31 Agustus 2008

PKS Tegaskan Komitmen untuk Lahirkan Pemimpin Baru

Fraksi-PKS Online: Partai Keadilan Sejahtera menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang demokratis untuk lahirnya pemimpin Indonesia yang baru. Mereka akan menjadi pemimpin-peminpin nasional baik sebagai anggota parlemen maupun presiden.
"Indonesia memerlukan regenerasi politik besar-besaran. Generasi yang dalam 10 tahun transisi telah memimpin bangsa ini, kami nilai tidak cukup memiliki energi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan nasional. Oleh karena itu diperlukan energi baru," kata Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Politik DPP PKS Fahri Hamzah dalam jumpa pers di DPR, Jumat (18/7).

Menurut Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Machfud Siddik, partainya secara sungguh-sungguh memikirkan bagaimana keinginan tersebut bisa diwujudkan. Karena itu dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar di Makassar tanggal 21-23 Juli nanti, masalah tersebut akan menjadi agenda utama. Hal itu tercermin dari tema Mukernas : Pemimpin Baru, Harapan Baru dan Indonesia Baru.

"Mukernas di Makassar akan kami jadikan sebagai momentum bagi lahirnya pemimpin baru Indonesia. PKS akan mendiskusikan secara mendalam tema mencari pemimpin baru ini," tegas Mahfud.

Menurut Mahfud soal ide pemimpin muda bukanlah gagasan baru bagi PKS. Ini tentu saja sejalan dengan kenyataan bahwa PKS sebagai partai yang lahir dari anak-anak muda. Secara konsisten PKS juga selalu menampilkan para tokoh muda, baik sebagai pemimpin partai maupun anggota parlemen.

Sejumlah kepala daerah yang diusung PKS juga merupakan tokoh-tokoh muda. Mereka antara lain Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang memecahkan rekor sebagai gubernur termuda karena baru berusia 36 tahun.

Sebelumnya tokoh-tokoh muda yang diusung PKS juga memenangkan Pilkada. Mereka antara lain Pasangan Agusrin-Syamlan di Bengkulu. Pasangan Syampurno di Sumatera Utara.

"Kami juga telah menyelesaikan nama-nama Calon Anggota Legislatif yang didominasi anak muda. Lebih dari 70 persen caleg kami adalah generasi muda. Tentu saja kami juga memperhatikan representasi keanggotaan perempuan. Jumlahnya lebih dari 30 persen. Jadi melebihi ketentuan seperti yang diatur oleh undang-undang," tambah Mahfud.

Sebagai bentuk keseriusan PKS dalam menyiapkan lahirnya pemimpin muda, Fahri menambahkan, ke depan PKS merencanakan mekanisme politik bagi rekruitmen tokoh-tokoh nasional yang akan masuk dalam bursa pemilihan calon presiden dan anggota kabinet secara keseluruhan. Oktober 2008 nanti, bertepatan dengan Sumpah Pemuda, PKS akan memfasilitasi penyelenggaraan Konferensi Nasional 100 Tokoh Baru dan Tokoh Muda Nasional dari berbagai latar belakang. Forum ini juga diharapkan menjadi semacam konvensi angkatan baru Indonesia menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden.

Forum tersebut sekaligus juga sebagai kelanjutan dari platform dalam Mukernas di Bali awal tahun ini, bahwa PKS sungguh-sungguh telah membuka diri dengan mengajak seluruh anak bangsa, putra terbaik bangsa membangun koalisi untuk pemimpin baru. "PKS siap berkoalisi dengan partai apa saja untuk regenerasi pemimpin bangsa, selama mereka bersepakat untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera," tegas Fahri.

Menurut Fahri saat ini perlu kesadaran bersama baik dari kalangan kaum intelektual maupun tokoh masyarakat bahwa bangsa ini pada Pemilu 2009 yang akan datang memerlukan sosok pemimpin baru di semua lini. Dengan merancang mekanisme itu, PKS berharap lahirnya sosok menjanjikan, tidak saja dari lingkungan kader partai, tetapi juga dari kalangan masyarakat secara umum

Nomor Urut Caleg Bukan Masalah di PKS

Fraksi-PKS Online: Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mahfudz Sidik menjamin perihal nomor urut calon anggota legislatif (caleg) di PKS tidak akan menjadi masalah apalagi konflik menjelang perhelatan pemilu 2009. "Bagi kami yang penting bukan penetapan nomor urut caleg, tetapi lebih bagaimana proses rekrutmen calegnya," kata Mahfudz di ruang kerjanya di Gedung DPR-RI, Selasa (12/8).

Perihal ketentuan nomor urut ini menjadi polemik, terutama di kalangan internal beberapa partai. Nomor urut teratas sering menjadi rebutan para calon legislatif yang mendaftar di suatu partai, dan tak jarang membuka potensi praktik jual-beli nomor atau KKN. Pasalnya, nomor urut dianggap menentukan peluang seorang calon dalam meraih kursi di legislatif.

Menurut Mahfudz hal seperti itu harusnya tidak perlu terjadi. "Ini mengindikasikan kurangnya kemampuan si caleg untuk mengkonsolidasi basis pemilih secara baik dan maksimal," kata Anggota Komisi II DPR-RI ini. Ia menambahkan bahwa berapapun nomor urut caleg, bila dia sangat mengakar di masyarakat dan mampu menggalang dukungan suara, seharusnya tidak menjadi masalah. "Makanya di PKS penetapan nomor urut ini tidak jadi persoalan, karena kita pahami betul bagaimana sistem pemilu bekerja dalam penetapan kursi legislatif," jelasnya.

PKs sendiri, kata Mahfudz tetap mengikuti Undang-Undang Pemilu yang berlaku soal penetapan kursi legislatif. "Meski ada 1-2 gagasan dari beberapa partai untuk menetapkan aleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, tetapi kami di PKS tunduk pada UU, tidak ada dualisme aturan," tegasnya. karena menurut Mahfudz, aturan yang sudah diputuskan bersama di DPR dan kemudian secara internal partai membuat aturan lain sendiri, maka akan mengundang konflik dalam proses di depannya.

Dalam Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD antara lain diatur bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). "Tetapi ketika tidak ada satu caleg pun yang mendapat suara minimal 30 persen, dan total akumulasi suara partai itu mendapat jatah kursi, baru nomor urut teratas berperan," terang Mahfudz.

Mekanisme berjenjang yang diterapkan PKS dalam menentukan caleg yang akan maju dalam pemilu 2009, lanjut Mahfudz juga menjamin kualitas caleg-caleg PKS. "Aleg merupakan representasi partai, kinerja dia akan merepresentasikan kinerja partai, kelakuan baik-buruknya akan punya imbas langsung ke partai. Mekanisme pemilihan ini tidak ditentukan dari 1-2 orang pimpinan, tetapi melalui proses musyawarah berjenjang," terangnya. "Jadi bukan sekedar buat iklan di koran dan pasang spanduk di jalan-jalan untuk menjaring caleg," tambah dia.

PKS Tancap Kuku di Celebes

Anis Matta
INILAH.COM, Makassar – Tekad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih kursi sebanyak-sebanyak parlemen tampaknya sudah bulat. Dari Sulawesi saja PKS menargetkan 15 kursi. Strategi kampanyenya, door to door.

Bahkan PKS siap menjadikan Sulawesi Selatan sebagai basis partainya dengan target perolehan suara lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini diungkapkan Sekjen PKS Anis Matta di Makassar, kemarin, saat rapat Koordinasi Pemenangan Calon Anggota DPR RI PKS, se Sulawesi.

Anis mengutip hasil survei di enam provinsi di Sulawesi, PKS berada di urutan kedua soal perolehan suara setelah Golkar. “Kami sangat optimis, ke depannya akan lebih banyak lagi," tandasnya.

Dari pandangan PKS, untuk daerah di kawasan timur Indonesia, dari segi geososialnya, merupakan daerah yang pemilih rasionalnya paling tinggi. Karena, Sulsel menyumbang 10% populasi di Indonesia dan itu sangat bagus dalam rangka memenangkan pemilu.

Meski basis PKS di Sulawesi selama ini, tak sebesar di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Anis yang juga ketua Bapilu Pusat menggambarkan keseriusan PKS menjadikan Sulawesi sebagai basis dan lumbung suara pada pemilu 2009 mendatang.

“Kami serius dengan target di Sulsel ini. Penempatan sejumlah tokoh penting di PKS beradai di kawasan ini,” paparnya. Sejumlah tokoh PKS memang ditempatkan di wilayah ini seperti Tamzil Linrung dan Anis Matta, Andi Rahmat dan Cahyadi Takariawan.

Di Sulawesi, target PKS terbesar ada di Sulsel, yaitu 9 kursi, 2 kursi dari Sulawesi Tenggara, dan sisanya masing-masing 1 kursi di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Utara (Sulut), dan Gorontalo.

Ketika ditanyakan, apa kiat-kiat yang akan dilakukan PKS di Sulsel, sebab sedari dulu Sulsel dikenal sebagai lumbung suara Golkar? Anis melihat bahwa pada pemilu 2004 PKS di Sulsel mengalami lompatan yang cukup signifikan dengan memperoleh 2 kursi di DPR RI.

"Selain itu, dari hasil survei di 6 provinsi di Sulawesi, PKS berada di urutan kedua soal perolehan suara setelah Golkar, kami sangat optimis, kedepannya akan lebih banyak lagi," tandasnya.

Menghadapi Pemilu 2009 nanti PKS punya trik tersendiri untuk meraih simpati masyarakat. PKS akan akan mengkampanyekan program yang bermanfaat bagi masyarakat secara door to door.

"Kampanye politik harus mencerdaskan masyarakat dan bermanfaat secara langsung bagi mereka. Dalam kampanye kita akan mengedepankan ide-ide, konsep dan program kerja, serta pelayanan masyarakat yang bersifat langsung," jelas.

PKS akan menghindari kampanye jor-joran ataupun mengeluarkan biaya yang banyak. Yang terpenting adalah melakukan kampanye yang berefek langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar kampanye PKS tidak sia-sia.

"Kampanye kita harus etis dan bermoral, tidak boleh membodohi rakyat dan tidak manipulatif. Kampanye kita harus bermanfaat secara langsung bagi masyarakat, mengutamaan pelayanan, menghindari konflik dan fitnah, serta aksi yang mubazir dan tidak bermanfaat," tukas Anis.

Menurut Anis, selain akan mengkampanyekan ide-ide dan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. PKS juga akan mendorong koalisi dengan partai lain untuk membahas tentang Indonesia. Sepanjang partai itu, sejalan dengan ide-ide atau platform partainya, PKS akan mengajaknya duduk bersama.

"Sejauh ini kami belum melihat partai-partai yang flatformnya sama dengan PKS. Saat ini kami belum liat flatform partai lain, semuanya sulit kami baca. Sekarang ada pertemuan dengan PDIP dan Golkar tapi masih mencoba eksplore platform tentang Indonesia masa depan," jelas Anis.

PKS Canangkan Gerakan Peduli Tetangga


Bulan Ramadhan 1429 H tinggal beberapa hari lagi. Semakin dekat dengan bulan yang penuh berkah ini PKS Kota Surabaya melakukan berbagai persiapan untuk bisa mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk Ramadhan tahun ini PKS mengangkat tema : Ramadhan Bulan Gerakan Peduli Tetangga (GPT).

Ketua umum DPD PKS Surabaya Fatkur Rohman, ST, MT. menyampaikan bahwa di Indonesia, tidak terkecuali di Surabaya, masyarakat khususnya umat Islam masih dihadapkan pada krisis berat dari semua sisi kehidupan.

Ramadhan datang untuk memberikan motivasi, semangat dan harapan baru bagi orang-orang beriman untuk keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Motivasi dan semangat untuk meraih ketaqwaan karena ini merupakan kunci pembuka pintu rahmat Allah SWT, jalan keluar dan solusi atas segala krisis multi dimensional.

Dengan gerakan peduli tetangga, PKS berharap bisa memberikan sumbangsih solusi bagi permasalahan bangsa.

“Kami melihat bahwa salah satu problem yang dihadapi bangsa ini, khususnya di kota-kota besar, adalah sifat individualisme yang tinggi. Hal ini muncul karena tuntutan aktifitas sehari-hari yang padat sehingga masyarakat cenderung kurang bergaul dengan tetangganya. Oleh karena itu, kami ingin mengasah jiwa empati sosial setiap kader dan simpatisan PKS serta seluruh masyarakat agar di tengah kesibukan, mereka masih menyempatkan diri untuk saling tenggang rasa, tolong menolong, bertegur sapa, dan saling berkunjung kepada tetangga. Dengan tumbuh suburnya suasana ke-Islam-an dan kebersamaan di bulan Ramadhan, sangatlah tepat untuk mengingatkan masalah ini”, ungkapnya.

Gerakan ini menurut Fatkur sudah disampaikan ke seluruh jajaran kader dan struktur, tidak terkecuali para anggota legislatif dan caleg.

“Untuk para anggota legislatif dan caleg bahkan kita harapkan bisa lebih intensif lagi turun ke masyarakat di bulan Ramadhan kali ini, supaya muncul kedekatan ukhuwah dengan mereka”, tambah Fatkur.

Beberapa program ada juga yang berbasis keluarga, misalnya gerakan bersih-rapi rumah dan lingkungan. Dimana hal tersebut sebagai ekspresi rasa syukur atas datangnya bulan Ramdhan.

“Gerakan Peduli Tetangga” PKS Kota Surabaya ini rencananya akan diluncurkan dalam bentuk aksi simpatik seruan Ramadhan pada hari Jumat (28/8) di depan gedung Grahadi, yang selanjutnya juga akan dilanjutkan aksi simpatik serupa di beberapa DPC di Surabaya.

30 Agustus 2008

Sambut Puasa, Stop Snack



TOWER HAMLETS - Meski hanya minoritas, anggota DPRD yang muslim di Towers Hamlets makin diperhatikan. Menjelang Ramadan ini misalnya, parlemen lokal di London Timur, Inggris, itu mengeluarkan aturan baru. Yakni, meniadakan kudapan dalam rapat pagi maupun siang selama bulan puasa.

Pimpinan Demokrat John Williams mengatakan, memo yang dikirimkan via e-mail ke seluruh anggota dewan itu menyebutkan bahwa hidangan selingan seperti teh, sandwich, dan roti dalam rapat tersebut dihapus untuk menghormati anggota dewan yang muslim.

Demi menyiasati aturan baru itu, banyak waktu rapat yang terjadwal bulan depan dipindah menjadi pukul 18.30, tepat menjelang berbuka. Dalam jadwal rapat yang baru itu juga dimasukkan istirahat 45 menit untuk salat Magrib serta berbuka puasa bagi anggota muslim.

Berbagai reaksi pun muncul. Sejumlah anggota dewan protes. Mereka menilai peraturan baru itu sebagai cermin kebijakan yang diskriminatif. "Komunitas kami terdiri atas banyak kepercayaan. Semuanya juga harus dihormati. Tidak bisa, satu agama mendapat keistimewaan atau lebih berpengaruh daripada yang lain," ujar Dr Stephanie Eaton, pemimpin kelompok Demokrat Liberal.

Dia menegaskan, partainya menghormati semua keyakinan dan budaya di Tower Hamlets. "Tapi, kami juga percaya bahwa ajaran dalam satu agama tidak bisa dipaksakan kepada agama lain," lanjutnya

09 Agustus 2008

Jiwa Cak Nur di Tubuh PKS


INILAH.COM, Jakarta – Membangun tradisi Islam politik yang modern membuat PKS berkilau dengan cepat. Mereka siap mengontrol dan dikontrol. Kini, dengan lantang, partai ini pun melontarkan semboyan; ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’

Rata Penuh
Debut Partai Keadilan Sejahtera kian menggemuruh cepat dengan yel-yel: Delapan, delapan, delapan! Para aktivis PKS bahkan menyerukan: ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’

Yang memukau, semboyan ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’ yang digemakan aktivis PKS, bukan tanpa isi. Itu adalah sebuah pesan simbolik yang telah disetujui oleh mendiang Prof Nurcholish Madjid, pendiri sekaligus mantan Rektor Universitas Paramadina.

“PKS sejatinya meneruskan cita-cita Prof Nurcholish Madjid. Adalah keliru besar jika orang menyatakan PKS tidak menjiwai cita-cita, gagasan, dan semangat Cak Nur,” kata politisi PKS, Zulkieflimansyah PhD yang baru kembali dari Harvard University, Cambridge, Boston.

Anggota DPR PKS itu menandaskan, PKS ingin meneruskan tradisi Islam politik modern yang dulu dibangun Masyumi. “Karena itu, PKS bersuka cita menerima kontrol sosial dan kontrol demokratis dari masyarakat madani (civil society),” tegas Zulkieflimansyah, Dosen Pasca Sarjana FEUI.

Menurut Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid, sebelum wafat, Cak Nur menyatakan setuju dengan kehadiran PKS yang berhujah ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’. Semboyan itu menggantikan semboyan lama Cak Nur di era Orde Baru yang menegaskan ‘Islam Yes! Partai Islam No!’.

Kenapa Cak Nur cepat berubah? Karena zaman juga cepat berubah. Semboyan lama itu dilontarkan cendekiawan itu untuk mendobrak keterkungkungan Islam politik di era Orba yang tak kondusif karena represif dan otoriter waktu itu.

Pernyataan Cak Nur ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’ terhadap PKS itu disampaikan setelah sang guru bangsa itu melihat fakta; PKS berpolitik dengan azas Islam namun tetap menghadirkan demokrasi dan pluralitas. PKS memiliki peran yang besar di masyarakat dan tidak tersangkut korupsi serta berani menghadirkan kontrol dengan cara-cara yang amat santun.

Semua yang dilakukan PKS, kata Nur Wahid, amat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang selama ini Cak Nur perjuangkan. “Cak Nur menyatakan kepada kami setuju dengan partai yang berlandaskan Islam,” kata Nur Wahid, Ketua MPR RI yang pernah menjabat sebagai Presiden PKS itu.

BSE Harus Menjadi Buku Inti Pelajaran


SURABAYA - Kebingungan sekolah dan guru soal pengadaan buku sekolah elektronik (BSE), menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Pemprov Jatim Rasiyo, semestinya tidak perlu terjadi. Sebab, aturan dari Mendiknas sudah jelas.

''Bahwa BSE memang harus menjadi buku inti kegiatan belajar mengajar. Buku-buku lain digunakan untuk pengayaan,'' katanya kemarin (8/8).

Dia menjelaskan, BSE dijadikan buku inti karena merupakan program buku murah yang digagas Mendiknas. Murah karena hak cipta buku tersebut sudah dibeli Depdiknas. Dengan demikian, siapa saja boleh menggandakan buku tersebut. ''Total terdapat 332 judul buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas,'' ujarnya.

Untuk mempermudah distribusi, buku-buku tersebut dijadikan bentuk file dan diunggah (upload) melalui situs internet. "Ratusan buku itu, rencananya, dibagi menjadi tiga gelombang. Pertama 44 judul buku, kemudian sekarang 122 judul buku, dan yang akan datang 166 judul," jelas Rasiyo.

Karena sudah di-upload melalui situs internet, siapa pun bisa mengunduh (download) dan menggandakan. Baik itu perorangan maupun penerbitan. Namun, jika diperjualbelikan, memang ada aturan yang harus ditaati. "Kalau hanya untuk kepentingan sekolah sendiri, boleh langsung di-download, terus difotokopi. Tidak usah dipersulit," kata pria berkacamata itu.

Dia menegaskan, sekolah tidak harus menggunakan BSE dalam bentuk cetak yang kini sudah banyak beredar. "Tidak ada ketentuan harus pakai yang versi cetak. Bentuk apa pun boleh. Di-print di kertas jelek juga boleh," tegas Rasiyo. Soal adanya versi cetak dari BSE, dia membebaskan sekolah.

''Kalau memang lebih suka pakai yang versi cetak, silakan. Dilihat dulu harganya. BSE versi cetak paling tidak harus dijual sepertiga buku paket non-BSE. Namanya saja program buku murah," katanya. Karena judul buku yang ditawarkan dalam BSE banyak, sekolah bebas menentukan satu di antaranya.

Rasiyo menjelaskan, karena BSE merupakan buku inti, idealnya guru-guru bersangkutan harus memegang atau memiliki sesuai bidang pelajarannya. Misalnya, seorang guru matematika harus memahami buku-buku matematika apa yang diterbitkan dalam sebuah BSE. ''Setelah itu, disampaikan saja kepada siswa-siswinya. Buku inilah yang Pak atau Bu Guru pakai. Silakan kalau mau beli, sudah ada di toko buku,'' ungkapnya.

Atau, lanjut Rasiyo, guru bisa meminta anak didiknya untuk memfotokopi kalau tidak mau membeli dalam versi cetak. Soal adanya sekolah yang memaksa murid membeli BSE versi cetak bagaimana? "Kalau memaksa tidak boleh. Kalau mengoordinasi bisa. Tapi, harus hati-hati dan transparan," tegasnya.

Rasiyo tidak mengingkari, sejauh ini masih banyak sekolah atau guru yang menggunakan buku lain sebagai pegangan. Namun, dia kembali mengingatkan, BSE harus tetap dijadikan buku inti. "Ini sudah dijelaskan dalam permendiknas. Mestinya, sekolah sudah langsung melaksanakan. Tidak usah menunggu sosialisasi lagi," katanya. Kalau sudah telanjur menggunakan, buku paket lain atau non-BSE itu hanya digunakan untuk pendalaman materi.

PKS Targetkan 28 Juta Suara


JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin meluncurkan nomor urut delapan di Pemilu Legislatif 2009. Peluncuran itu sengaja dilakukan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 agar senada dengan nomor urut partai mereka.

Peluncuran itu dilakukan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, didampingi tujuh pengurus DPP dan caleg PKS. Mereka, antara lain, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, dan mantan Wakil Kapolri Adang Darajatun.

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta mengatakan, delapan adalah angka abadi karena sekali masuk ke dalam, susah untuk keluar. Hal itu sesuai dengan PKS sebagai partai dakwah yang tidak pernah berhenti melayani rakyat. Nomor delapan dinilai sangat istimewa karena bagi orang Tionghoa, angka delapan mirip aksara yang berbunyi fat yang berarti sejahtera atau kaya.

''Fat artinya sejahtera, sesuai dengan tujuan Partai Keadilan Sejahtera yang ingin menciptakan kesejahteraan,'' terangnya.

Sambil berkelakar, Anis juga menyindir angka sembilan (nomor urut Partai Demokrat yang didirikan Presiden SBY di Pemilu 2004) yang dinilai hanya gemuk di atas, namun bagian bawahnya kurus. ''Itu bedanya dengan angka delapan PKS yang kesejahteraannya merata, gemuk di atas dan gemuk di bawah,'' ujarnya disambut tawa ratusan kader.

Menurut Anis, nomor urut delapan adalah kebetulan yang ditakdirkan. Pada 1999, PKS dengan nomor urut 24 meraup 1,4 persen suara. Pada Pemilu 2004, dengan nomor urut 16, PKS memperoleh 8,3 juta suara atau sekitar 7 persen. ''Pada Pemilu 2009, PKS dengan nomor 8, insya Allah akan memperoleh 28 juta suara atau 20 persen dari total pemilih,'' katanya.

Untuk memenangkan PKS pada Pemilu 2009, DPP PKS kemarin mengeluarkan delapan amanat kepada seluruh kader dan jajaran partai. Pertama, meniatkan seluruh amal pemenangan pemilu sebagai ibadah jihad politik. ''Tanda-tanda Allah akan melimpahkan kesejahteraan kepada satu bangsa adalah memberikan pemimpin yang terbaik,'' terang Anis.

DPP PKS memerintahkan pemekaran struktur partai hingga menjangkau seluruh (6.500) desa di Indonesia. ''Ini untuk memastikan agar dakwah PKS dapat menjangkau seluruh jengkal tanah Indonesia,'' ujarnya.

DPP PKS juga memerintah kadernya memperbanyak silaturahmi dengan seluruh tokoh dan kelompok masyarakat tanpa membedakan aliran ideologi, agama, suku, ormas, bahkan parpol. ''Karena seluruh perjuangan kita adalah untuk kepentingan mereka,'' jelas Anis.

Kader PKS juga diwajibkan menebar senyum, sapa, dan salam cinta kepada seluruh warga masyarakat untuk mendekatkan hubungan batin dengan rakyat. ''Kalau rakyat melihat kader PKS, mereka harus selalu menemukan gairah kehidupan, tidak pernah sedih walau ada kesulitan. Dengan kondisi republik yang penuh masalah, rakyat harus melihat harapan itu masih ada,'' tegasnya.

DPP juga mewajibkan kadernya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, DPP PKS akan membeli sebuah mobil pelayanan kesehatan masyarakat bagi setiap DPD (kabupaten). Mobil itu akan digunakan untuk melakukan pengobatan gratis dari desa ke desa.

''Tugas partai sebelum dan sesudah pemilu adalah pelayanan. Kita ingin masyarakat merasakan manfaat kehadiran PKS di tengah-tengah mereka,'' katanya.

DPP PKS juga mewajibkan kadernya mengunjungi seluruh rumah warga di seluruh Indonesia untuk mendengarkan harapan dan suara hati yang tidak tertulis di media atau tidak tersuarakan di parlemen.

''Kita juga akan mengajak mereka berpartisipasi aktif bersama PKS di pemilu. Tidak boleh ada satu rumah pun di Indonesia yang tidak ada satu simpatisan PKS,'' ungkapnya.

PKS juga meminta kadernya meningkatkan hubungan dengan insan media dan menjadikan media sebagai mitra strategis. ''Agenda perubahan bukan hanya milik PKS, tapi milik semua masyarakat. Karena itu, seluruh kegiatan PKS harus diketahui masyarakat melalui media,'' tegas Anis.

Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menegaskan keyakinannya, angka delapan adalah angka kemenangan. Keyakinan itu, antara lain, disebabkan keteladanan dan kepedulian kader-kader PKS kepada masyarakat semakin diakui rakyat. ''Kita syukuri dengan melipatgandakan semangat untuk menumbuhkembangkan dakwah,'' tandasnya.

Pemimpin tertinggi PKS itu menegaskan, tekad PKS tidak hanya berdakwah di kalangan marjinal, namun juga berdakwah di tengah pusat perubahan dan pengambil keputusan. ''Perubahan masyarakat sesuai ketentuan ayat Allah tidak bisa dilakukan selain fi ummiha, di tengah pusaran pengambilan keputusan,'' tuturnya.

Hilmi menjelaskan, esensi dakwah adalah menebarkan kebajikan dan mencegah kebinasaan karena sifat zalim. ''Karena itu, dakwah tidak hanya melalui amar makruf, amal kebajikan, tapi juga nahi mungkar agar sifat-sifat naudzubillah tidak merajai bangsa ini,'' tandasnya.