FPKS Usulkan Pidato Kekalahan

Berharap Ciptakan Sportivitas Antar-Capres

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui fraksinya di DPR (FPKS) melontarkan usul inovatif guna mendorong sportivitas kompetisi antarcalon presiden. Dalam pembahasan RUU Pilpres di DPR kemarin (11/6) FPKS mendorong adanya parade pidato pasangan capres yang kalah setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara.

''Kami menyebutnya pidato kekalahan,'' kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam pembahasan RUU Pilpres di Ggedung DPR kemarin. Menurut dia, bila para elite politik menunjukkan jiwa besar menghadapi kekalahan di pilpres, suasana bisa menjadi jauh lebih kondusif.

Mustafa mencontohkan persaingan antara Obama dan Hillary untuk menjadi capres dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski saling serang dalam kampanye, keduanya tetap tidak mengobarkan suasana permusuhan. Bahkan, ketika kemenangan jatuh ke tangan Obama, Hillary langsung menyatakan siap ikut memberi dukungan.

''Ini kultur demokrasi yang positif. Tajam kata-katanya, tapi tetap bisa saling bersalaman,'' cetusnya. Bagaimanapun, imbuh Mustafa, figur-figur capres, baik yang menang maupun kalah, adalah negarawan. ''Kami hanya ingin membangun kultur baru dalam pendewasaan politik di negeri ini. Tak ada niat lain,'' ujarnya.

Usul FPKS itu sebenarnya sangat kontekstual. Sejak Pilpres 2004, misalnya, capres incumbent yang kalah, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah bertemu di hadapan publik dengan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Tak bisa dimungkiri, sampai saat ini ada persoalan politik laten yang tak selesai di antara keduanya.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin menyambut baik usul FPKS. Namun, dia mendorong forum pidato bersama itu tidak hanya menghadirkan para kandidat yang kalah. Forum itu hendaknya melibatkan semua capres untuk membuat statemen atau komitmen bersama.

''Jadi, bukan pidato kekalahan. Dari namanya saja, secara psikologis sudah berat. Masak orang kalah disuruh pidato,'' candanya. Selain itu, lanjut dia, harus tetap dibuka peluang bagi capres yang menolak hadir.

''Kalau diwajibkan hadir sampai ada ancaman sanksi, kayaknya tidaklah. Saya kira sudah cukup ada keharusan untuk memberikan penjelasan kepada publik atas ketidakhadiran yang bersangkutan,'' ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Menkum HAM Andi Mattalatta. ''Saya dukung semangat usul ini untuk membuat massa yang sedang panas dan beringas menjadi lebih kalem,'' katanya. Tetapi, menurut Andi, sifatnya bukan pidato kekalahan, melainkan penyikapan terhadap hasil penghitungan suara yang disahkan KPU.

''Sebagai transisi, pada Pilpres 2009 ini, minimal pimpinan tim sukses dulu yang hadir. Sepuluh tahun mendatang, baru para capres yang didorong menghadiri sendiri,'' usulnya.

Sikap penolakan ternyata muncul dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Partainya SBY itu berpandangan bahwa agenda pidato capres yang kalah tidak perlu dicantumkan ke dalam RUU Pilpres.

''Kami paham niatnya baik. Tapi, bagaimana kalau peluang ini justru dimanfaatkan kandidat capres yang kalah untuk membuka manipulasi yang dilakukan lawan-lawannya. Bukannya damai yang didapat, malah sebaliknya,'' kata Benny K. Harman, anggota Pansus RUU Pilpres dari FPD.