PKS Ikrar Menangkan KarSa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lusa (8/6) merayakan milad-nya yang ke-10. Acara yang diadakan di GOR Pantjasila, Jl Indragiri, Surabaya, itu bakal dijadikan ajang unjuk kekuatan karena akan mengundang sedikitnya 12 ribu kader PKS se-Jawa Timur. Mereka akan berikrar bersama untuk memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam pilgub 23 Juli mendatang.

"Melalui acara itu, kami juga menyolidkan barisan untuk memenangkan Karsa," kata Yusuf Rohana, ketua tim pemenangan pemilu PKS Jatim.

Dia mengungkapkan, PKS tidak begitu sulit untuk menyolidkan kadernya dalam memenangkan Karsa. Sebab, PKS memiliki jaringan yang kuat melalui sayap-sayapnya.

Sayap tersebut adalah Gema Keadilan, Petani, dan Pemuda Lingkungan. Menurut dia, ketiga sayap itu menggarap wilayah yang berlainan. Gema Keadilan mendulang dukungan di wilayah kampus. Sayap Petani bekerja di wilayah masyarakat pertanian, umumnya di pedesaan.

Sayap Pemuda Lingkungan menggarap wilayah pemuda yang tidak tercakup di kedua wilayah tersebut. Selain itu, PKS telah menyiapkan barisan perempuan yang bernama Pos Wanita Keadilan (PWK) yang siap mendulang suara.

FPDIP Mentahkan Usul FPKS

Tak Setuju Debat Capres sampai 10 Kali

JAKARTA - Usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyelenggarakan debat terbuka antarcapres-cawapres sebanyak 10 kali selama kampanye dimentahkan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP). Mereka (FPDIP) justru mendesak agar frekuensi debat yang resmi diadakan KPU itu dibatasi. Menurut FPDIP, debat maksimal dilakukan tiga kali saja.

''Bukannya kami (PDIP, Red) alergi debat,'' ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dari FPDIP Yasonna Laoly saat rapat kerja (raker) dengan pemerintah di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).

Namun, kata dia, Indonesia masih perlu menengok model pelaksanaan debat di sejumlah negara lain. ''Di beberapa negara maju, frekuensi debat juga tidak lebih dari tiga kali,'' ungkapnya.

Yasonna menuturkan, sejak awal, FPDIP tak mempermasalahkan dilakukannya debat terbuka antarcapres-cawapres pada Pilpres 2009. Hanya, kata dia, pelaksanaannya yang sampai 10 kali seperti yang diajukan FPKS itu sangat berlebihan.

Menurut dia, frekuensi debat sebanyak itu justru akan kontraproduktif. Materinya pun akan mengulang-ulang. ''Kita ini kan tidak cari presiden yang ahli debat saja,'' tegas politikus dari partai yang sudah siap mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres 2009 itu.

Dia menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menuju perbaikan.

Hal senada diungkapkan anggota pansus dari FPDIP lainnya, Pataniari Siahaan. Bahkan, menurut dia, bukan hanya frekuensi yang harus dibatasi, tapi juga teknis debat terbuka tersebut. ''PDIP siap mengawal pembahasan mekanisme di tingkat panja agar tidak bias dan menyimpang dari tujuan kampanye,'' ujarnya.

Menurut dia, sejumlah debat terbuka yang diselenggarakan di beberapa pilkada akhir-akhir ini cenderung melenceng. Misalnya, panelis yang dilibatkan turut memberi penilaian yang bisa merusak citra seorang capres. ''Harus dipahami, karakteristik setiap orang itu berbeda. Ada yang pintar ngomong, ada yang tidak. Tapi, bukan berarti yang tidak bisa ngomong tidak pintar,'' tegasnya.

Dalam lanjutan pembahasan pansus RUU Pilpres, hampir seluruh fraksi sepakat melaksanakan debat terbuka antarcapres-cawapres dalam Pilpres 2009. Model kampanye tersebut diharapkan bisa menggantikan kampanye rapat terbuka yang dianggap cenderung tidak mendidik.

''Frekuensi debat yang kami ajukan tetaplah memadai,'' ujar anggota Pansus RUU Pilpres dari FPKS Al Muzzammil Yusuf.

Menurut dia, jumlah 10 kali perdebatan dengan durasi masing-masing dua jam yang disiarkan terbuka dan secara langsung oleh stasiun televisi serta radio bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Dia menyatakan, sudah saatnya masyarakat tidak lagi diminta memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung. Selain itu, kata Muzzammil, mekanisme debat yang difasilitasi KPU dengan biaya dari negara akan memberi peluang yang sama bagi tiap pasangan untuk memperkenalkan diri kepada publik. ''Sebab, kita memang sedang memilih negarawan, bukan hartawan yang mampu pasang iklan di mana-mana,'' ungkapnya.

Usul model kampanye dengan debat sudah hampir disetujui seluruh fraksi. Tinggal intensitas dan mekanismenya yang masih harus dibahas di tingkat panitia kerja (panja). Misalnya, FPG mengusulkan debat dilakukan minimal lima kali, sedangkan FPPP mengajukan minimal tiga kali. (dyn/mk)

Hidayat Dicalegkan dari Klaten

JAKARTA - Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengaku siap jika partainya kembali mengajukan dirinya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009. PKS memang tetap menjagokan ketua MPR itu untuk kembali ke Senayan. Rencananya, Hidayat maju bersama-sama dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Sekjen Anis Matta. Namun, ketiganya tak lagi dicalonkan dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta. Mereka bakal disebar ke sejumlah daerah.

Tifatul Sembiring dan Anis Matta rencananya diajukan masing-masing dari Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Hidayat bakal diusung melalui pencalegan di daerah Klaten. Padahal, pada Pemilu 2004, ketiganya berangkat jadi caleg melalui daerah pemilihan DKI Jakarta.

''Jika partai yang meminta, sebagai kader, tentu harus siap melaksanakan," kata Hidayat saat dihubungi kemarin (1/6). Menurut dia, di partainya tidak ada tradisi untuk meminta atau menuntut jabatan. Tapi, jika dipercaya, harus siap menerima amanat tersebut.

Apakah penempatan di daerah itu strategi PKS meraup suara di daerah nonbasis partai? Dengan diplomatis, Hidayat menyatakan, penentuan posisi caleg tersebut sepenuhnya kebijakan partai. "Saya kan tidak lagi di struktur eksekutif partai, apalagi saya juga baru dengar kabar ini dari Anda," katanya lantas tertawa.

Secara terpisah, Wasekjen DPP PKS Mardani mengakui, penempatan sejumlah figur sentral di PKS itu bertujuan untuk membantu daerah memenangkan Pemilu 2009. ''Soliditas daerah menggalang suara diharapkan makin liat,'' ujarnya.

Menurut Mardani, strategi itu juga merupakan langkah menuju pemenuhan target perolehan 20 persen total suara nasional. ''Kalau makin banyak daerah yang dapat kami menangkan, tentu calon presiden juga segera menyusul dibicarakan,'' tandasnya.

Pada awal Juni ini, susunan daftar caleg dari PKS diharapkan tuntas. ''Segera kami selesaikan untuk menghindari berlarutnya konflik kepentingan yang dapat mengganggu persiapan pemenangan pemilu,'' ungkapnya. Menurut aturan KPU, terakhir pengembalian daftar caleg adalah 8 Agustus 2008.

Sesuai hasil pengumuman parpol yang lolos syarat administrasi di KPU Jumat tengah malam (30/5), PKS termasuk salah satu yang lolos. ''Tinggal langkah selanjutnya, penyusunan caleg daerah dan penyiapan kualitas anggota dewan. Capres atau yang lain itu nantilah,'' ujar Mardani.