun orang yang memimpin PKS tidak akan menjadi masalah, sebagaimana pergantian presiden PK-ke PKS dulu ujarnya dari Nurmahmudi Ismail, hingga presiden PKS Saat ini Tifatul Sembiring yang berlangsung dengan cepat tanpa ada gejolak.

Dalam kesemptan tersebut Ibnu Sina juga mengundang jajaran Barito Post, agar dapat hadir dalam acara Bedah Flatform PKS yang akan diselenggarakan pada 24 Mei mendatang di Hotel Rattan In Banjarmasin.

21 Mei 2008

Jadwal Pilkada sulit diundur

Senin, 28 April 2008 | 20:23 WIB

SURABAYA, SENIN- Kendati desakan untuk menjadwalkan ulang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur terus disampaikan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menilai hal itu sulit dilakukan. Sebab, pengunduran jadwal terutama pada tahap pendaftaran calon akan mengubah semua tahapan di belakangnya, termasuk waktu pemungutan suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Rikson H Nababan, Senin (28/4), di Surabaya mengatakan, sebelum ini KPU Jatim juga merevisi keputusannya terkait jadwal tahapan. Karenanya, untuk mengakomodasi calon perseorangan dalam pilkada Jatim 2008, semestinya tahapan pendaftaran calon bisa diundur.

“Kami hanya menggugat keabsahan pilkada yang diadakan tanpa mengakomodasi calon perseorangan, sementara Revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah memungkinkan calon perseorangan untuk maju dalam pilkada,” tutur Rikson.

Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo kemarin di Surabaya mengatakan, pengunduran jadwal pendaftaran calon akan ikut menggeser jadwal tahapan lain, seperti pengadaan surat suara, verifikasi, kampanye, dan pemungutan suara. Adapun pemungutan suara yang ditetapkan 23 Juli 2008, berdasarkan peraturan hanya bisa diundur bila terjadi bencana alam atau kerusuhan sosial yang membuat tahapan pilkada terhenti.

“Bila verifikasi 7 hari, perbaikan berkas calon 7 hari, lalu 7 hari lagi untuk memasukkan kembali ke KPU, dan 7 hari untuk penetapan, ditambah 14 hari kampanye saja, berarti tidak mungkin pendaftaran diundur dari 6 Mei menjadi 5 Juni. Tetapi, saya akan konsultasi dengan KPU karena KPU Jatim hanya pelaksana di daerah,” tutur Wahyudi.

Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Brawijaya Ibnu Tricahyo mengatakan, KPU dalam aturan teknis pelaksanaan calon perseorangan mesti tegas menentukan aturan peralihan untuk daerah-daerah yang sudah mulai menjalankan tahapan pilkada.
“Hal seperti pengunduran jadwal pendaftaran calon jangan diserahkan kepada KPU di daerah karena akan menimbulkan masalah. KPU pusat harus menentukan secara tegas dan itu memang kewenangan KPU pusat. KPU Jatim hanya menyusun jadwal berdasarkan rentang waktu yang ditetapkan oleh KPU pusat,” tutur Ibnu.