Daftar Lengkap Nama-nama Anggota Komisi IV
Jakarta - Sebanyak 50 anggota Komisi IV DPR diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan di Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS mengakuinya. Namun semua anggota FPKS sudah mengembalikan uang tersebut.
"Memang faktanya seperti itu, dan data yang diperoleh oleh KPK memang benar," kata anggota FPKS Tamsil Linrung kepada detikcom pertelepon, Rabu (24/9/2008).
Komisi IV terdiri dari 54 orang, 4 orang sebagai pimpinan dan 50 orang sebagai anggota. Dari jumlah itu, baru anggota FPKS yang mengaku mengembalikan uang. Mereka adalah Suswono, Tamsil Linrung, Syamsul Hilal, Djalaludin Asy Syatibi dan Umung Anwar Sanusi. Uang dikembalikan pada tahun 2006, jauh sebelum Al Amin Nasution, terdakwa kasus suap itu ditangkap.
Sementara anggota dari fraksi lain sejauh ini belum ada yang menyatakan mengembalikan uang. Ketua Komisi IV Ishartanto tidak bisa dikonfirmasi. Handphonenya tidak aktif.
Berikut nama-nama anggota Komisi IV DPR seperti detikcom kutip dari DPR.go.id:
1.Ketua Komisi IV: Ishartanto (PKB)
2. Wakil Ketua Mindo Sianipar (PDIP)
3. Wakil Ketua Syarfi Hutauruk (Golkar)
4. Wakil Ketua Suswono (PKS)...kembalikan uang
5. Wakil Ketua Hilman Indra (Bintang Pelopor Demokrasi)
Anggota:
6.Joseph Wiliem Lea Wea (Bintang Pelopor Demokrasi)
7.Rusman H M Ali (Bintang Reformasi)
8. H Iman Syuja (PAN)
9. Darmayanto (PAN)
10. Nazamuddin (PAN)
11. Nurhadi M Musawir (PAN)
12.Sudjud Sirajudin (PAN)
13.Apri Hananto Sukahar (PDS)
14.Idham SH (PDIP)
15.Elviana (PDIP)
16.Djoemat Tjiptowardojo (PDIP)
17. Mardjono (PDIP)
18. Ganjar Pranowo (PDIP)
19. Wowo Ibrahim (PDIP)
20.I Made Urip (PDIP)
21.Jacobus Mayong Padang (PDIP)
22. Surya Supeno (Partai Demokrat)
23.I Wayan Sugiana (Partai Demokrat)
24.Nuraeni A Barung (Partai Demokrat)
25. Maruahal Silalahi (Partai Demokrat)
26. Sarjan Tahir (Partai Demokrat)
27. Indria Octavia Muaya (Partai Demokrat)
28. Bomer Pasaribu (Partai Golkar)
29. Azwar Chesputra (Golkar)
30. Ismail Tadjudin (Gollar)
31. S Sumiyati (Golkar)
32. Markum Singodimedjo (Golkar)
33. Soekotjo Said (Partai Golkar)
34.Mohammad Ali Yahya (Golkar)
35.Sumarjaya Linggih (Golkar)
36. Mukhtarudin (Golkar)
37.Fachri Andi Leluasa (Golkar)
38.Mustika Rahim (Golkar)
39. Zainudin Amali (Golkar)
40.Robert Joppy Kardinal (Golkar)
41.Syamsul Hilal (PKS)....kembalikan uang
42.Djalaludin Asy Syatibi (PKS)....kembalikan uang
43.Umung Anwar Sanusi (PKS)....kembalikan uang
44.Tamsil Linrung (PKS)...kembalikan uang
45. Arifin Junaidi (PKB)
46. Mufid A Busyairi (PKB)
47. Ahmad Rawi (PKB)
48. Ariono Wijanarko (PKB)
49. Al Amin Nur Nasution (PPP)....ditangkap KPK
50. Endang Kosasih (PPP)
51.Faqih Chaironi (PPP)
52 .Masusoh Ujati (PPP)
53. Rusnain Yahya (Ppp)
54. Hifnie Sarkawie (PPP)(iy/nrl)
24 September 2008
23 September 2008
Daripada Konflik, Contoh PKS!
INILAH.COM, Jakarta - Menjelang pesta demokrasiyang akan digelar pada 2009 mendatang, beberapa parpol justeru berkonflik internal. Konflik tersebut seharusnya tidak perlu ada jika mekanisme partai berjalan tanpa mengutamakan ketokohan, seperti PKS.
"PKS boleh dibilang salah satu parpol yang mekanismenya berjalan jika mengacu pada pencalegan. Artinya pencalegannya tidak menimbulkan keributan seperti partai lainnya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohamad Qodari, ketika berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu, (20/9).
Dikatakan Qodari, meskipun tidak bisa digeneralisir karena bervariasi, memang pencalegan menjadi salah satu titik yang paling rawan terjadinya perpecahan parpo . Tapi, ada juga parpol yang pencalegannya berjalan mulus (smooth) tanpa ada konflik seperti PKS dan PDIP.
Sedangkan PDIP, ungkap mantan peneliti CSIS ini, relatif sama. Namun, untuk partai Moncong Putih ini lebih pada ketokohan Megawati selaku ketua umum.
Menurut Qodari, konflik internal partai yang ada sekarang ini memang didasari pada banyaknya kepentingan di dalam partai. "Kalau bicara kepentingan, sekjen pasti punya kepentingan, bendaraha juga punya kepentingan, Apalagi para ketua-ketua DPP. Jadi semuanya punya kepentingan," ujar pria berkacamata ini.
Karena sebenarnya, sambung Qodari, guna melihat secara seksama konflik internal partai bisa merujuk pada kekuatan struktur partai (mekanisme partai) dan kekuatan tokoh.
"Nah, kalau PPP itu saya lebih condong masuk ke kekuatan struktur partai. Karena kita tahu, proses pencalegan PPP yang mendasari konflik itu terjadi," ujar Qodari.
Qodari justeru menyayangkan papol-parpol yang saat ini sibuk dengan permasalahan internal, seperti PKB, PPP dan Golkar. Sebab, menjelang pemilu seharusnya mereka melakukan konsolidasi bukan malah berkonflik.
"Praktis, konsolidasi tidak bisa dilakukan, karena konflik sudah muncul. Yang bisa dilakukan adalah mereka yang berkonflik melakukan lobi atau kompromi guna menghasilkan solusi terbaik," pungkas Qodari
"PKS boleh dibilang salah satu parpol yang mekanismenya berjalan jika mengacu pada pencalegan. Artinya pencalegannya tidak menimbulkan keributan seperti partai lainnya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohamad Qodari, ketika berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu, (20/9).
Dikatakan Qodari, meskipun tidak bisa digeneralisir karena bervariasi, memang pencalegan menjadi salah satu titik yang paling rawan terjadinya perpecahan parpo . Tapi, ada juga parpol yang pencalegannya berjalan mulus (smooth) tanpa ada konflik seperti PKS dan PDIP.
Sedangkan PDIP, ungkap mantan peneliti CSIS ini, relatif sama. Namun, untuk partai Moncong Putih ini lebih pada ketokohan Megawati selaku ketua umum.
Menurut Qodari, konflik internal partai yang ada sekarang ini memang didasari pada banyaknya kepentingan di dalam partai. "Kalau bicara kepentingan, sekjen pasti punya kepentingan, bendaraha juga punya kepentingan, Apalagi para ketua-ketua DPP. Jadi semuanya punya kepentingan," ujar pria berkacamata ini.
Karena sebenarnya, sambung Qodari, guna melihat secara seksama konflik internal partai bisa merujuk pada kekuatan struktur partai (mekanisme partai) dan kekuatan tokoh.
"Nah, kalau PPP itu saya lebih condong masuk ke kekuatan struktur partai. Karena kita tahu, proses pencalegan PPP yang mendasari konflik itu terjadi," ujar Qodari.
Qodari justeru menyayangkan papol-parpol yang saat ini sibuk dengan permasalahan internal, seperti PKB, PPP dan Golkar. Sebab, menjelang pemilu seharusnya mereka melakukan konsolidasi bukan malah berkonflik.
"Praktis, konsolidasi tidak bisa dilakukan, karena konflik sudah muncul. Yang bisa dilakukan adalah mereka yang berkonflik melakukan lobi atau kompromi guna menghasilkan solusi terbaik," pungkas Qodari
PKS Ada di Luar Angkasa
Partai Keadilan Sejahtera punya banyak cabang di luar negeri, seperti Jerman, AS, Jepang, Inggris, Australia, Malaysia, Mesir dan Swedia. Tapi belum banyak yang tahu keberadaan PKS luar angkasa.
Yang paling tahu tentang PKS di luar angkasa ini bukan politikus atau kalangan awam. Bahkan KPU dan dewan pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera, pertai bernomor 8, di Jakarta kemungkinan besar tidak tahu kalau ada PKS nun jauh di luar angkasa sana.
Sebelum membahas lebih jauh tentang PKS ruang angkasa, lupakanlah bahasan kasak kusuk politik Indonesia. Agar paham PKS yang satu ini, orang harus tahu dulu apa itu quasar. Quasar adalah sejenis benda langit yang sangat kecil, namun sangat terang benderang dan jauh sekali jaraknya dari bumi, biasanya sejauh jarak jutaan tahun cahaya.
Istilah quasar berarti quasi-star atau menyerupai bintang, namun tidak dapat dikatakan bintang yang sebenarnya. Quasar jenis biasa menghasilkan lebih banyak cahaya per detiknya dibandingkan cahaya pancaran sebuah galaksi bintang secara keseluruhan. Pancaran quasar ini terjadi dari suatu ruang yang barangkali sekecil tata surya kita.
Para astronom sudah banyak menemukan quasar. Mereka memberi nama quasar bermacam-macam. Di antaranya adalah quasar yang dijuluki PKS 0637-752. PKS luar angkasa ini sedemikian jauhnya sehingga yang terlihat oleh manusia di bumi adalah penampakannya 6 juta tahun cahaya yang lalu.
Menurut observatorium Chandra X-Ray, PKS 0637-752 adalah quasar yang sangat terang. Cahaya berkekuatan 10 triliun kali matahari dipancarkannya dari ruang berukuran lebih kecil dari tata surya kita. Sumber energi luar biasa ini dipercaya berasal dari lubang hitam berukuran maharaksasa.
Yang paling tahu tentang PKS di luar angkasa ini bukan politikus atau kalangan awam. Bahkan KPU dan dewan pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera, pertai bernomor 8, di Jakarta kemungkinan besar tidak tahu kalau ada PKS nun jauh di luar angkasa sana.
Sebelum membahas lebih jauh tentang PKS ruang angkasa, lupakanlah bahasan kasak kusuk politik Indonesia. Agar paham PKS yang satu ini, orang harus tahu dulu apa itu quasar. Quasar adalah sejenis benda langit yang sangat kecil, namun sangat terang benderang dan jauh sekali jaraknya dari bumi, biasanya sejauh jarak jutaan tahun cahaya.
Istilah quasar berarti quasi-star atau menyerupai bintang, namun tidak dapat dikatakan bintang yang sebenarnya. Quasar jenis biasa menghasilkan lebih banyak cahaya per detiknya dibandingkan cahaya pancaran sebuah galaksi bintang secara keseluruhan. Pancaran quasar ini terjadi dari suatu ruang yang barangkali sekecil tata surya kita.
Para astronom sudah banyak menemukan quasar. Mereka memberi nama quasar bermacam-macam. Di antaranya adalah quasar yang dijuluki PKS 0637-752. PKS luar angkasa ini sedemikian jauhnya sehingga yang terlihat oleh manusia di bumi adalah penampakannya 6 juta tahun cahaya yang lalu.
Menurut observatorium Chandra X-Ray, PKS 0637-752 adalah quasar yang sangat terang. Cahaya berkekuatan 10 triliun kali matahari dipancarkannya dari ruang berukuran lebih kecil dari tata surya kita. Sumber energi luar biasa ini dipercaya berasal dari lubang hitam berukuran maharaksasa.
22 September 2008
PKS Bergerak ke Tengah
Anis: Koalisi dengan PDIP Tetap Terbuka
JAKARTA - Banyak yang meragukan bahwa PDIP-PKS dapat mencapai kompromi untuk koalisi karena perbedaan ideologinya sangat jauh. Tetapi, menghadapi Pilpres 2009, wacana koalisi itu terus bergulir.
Sekjen PKS Anis Matta, misalnya, mengatakan bahwa saat ini tidak tepat lagi mendikotomikan PDIP-PKS secara ekstrem. '' PDIP-PKS itu tidak layaknya minyak dan air. Jadi, peluang koalisi tetap terbuka,'' katanya di Jakarta kemarin (21/9).
Saat ini, jelas Anis, PDIP dan PKS sama-sama bergerak ke tangah. Kekuatan-kekuatan politik di Indonesia kini memiliki kecenderungan dan kesadaran untuk meninggalkan era politik aliran pada i masa lalu yang penuh dengan pergesekan dan ketegangan.
Dia mencontohkan, langkah PDIP yang membentuk Baitul Muslimin, sayap partai yang bernapaskan Islam. Sementara itu, PKS juga menggelar peringatan seratus tahun kebangkitan nasional dan memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan Mukernas I PKS -1 Februari lalu.
''Beberapa iklan PKS juga mengutip pidato-pidato Soekarno,'' beber ketua tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS itu. Dia menegaskan, PKS akan ikut mendorong lahirnya era Indonesia baru yang tidak tersekat-sekat ke dalam politik aliran.
''Intinya, Islam dan nasionalis tidak perlu dipisahkan dan dipertentangkan. Sampai di sini, paradigma kami sama dengan PDIP,'' katanya. Dia menyampaikan, sebagai bagian yang terpisahkan dari suatu bangsa besar, PKS harus menunjukkan kesiapan untuk berkerja sama dengan berbagai komponen bangsa.
Karena itulah, tegas Anis, peluang untuk berkoalisi selalu terbuka. ''Seandainya terjadi koalisi, harus didasari kesamaan pandangan dan kesadaran. Bukan cuma pertimbangan pragmatis menang-kalah,'' ujarnya.
Sebelumnya, pengamat politik Islam Bachtiar Effendy menyatakan sangat meragukan koalisi PDIP-PKS dapat terwujud. Menurut dia, koalisi politik idealnya dikonstruksi oleh beberapa parpol yang secara ideologis dan politis saling berdekatan.
''PDI-Perjuangan dan PKS itu ibaratnya ada di kanan dan di kiri. Jadi, agak sulit,'' katanya, setelah diskusi di gedung DPD, kompleks Senayan, Jumat lalu (19/9). ''Bagaimana bisa membangun koalisi yang benar-benar koalisi kalau yang satu partai asasnya pancasila-marhaenisme, sedangkan yang lain Islam. Tidak mungkin itu,'' imbuhnya.
Bachtiar berpandangan, jauh lebih mudah mempertemukan PDI-Perjuangan dengan Partai Golkar. Kalau PKS, lanjut dia, akan lebih mudah berkoalisi dengan PPP atau PBB. ''Saya melihat wacana koalisi PDIP-PKS itu hanya kembang-kembang Pemilu 2009,'' tegasnya.
Mengapa masih mendikotomiskan nasionalis-religius? ''Ini bukan soal dikotominya. Kalau ideologinya berbeda, saya kira, program-program turunannya juga berbeda,'' jelasnya.
Makanya, lanjut Bachtiar, akan jauh lebih mudah bila partai-partai yang berkoalisi memiliki asas yang sama. ''Minimal tidak terlalu jauh,'' kata staf pengajar UIN Jakarta itu.
Bukankah dalam koalisi juga ada pertimbangan rasional pragmatis, misalnya menang-kalah ? ''Nah, jangan bicara koalisi yang seperti itulah,'' jawabnya, lantas tersenyum kecut.
Dia lantas mencontohkan koalisi politik besar di Malaysia, yaitu Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (United Malays National Organization/UMNO), tidak mungkin terjadi kalau Partai PAS (Partai Islam se-Malaya) masuk di sana. ''Jadi, percayalah kepada saya, koalisi PDI-Perjuangan dengan PKS itu tidak akan terjadi,'' katanya.
Wacana koalisi PDIP-PKS belakangan mencuat setelah sejumlah hasil survei menunjukkan tingginya popularitas Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang juga tokoh senior PKS. Sementara itu, PDIP juga tengah mencari sosok cawapres bagi ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, yang kembali dicalonkan sebagai capres 2009 dari PDI-Perjuangan
JAKARTA - Banyak yang meragukan bahwa PDIP-PKS dapat mencapai kompromi untuk koalisi karena perbedaan ideologinya sangat jauh. Tetapi, menghadapi Pilpres 2009, wacana koalisi itu terus bergulir.
Sekjen PKS Anis Matta, misalnya, mengatakan bahwa saat ini tidak tepat lagi mendikotomikan PDIP-PKS secara ekstrem. '' PDIP-PKS itu tidak layaknya minyak dan air. Jadi, peluang koalisi tetap terbuka,'' katanya di Jakarta kemarin (21/9).
Saat ini, jelas Anis, PDIP dan PKS sama-sama bergerak ke tangah. Kekuatan-kekuatan politik di Indonesia kini memiliki kecenderungan dan kesadaran untuk meninggalkan era politik aliran pada i masa lalu yang penuh dengan pergesekan dan ketegangan.
Dia mencontohkan, langkah PDIP yang membentuk Baitul Muslimin, sayap partai yang bernapaskan Islam. Sementara itu, PKS juga menggelar peringatan seratus tahun kebangkitan nasional dan memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan Mukernas I PKS -1 Februari lalu.
''Beberapa iklan PKS juga mengutip pidato-pidato Soekarno,'' beber ketua tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS itu. Dia menegaskan, PKS akan ikut mendorong lahirnya era Indonesia baru yang tidak tersekat-sekat ke dalam politik aliran.
''Intinya, Islam dan nasionalis tidak perlu dipisahkan dan dipertentangkan. Sampai di sini, paradigma kami sama dengan PDIP,'' katanya. Dia menyampaikan, sebagai bagian yang terpisahkan dari suatu bangsa besar, PKS harus menunjukkan kesiapan untuk berkerja sama dengan berbagai komponen bangsa.
Karena itulah, tegas Anis, peluang untuk berkoalisi selalu terbuka. ''Seandainya terjadi koalisi, harus didasari kesamaan pandangan dan kesadaran. Bukan cuma pertimbangan pragmatis menang-kalah,'' ujarnya.
Sebelumnya, pengamat politik Islam Bachtiar Effendy menyatakan sangat meragukan koalisi PDIP-PKS dapat terwujud. Menurut dia, koalisi politik idealnya dikonstruksi oleh beberapa parpol yang secara ideologis dan politis saling berdekatan.
''PDI-Perjuangan dan PKS itu ibaratnya ada di kanan dan di kiri. Jadi, agak sulit,'' katanya, setelah diskusi di gedung DPD, kompleks Senayan, Jumat lalu (19/9). ''Bagaimana bisa membangun koalisi yang benar-benar koalisi kalau yang satu partai asasnya pancasila-marhaenisme, sedangkan yang lain Islam. Tidak mungkin itu,'' imbuhnya.
Bachtiar berpandangan, jauh lebih mudah mempertemukan PDI-Perjuangan dengan Partai Golkar. Kalau PKS, lanjut dia, akan lebih mudah berkoalisi dengan PPP atau PBB. ''Saya melihat wacana koalisi PDIP-PKS itu hanya kembang-kembang Pemilu 2009,'' tegasnya.
Mengapa masih mendikotomiskan nasionalis-religius? ''Ini bukan soal dikotominya. Kalau ideologinya berbeda, saya kira, program-program turunannya juga berbeda,'' jelasnya.
Makanya, lanjut Bachtiar, akan jauh lebih mudah bila partai-partai yang berkoalisi memiliki asas yang sama. ''Minimal tidak terlalu jauh,'' kata staf pengajar UIN Jakarta itu.
Bukankah dalam koalisi juga ada pertimbangan rasional pragmatis, misalnya menang-kalah ? ''Nah, jangan bicara koalisi yang seperti itulah,'' jawabnya, lantas tersenyum kecut.
Dia lantas mencontohkan koalisi politik besar di Malaysia, yaitu Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (United Malays National Organization/UMNO), tidak mungkin terjadi kalau Partai PAS (Partai Islam se-Malaya) masuk di sana. ''Jadi, percayalah kepada saya, koalisi PDI-Perjuangan dengan PKS itu tidak akan terjadi,'' katanya.
Wacana koalisi PDIP-PKS belakangan mencuat setelah sejumlah hasil survei menunjukkan tingginya popularitas Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang juga tokoh senior PKS. Sementara itu, PDIP juga tengah mencari sosok cawapres bagi ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, yang kembali dicalonkan sebagai capres 2009 dari PDI-Perjuangan
10 September 2008
Keluhan Kader PKS
PKS. Itulah nama sebuah partai yang namanya selalu jadi buah bibir masyarakat dan insan pers. Masyarakat dan pers memperbincangkan PKS karena sepak terjangnya dalam politik yang ingin mengubah image politik yang kotor menjadi bersih dan indah.
Maka ketika PKS membuat kegiatan pasti akan ada orang membuat komentar entah itu memuji kegiatan mereka atau memandang negatif PKS.
Ketika PKS memasang atribut seperti bendera akan ada orang yang mengamankan bendera dalam tanda petik hilang, ketika mereka membuat acara akan ada yang tidak suka dan membuat komentar. Kenapa?
Jawabannya sangat sederhana karena PKS peduli dan siap menjadi yang terbaik tetapi orang lain tidak siap dan tidak peduli seperti kader PKS.
Maka tidak heran ketika PKS membuat gebrakan besar untuk melayani masyarakat dengan memberikan mobil Layanan Masyarakat timbul komentar negatif. Ini menurut hemat saya adalah tantangan besar PKS. Dan PKS harus menunjukkan kemampuan dan membuktikan slogan ‘Bersih, Peduli dan Profesional’.
Saya menemukan gambaran sederhana kader-kader PKS dalam menggerakkan roda partainya tanpa harus menunggu uang agar kegiatan berjalan. Mereka sudah terbiasa membiayai setiap kegiatan mereka dari kantong mereka sendiri.
Jadi jangan heran dalam setiap kegiatan mereka sanggup mengerahkan setiap potensi kader mereka. Iuran dan infaq mereka itu mengalir bagai air dari kader-kader yang dididik menjadi dermawan.
Apalagi saya melihat sebagian besar kader PKS itu berpendidikan tinggi dan sangat banyak yang kerja di luar negeri.
Saat ini masyarakat kecil menunggu uluran tangan kader PKS, tetapi di satu sisi orang yang tidak suka dengan PKS sedang menunggu kapan ada kader PKS yang tertangkap karena kasus korupsi. Itu pasti akan menjadi berita besar di Indonesia sehingga ketika ada kader PKS yang ke KPK itu langsung diserbu oleh wartawan yang ternyata diminta Khutbah Jum'at.
Saya pikir, untuk orang yang curiga dengan PKS itu adalah wajar dan saran saya agar
Anda pelajari PKS, ikut beramal dan kerja dengan PKS sehingga Anda puas dan buat
kader PKS di kritik juga adalah sesuatu yang biasa dan buktikanlah bahwa PKS itu
sesuai dengan slogan.
Mari kita budayakan check & re-check sebelum membuat komentar dan telaah dengan baik makna dan tujuan kita memberi komentar agar komentar itu menjadi bernilai amal.
Semoga tulisan ini akan menjadi penyejuk bagi kita semua dan mari kita buktikan dan
doakan agar slogan PKS itu menjadi kenyataan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang terhormat.
Abu Hanifah
Kosrie Zamhari zamhari.kosrie@yahoo.com
Maka ketika PKS membuat kegiatan pasti akan ada orang membuat komentar entah itu memuji kegiatan mereka atau memandang negatif PKS.
Ketika PKS memasang atribut seperti bendera akan ada orang yang mengamankan bendera dalam tanda petik hilang, ketika mereka membuat acara akan ada yang tidak suka dan membuat komentar. Kenapa?
Jawabannya sangat sederhana karena PKS peduli dan siap menjadi yang terbaik tetapi orang lain tidak siap dan tidak peduli seperti kader PKS.
Maka tidak heran ketika PKS membuat gebrakan besar untuk melayani masyarakat dengan memberikan mobil Layanan Masyarakat timbul komentar negatif. Ini menurut hemat saya adalah tantangan besar PKS. Dan PKS harus menunjukkan kemampuan dan membuktikan slogan ‘Bersih, Peduli dan Profesional’.
Saya menemukan gambaran sederhana kader-kader PKS dalam menggerakkan roda partainya tanpa harus menunggu uang agar kegiatan berjalan. Mereka sudah terbiasa membiayai setiap kegiatan mereka dari kantong mereka sendiri.
Jadi jangan heran dalam setiap kegiatan mereka sanggup mengerahkan setiap potensi kader mereka. Iuran dan infaq mereka itu mengalir bagai air dari kader-kader yang dididik menjadi dermawan.
Apalagi saya melihat sebagian besar kader PKS itu berpendidikan tinggi dan sangat banyak yang kerja di luar negeri.
Saat ini masyarakat kecil menunggu uluran tangan kader PKS, tetapi di satu sisi orang yang tidak suka dengan PKS sedang menunggu kapan ada kader PKS yang tertangkap karena kasus korupsi. Itu pasti akan menjadi berita besar di Indonesia sehingga ketika ada kader PKS yang ke KPK itu langsung diserbu oleh wartawan yang ternyata diminta Khutbah Jum'at.
Saya pikir, untuk orang yang curiga dengan PKS itu adalah wajar dan saran saya agar
Anda pelajari PKS, ikut beramal dan kerja dengan PKS sehingga Anda puas dan buat
kader PKS di kritik juga adalah sesuatu yang biasa dan buktikanlah bahwa PKS itu
sesuai dengan slogan.
Mari kita budayakan check & re-check sebelum membuat komentar dan telaah dengan baik makna dan tujuan kita memberi komentar agar komentar itu menjadi bernilai amal.
Semoga tulisan ini akan menjadi penyejuk bagi kita semua dan mari kita buktikan dan
doakan agar slogan PKS itu menjadi kenyataan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang terhormat.
Abu Hanifah
Kosrie Zamhari zamhari.kosrie@yahoo.com
Golkar Rp 2,5 Juta, PKS Gratis
Caleg yang ingin menjadi anggota dewan benar-benar harus merogoh kocek. Sejak pendaftaran, sosialisasi, hingga kampanye, semua membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk pendaftaran, masing-masing partai memberlakukan tarif berbeda. PKB, misalnya, memberlakukan biaya pengambilan formulir Rp 1 juta.
Ketua DPC PKB Musyafak Rouf (kubu Muhaimin) menyatakan, uang tersebut dipungut untuk membiayai rapat, pemberkasan, dan meterai. Dia menjamin tidak ada anggaran yang masuk ke kantong pribadi. ''Semua untuk partai,'' tegasnya.
Hanya, meski sudah ada ketentuan membayar, tidak semua caleg bersedia membayar uang pendaftaran. Beberapa caleg terang-terangan enggan. Hanya, Musyafak tidak mempermasalahkan hal tersebut. ''Biarlah tidak membayar. Yang jelas, kami sudah memberi tahu. Tapi, berkasnya tetap diproses,'' katanya.
Bukan hanya PKB yang menerapkan uang pendaftaran. Partai Golkar pun demikian. Namun, partai berlambang pohon beringin tersebut memberlakukan tarif lebih tinggi, yaitu Rp 2,5 juta. ''Jumlah itu diputuskan dalam rapat partai. Karena itulah, tidak ada yang menolak,'' ucap Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Edi Budi Prabowo.
PAN pun tidak ketinggalan. Partai yang diketuai Soetrisno Bachir itu memungut uang pendaftaran Rp 500 ribu. Selain itu, partai berlambang matahari tersebut mewajibkan calon yang mendaftar untuk membayar kontribusi Rp 1 juta. Ada juga dana partisipasi yang bersifat sukarela. Tapi, kebanyakan kader membayar Rp 5 juta untuk mendapat nomor urut bagus.
Bagaimana dengan PKS? Partai berslogan peduli dan bersih itu tidak memungut biaya apa pun. Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari PKS Ahmad Jabir menuturkan, pencalonan di partainya bukan atas inisiatif individu, tapi keputusan partai yang dirapatkan bersama. ''Kecuali kalau ada alasan-alasan yang bisa membuat kader menolak,'' ucapnya.
Karena inisiatif sendiri itulah, kader yang mencalonkan tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, ada yang sempat menolak dicalonkan karena menganggap tidak layak menjadi wakil rakyat. Namun, karena sudah menjadi keputusan partai, tidak bisa ditolak.
Ketua DPC PKB Musyafak Rouf (kubu Muhaimin) menyatakan, uang tersebut dipungut untuk membiayai rapat, pemberkasan, dan meterai. Dia menjamin tidak ada anggaran yang masuk ke kantong pribadi. ''Semua untuk partai,'' tegasnya.
Hanya, meski sudah ada ketentuan membayar, tidak semua caleg bersedia membayar uang pendaftaran. Beberapa caleg terang-terangan enggan. Hanya, Musyafak tidak mempermasalahkan hal tersebut. ''Biarlah tidak membayar. Yang jelas, kami sudah memberi tahu. Tapi, berkasnya tetap diproses,'' katanya.
Bukan hanya PKB yang menerapkan uang pendaftaran. Partai Golkar pun demikian. Namun, partai berlambang pohon beringin tersebut memberlakukan tarif lebih tinggi, yaitu Rp 2,5 juta. ''Jumlah itu diputuskan dalam rapat partai. Karena itulah, tidak ada yang menolak,'' ucap Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Edi Budi Prabowo.
PAN pun tidak ketinggalan. Partai yang diketuai Soetrisno Bachir itu memungut uang pendaftaran Rp 500 ribu. Selain itu, partai berlambang matahari tersebut mewajibkan calon yang mendaftar untuk membayar kontribusi Rp 1 juta. Ada juga dana partisipasi yang bersifat sukarela. Tapi, kebanyakan kader membayar Rp 5 juta untuk mendapat nomor urut bagus.
Bagaimana dengan PKS? Partai berslogan peduli dan bersih itu tidak memungut biaya apa pun. Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari PKS Ahmad Jabir menuturkan, pencalonan di partainya bukan atas inisiatif individu, tapi keputusan partai yang dirapatkan bersama. ''Kecuali kalau ada alasan-alasan yang bisa membuat kader menolak,'' ucapnya.
Karena inisiatif sendiri itulah, kader yang mencalonkan tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, ada yang sempat menolak dicalonkan karena menganggap tidak layak menjadi wakil rakyat. Namun, karena sudah menjadi keputusan partai, tidak bisa ditolak.
Langganan:
Postingan (Atom)
