Besar, Peluang Hidayat Dampingi Mega

JAKARTA - Selain Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua MPR Hidayat Nurwahid ternyata mampu menembus lima besar kandidat cawapres pendamping Mega. Dari survei PDIP, popularitas tokoh senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu disebut-sebut meningkat cukup pesat.

''Ada satu cawapres yang namanya naik signifikan. Orangnya berjenggot,'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di gedung DPR kemarin (20/6). Tokoh itu duduk di jajaran lima teratas.

Apakah tokoh itu pemimpin salah satu lembaga tinggi negara? ''Ya, begitulah,'' jawab Pramono, lantas tersenyum.

Dia bersikeras menutup rapat nama-nama kandidat cawapres pendamping Megawati yang terjaring untuk disurvei. Dalam berbagai kesempatan, dia hanya menyebut totalnya 17 orang. ''Masalahnya, ini sudah menjadi konsensus partai,'' ujarnya. Secara resmi, lanjut dia, PDIP baru akan mengumumkan pada Rakernas IV PDIP di Solo November 2008 nanti.

Makanya, ketika ditanya siapa lagi tiga nama lain yang masuk urutan lima teratas, Pramono terus mengelak. ''Tidak berbeda jauh dengan polling lembaga survei yang sudah beredar,'' katanya.

Begitu dikonfirmasi sejumlah nama seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Wiranto, dia hanya tertawa lepas. ''Masyarakat sebenarnya sudah menentukan pilihan. Pergeserannya tidak terlalu banyak,'' ucapnya. Menurut Pramono, sebelum Mei 2008, PDIP sudah melakukan dua kali survei cawapres. Antara Mei hingga November, PDIP masih mengagendakan tiga kali putaran survei lagi.

Apakah PDIP sudah memberi tahu tokoh-tokoh yang disurvei itu bahwa mereka masuk kandidat cawapres pendamping Megawati? ''Semua yang disurvei sudah dikomunikasikan dan kebanyakan bersedia,'' jawabnya

FPKS Usulkan Pidato Kekalahan

Berharap Ciptakan Sportivitas Antar-Capres

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui fraksinya di DPR (FPKS) melontarkan usul inovatif guna mendorong sportivitas kompetisi antarcalon presiden. Dalam pembahasan RUU Pilpres di DPR kemarin (11/6) FPKS mendorong adanya parade pidato pasangan capres yang kalah setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara.

''Kami menyebutnya pidato kekalahan,'' kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam pembahasan RUU Pilpres di Ggedung DPR kemarin. Menurut dia, bila para elite politik menunjukkan jiwa besar menghadapi kekalahan di pilpres, suasana bisa menjadi jauh lebih kondusif.

Mustafa mencontohkan persaingan antara Obama dan Hillary untuk menjadi capres dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski saling serang dalam kampanye, keduanya tetap tidak mengobarkan suasana permusuhan. Bahkan, ketika kemenangan jatuh ke tangan Obama, Hillary langsung menyatakan siap ikut memberi dukungan.

''Ini kultur demokrasi yang positif. Tajam kata-katanya, tapi tetap bisa saling bersalaman,'' cetusnya. Bagaimanapun, imbuh Mustafa, figur-figur capres, baik yang menang maupun kalah, adalah negarawan. ''Kami hanya ingin membangun kultur baru dalam pendewasaan politik di negeri ini. Tak ada niat lain,'' ujarnya.

Usul FPKS itu sebenarnya sangat kontekstual. Sejak Pilpres 2004, misalnya, capres incumbent yang kalah, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah bertemu di hadapan publik dengan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Tak bisa dimungkiri, sampai saat ini ada persoalan politik laten yang tak selesai di antara keduanya.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin menyambut baik usul FPKS. Namun, dia mendorong forum pidato bersama itu tidak hanya menghadirkan para kandidat yang kalah. Forum itu hendaknya melibatkan semua capres untuk membuat statemen atau komitmen bersama.

''Jadi, bukan pidato kekalahan. Dari namanya saja, secara psikologis sudah berat. Masak orang kalah disuruh pidato,'' candanya. Selain itu, lanjut dia, harus tetap dibuka peluang bagi capres yang menolak hadir.

''Kalau diwajibkan hadir sampai ada ancaman sanksi, kayaknya tidaklah. Saya kira sudah cukup ada keharusan untuk memberikan penjelasan kepada publik atas ketidakhadiran yang bersangkutan,'' ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Menkum HAM Andi Mattalatta. ''Saya dukung semangat usul ini untuk membuat massa yang sedang panas dan beringas menjadi lebih kalem,'' katanya. Tetapi, menurut Andi, sifatnya bukan pidato kekalahan, melainkan penyikapan terhadap hasil penghitungan suara yang disahkan KPU.

''Sebagai transisi, pada Pilpres 2009 ini, minimal pimpinan tim sukses dulu yang hadir. Sepuluh tahun mendatang, baru para capres yang didorong menghadiri sendiri,'' usulnya.

Sikap penolakan ternyata muncul dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Partainya SBY itu berpandangan bahwa agenda pidato capres yang kalah tidak perlu dicantumkan ke dalam RUU Pilpres.

''Kami paham niatnya baik. Tapi, bagaimana kalau peluang ini justru dimanfaatkan kandidat capres yang kalah untuk membuka manipulasi yang dilakukan lawan-lawannya. Bukannya damai yang didapat, malah sebaliknya,'' kata Benny K. Harman, anggota Pansus RUU Pilpres dari FPD.

Makmur Setelah Membangkang IMF dan World Bank

Eddi Santosa - detikFinance

Roma - Ini kisah Malawi, negeri kecil dan miskin di selatan Afrika. Tiga tahun lalu Malawi dilanda bencana kelaparan. Setelah advis IMF dan Worldbank diabaikan, negeri itu malah surplus pangan.

Siapa suruh patuh buta pada negara-negara atau lembaga-lembaga donor terkemuka? Advis-advis mereka buang saja ke tong sampah dan ikuti jalan sendiri. Begitulah pokok-pokok yang ditunjukkan Malawi dalam mengatasi kesulitan negerinya.

Malawi memutuskan untuk mengabaikan advis IMF dan World Bank yang selama bertahun-tahun mencekoki negeri itu dengan konsep-konspe liberalisasi. Sebagai gantinya negeri itu menyubsidi para petani berkapital lemah (miskin) dengan pupuk dan bibit.

Pemerintah Mawali yakin hanya dengan kebijakan itu --yang diharamkan IMF dan Word Bank-- bencana kelaparan bisa diatasi.

"Sejak 2005 pemerintah Malawi terus aktif menyokong para petani kecil yang tidak punya uang untuk melakukan investasi. Hasilnya, sudah tiga tahun Malawi mengalami surplus pangan," kata Menteri Irigasi dan Perairan Andrina Mchiela di depan para pemimpin dunia di KTT.