PKS Launching Caleg Balita

JAKARTA - Di saat sejumlah partai politik memulai pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru telah menyelesaikan susunan calon legislatif (caleg). Bahkan, kemarin (26/6), daftar calon anggota dewan yang akan diajukan dalam Pemilu 2009 itu resmi di-launching.

Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, partainya sengaja bergerak lebih cepat ketimbang partai lain agar bisa tampil lebih siap dalam menyongsong pemilu yang dilaksanakan April 2009 nanti.

''Kami harus bergerak jauh melangkah, kompak, dan cepat,'' ujarnya di sela launching nasional daftar caleg PKS di Hotel Millenium Jakarta kemarin (26/6).

Tifatul menyatakan, daftar caleg PKS diluncurkan di awal agar 314 caleg DPR itu bisa lebih dekat dengan masyarakat. Mereka segera diminta terjun ke tengah masyarakat untuk melatih kemampuan berkomunikasi. ''Jangan sampai orang melihat, kami adalah elite yang tidak mau turun ke bawah,'' tandasnya.

Dari komposisi daftar caleg yang diajukan, ungkap Tifatul, mayoritas masih berusia 35-40 tahun. Para caleg berusia muda itu diharapkan akan dapat memberi warna di DPR mendatang. ''Program caleg balita (bawah lima puluh tahun, Red) itu menjadi komitmen kami,'' tegas politisi asal Sumatera Utara tersebut.

Koalisi PDIP-PKS Paling Kuat

Tifatul: Visi Tak Sejalan, Mega Sudah di Atas 50 Tahun

JAKARTA - Meski jarang dipublikasikan, sejumlah partai politik kini mulai menghitung kekuatan koalisi pasca Pemilu 2009. Beberapa studi terakhir menemukan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kekuatan paling ideal dalam membangun pemerintahan.

Hasil penelitian tersebut dikemukakan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sebuah diskusi publik PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda di Jakarta kemarin (19/6).

Dia memaparkan, PKS menyadari bahwa pada 2009 belum mampu menjadi partai yang mendapat suara mayoritas (single majority). ''Dan, riset terakhir, PDIP dan PKS paling kuat kalau membentuk koalisi,'' ujar Tifatul.

Sistem pemilu dengan multipartai sederhana seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini dinilai tidak mungkin menciptakan single majority. Menurut Tifatul, mozaik kebhinekaan kekuatan parpol sangat cair. ''Indonesia tak lagi 'kuning','' katanya. Parta-partai papan atas dan tengah saling berbagi kekuatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Tifatul memprediksi, dalam Pemilu 2009 tidak akan ada partai yang meraih suara di atas 25 persen.

Namun, visi PKS tentang calon presiden ideal di 2009 tak segaris dengan PDIP. Tifatul menegaskan, calon presiden ideal harus dari kalangan muda. ''Kita butuh presiden balita, bawah lima puluh tahun,'' cetusnya. Pernyataan tersebut berbeda dengan keputusan PDIP yang akan kembali mengusung Megawati Soekarnoputri untuk bertarung pada Pemilu 2009.

Tifatul mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks. Karena itu, seorang calon presiden harus mempunyai pemikiran segar dan matang untuk menemukan solusi atas kesulitan bangsa. ''Dia harus tahu what dan how-nya. Yang pasti, permasalahan ini tidak bisa diatasi dengan iklan di tv, main film, dan nyanyi-nyanyi,'' sindir Tifatul.

Menanggapi pendapat Tifatul, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDIP Budiman Sudjatmiko melihat peluang koalisi masih sangat terbuka. Menurut dia, sebuah koalisi yang kuat bisa terbangun atas dasar kesamaan visi. Karena itu, sebelum membentuk sebuah koalisi, partai politik harus berani membedah visi misi masing-masing. ''Apakah program partai sesuai dengan ideologi partai,'' tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadhina Yudhi Latief juga sepakat bahwa koalisi PDIP-PKS sangat ideal untuk membentuk pemerintahan. ''Kalau dua partai ini bersekutu, saya rasa, bisa menyelesaikan semuanya,'' tandasnya. Meski ideologi kedua partai tersebut bertolak belakang, lanjut Yudhi, jika ditemukan formulasinya, justru bisa saling melengkapi.

Yudhi berpendapat, sebagai bagian dari mozaik sebuah bangsa partai politik boleh membawa bendera perjuangan ideologinya. Tapi, ketika sudah masuk pada tataran kepentingan bangsa, partai politik harus rela melepaskan ego kelompoknya. ''PKS boleh membawa suara Islam. Tapi, ketika nanti menjadi penguasa, dia harus berbicara permasalahan nasional,'' katanya.

Besar, Peluang Hidayat Dampingi Mega

JAKARTA - Selain Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua MPR Hidayat Nurwahid ternyata mampu menembus lima besar kandidat cawapres pendamping Mega. Dari survei PDIP, popularitas tokoh senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu disebut-sebut meningkat cukup pesat.

''Ada satu cawapres yang namanya naik signifikan. Orangnya berjenggot,'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di gedung DPR kemarin (20/6). Tokoh itu duduk di jajaran lima teratas.

Apakah tokoh itu pemimpin salah satu lembaga tinggi negara? ''Ya, begitulah,'' jawab Pramono, lantas tersenyum.

Dia bersikeras menutup rapat nama-nama kandidat cawapres pendamping Megawati yang terjaring untuk disurvei. Dalam berbagai kesempatan, dia hanya menyebut totalnya 17 orang. ''Masalahnya, ini sudah menjadi konsensus partai,'' ujarnya. Secara resmi, lanjut dia, PDIP baru akan mengumumkan pada Rakernas IV PDIP di Solo November 2008 nanti.

Makanya, ketika ditanya siapa lagi tiga nama lain yang masuk urutan lima teratas, Pramono terus mengelak. ''Tidak berbeda jauh dengan polling lembaga survei yang sudah beredar,'' katanya.

Begitu dikonfirmasi sejumlah nama seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Wiranto, dia hanya tertawa lepas. ''Masyarakat sebenarnya sudah menentukan pilihan. Pergeserannya tidak terlalu banyak,'' ucapnya. Menurut Pramono, sebelum Mei 2008, PDIP sudah melakukan dua kali survei cawapres. Antara Mei hingga November, PDIP masih mengagendakan tiga kali putaran survei lagi.

Apakah PDIP sudah memberi tahu tokoh-tokoh yang disurvei itu bahwa mereka masuk kandidat cawapres pendamping Megawati? ''Semua yang disurvei sudah dikomunikasikan dan kebanyakan bersedia,'' jawabnya

FPKS Usulkan Pidato Kekalahan

Berharap Ciptakan Sportivitas Antar-Capres

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui fraksinya di DPR (FPKS) melontarkan usul inovatif guna mendorong sportivitas kompetisi antarcalon presiden. Dalam pembahasan RUU Pilpres di DPR kemarin (11/6) FPKS mendorong adanya parade pidato pasangan capres yang kalah setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara.

''Kami menyebutnya pidato kekalahan,'' kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam pembahasan RUU Pilpres di Ggedung DPR kemarin. Menurut dia, bila para elite politik menunjukkan jiwa besar menghadapi kekalahan di pilpres, suasana bisa menjadi jauh lebih kondusif.

Mustafa mencontohkan persaingan antara Obama dan Hillary untuk menjadi capres dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski saling serang dalam kampanye, keduanya tetap tidak mengobarkan suasana permusuhan. Bahkan, ketika kemenangan jatuh ke tangan Obama, Hillary langsung menyatakan siap ikut memberi dukungan.

''Ini kultur demokrasi yang positif. Tajam kata-katanya, tapi tetap bisa saling bersalaman,'' cetusnya. Bagaimanapun, imbuh Mustafa, figur-figur capres, baik yang menang maupun kalah, adalah negarawan. ''Kami hanya ingin membangun kultur baru dalam pendewasaan politik di negeri ini. Tak ada niat lain,'' ujarnya.

Usul FPKS itu sebenarnya sangat kontekstual. Sejak Pilpres 2004, misalnya, capres incumbent yang kalah, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah bertemu di hadapan publik dengan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Tak bisa dimungkiri, sampai saat ini ada persoalan politik laten yang tak selesai di antara keduanya.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin menyambut baik usul FPKS. Namun, dia mendorong forum pidato bersama itu tidak hanya menghadirkan para kandidat yang kalah. Forum itu hendaknya melibatkan semua capres untuk membuat statemen atau komitmen bersama.

''Jadi, bukan pidato kekalahan. Dari namanya saja, secara psikologis sudah berat. Masak orang kalah disuruh pidato,'' candanya. Selain itu, lanjut dia, harus tetap dibuka peluang bagi capres yang menolak hadir.

''Kalau diwajibkan hadir sampai ada ancaman sanksi, kayaknya tidaklah. Saya kira sudah cukup ada keharusan untuk memberikan penjelasan kepada publik atas ketidakhadiran yang bersangkutan,'' ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Menkum HAM Andi Mattalatta. ''Saya dukung semangat usul ini untuk membuat massa yang sedang panas dan beringas menjadi lebih kalem,'' katanya. Tetapi, menurut Andi, sifatnya bukan pidato kekalahan, melainkan penyikapan terhadap hasil penghitungan suara yang disahkan KPU.

''Sebagai transisi, pada Pilpres 2009 ini, minimal pimpinan tim sukses dulu yang hadir. Sepuluh tahun mendatang, baru para capres yang didorong menghadiri sendiri,'' usulnya.

Sikap penolakan ternyata muncul dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Partainya SBY itu berpandangan bahwa agenda pidato capres yang kalah tidak perlu dicantumkan ke dalam RUU Pilpres.

''Kami paham niatnya baik. Tapi, bagaimana kalau peluang ini justru dimanfaatkan kandidat capres yang kalah untuk membuka manipulasi yang dilakukan lawan-lawannya. Bukannya damai yang didapat, malah sebaliknya,'' kata Benny K. Harman, anggota Pansus RUU Pilpres dari FPD.

Makmur Setelah Membangkang IMF dan World Bank

Eddi Santosa - detikFinance

Roma - Ini kisah Malawi, negeri kecil dan miskin di selatan Afrika. Tiga tahun lalu Malawi dilanda bencana kelaparan. Setelah advis IMF dan Worldbank diabaikan, negeri itu malah surplus pangan.

Siapa suruh patuh buta pada negara-negara atau lembaga-lembaga donor terkemuka? Advis-advis mereka buang saja ke tong sampah dan ikuti jalan sendiri. Begitulah pokok-pokok yang ditunjukkan Malawi dalam mengatasi kesulitan negerinya.

Malawi memutuskan untuk mengabaikan advis IMF dan World Bank yang selama bertahun-tahun mencekoki negeri itu dengan konsep-konspe liberalisasi. Sebagai gantinya negeri itu menyubsidi para petani berkapital lemah (miskin) dengan pupuk dan bibit.

Pemerintah Mawali yakin hanya dengan kebijakan itu --yang diharamkan IMF dan Word Bank-- bencana kelaparan bisa diatasi.

"Sejak 2005 pemerintah Malawi terus aktif menyokong para petani kecil yang tidak punya uang untuk melakukan investasi. Hasilnya, sudah tiga tahun Malawi mengalami surplus pangan," kata Menteri Irigasi dan Perairan Andrina Mchiela di depan para pemimpin dunia di KTT.

PKS Ikrar Menangkan KarSa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lusa (8/6) merayakan milad-nya yang ke-10. Acara yang diadakan di GOR Pantjasila, Jl Indragiri, Surabaya, itu bakal dijadikan ajang unjuk kekuatan karena akan mengundang sedikitnya 12 ribu kader PKS se-Jawa Timur. Mereka akan berikrar bersama untuk memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam pilgub 23 Juli mendatang.

"Melalui acara itu, kami juga menyolidkan barisan untuk memenangkan Karsa," kata Yusuf Rohana, ketua tim pemenangan pemilu PKS Jatim.

Dia mengungkapkan, PKS tidak begitu sulit untuk menyolidkan kadernya dalam memenangkan Karsa. Sebab, PKS memiliki jaringan yang kuat melalui sayap-sayapnya.

Sayap tersebut adalah Gema Keadilan, Petani, dan Pemuda Lingkungan. Menurut dia, ketiga sayap itu menggarap wilayah yang berlainan. Gema Keadilan mendulang dukungan di wilayah kampus. Sayap Petani bekerja di wilayah masyarakat pertanian, umumnya di pedesaan.

Sayap Pemuda Lingkungan menggarap wilayah pemuda yang tidak tercakup di kedua wilayah tersebut. Selain itu, PKS telah menyiapkan barisan perempuan yang bernama Pos Wanita Keadilan (PWK) yang siap mendulang suara.

FPDIP Mentahkan Usul FPKS

Tak Setuju Debat Capres sampai 10 Kali

JAKARTA - Usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyelenggarakan debat terbuka antarcapres-cawapres sebanyak 10 kali selama kampanye dimentahkan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP). Mereka (FPDIP) justru mendesak agar frekuensi debat yang resmi diadakan KPU itu dibatasi. Menurut FPDIP, debat maksimal dilakukan tiga kali saja.

''Bukannya kami (PDIP, Red) alergi debat,'' ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dari FPDIP Yasonna Laoly saat rapat kerja (raker) dengan pemerintah di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).

Namun, kata dia, Indonesia masih perlu menengok model pelaksanaan debat di sejumlah negara lain. ''Di beberapa negara maju, frekuensi debat juga tidak lebih dari tiga kali,'' ungkapnya.

Yasonna menuturkan, sejak awal, FPDIP tak mempermasalahkan dilakukannya debat terbuka antarcapres-cawapres pada Pilpres 2009. Hanya, kata dia, pelaksanaannya yang sampai 10 kali seperti yang diajukan FPKS itu sangat berlebihan.

Menurut dia, frekuensi debat sebanyak itu justru akan kontraproduktif. Materinya pun akan mengulang-ulang. ''Kita ini kan tidak cari presiden yang ahli debat saja,'' tegas politikus dari partai yang sudah siap mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres 2009 itu.

Dia menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menuju perbaikan.

Hal senada diungkapkan anggota pansus dari FPDIP lainnya, Pataniari Siahaan. Bahkan, menurut dia, bukan hanya frekuensi yang harus dibatasi, tapi juga teknis debat terbuka tersebut. ''PDIP siap mengawal pembahasan mekanisme di tingkat panja agar tidak bias dan menyimpang dari tujuan kampanye,'' ujarnya.

Menurut dia, sejumlah debat terbuka yang diselenggarakan di beberapa pilkada akhir-akhir ini cenderung melenceng. Misalnya, panelis yang dilibatkan turut memberi penilaian yang bisa merusak citra seorang capres. ''Harus dipahami, karakteristik setiap orang itu berbeda. Ada yang pintar ngomong, ada yang tidak. Tapi, bukan berarti yang tidak bisa ngomong tidak pintar,'' tegasnya.

Dalam lanjutan pembahasan pansus RUU Pilpres, hampir seluruh fraksi sepakat melaksanakan debat terbuka antarcapres-cawapres dalam Pilpres 2009. Model kampanye tersebut diharapkan bisa menggantikan kampanye rapat terbuka yang dianggap cenderung tidak mendidik.

''Frekuensi debat yang kami ajukan tetaplah memadai,'' ujar anggota Pansus RUU Pilpres dari FPKS Al Muzzammil Yusuf.

Menurut dia, jumlah 10 kali perdebatan dengan durasi masing-masing dua jam yang disiarkan terbuka dan secara langsung oleh stasiun televisi serta radio bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Dia menyatakan, sudah saatnya masyarakat tidak lagi diminta memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung. Selain itu, kata Muzzammil, mekanisme debat yang difasilitasi KPU dengan biaya dari negara akan memberi peluang yang sama bagi tiap pasangan untuk memperkenalkan diri kepada publik. ''Sebab, kita memang sedang memilih negarawan, bukan hartawan yang mampu pasang iklan di mana-mana,'' ungkapnya.

Usul model kampanye dengan debat sudah hampir disetujui seluruh fraksi. Tinggal intensitas dan mekanismenya yang masih harus dibahas di tingkat panitia kerja (panja). Misalnya, FPG mengusulkan debat dilakukan minimal lima kali, sedangkan FPPP mengajukan minimal tiga kali. (dyn/mk)

Hidayat Dicalegkan dari Klaten

JAKARTA - Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengaku siap jika partainya kembali mengajukan dirinya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009. PKS memang tetap menjagokan ketua MPR itu untuk kembali ke Senayan. Rencananya, Hidayat maju bersama-sama dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Sekjen Anis Matta. Namun, ketiganya tak lagi dicalonkan dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta. Mereka bakal disebar ke sejumlah daerah.

Tifatul Sembiring dan Anis Matta rencananya diajukan masing-masing dari Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Hidayat bakal diusung melalui pencalegan di daerah Klaten. Padahal, pada Pemilu 2004, ketiganya berangkat jadi caleg melalui daerah pemilihan DKI Jakarta.

''Jika partai yang meminta, sebagai kader, tentu harus siap melaksanakan," kata Hidayat saat dihubungi kemarin (1/6). Menurut dia, di partainya tidak ada tradisi untuk meminta atau menuntut jabatan. Tapi, jika dipercaya, harus siap menerima amanat tersebut.

Apakah penempatan di daerah itu strategi PKS meraup suara di daerah nonbasis partai? Dengan diplomatis, Hidayat menyatakan, penentuan posisi caleg tersebut sepenuhnya kebijakan partai. "Saya kan tidak lagi di struktur eksekutif partai, apalagi saya juga baru dengar kabar ini dari Anda," katanya lantas tertawa.

Secara terpisah, Wasekjen DPP PKS Mardani mengakui, penempatan sejumlah figur sentral di PKS itu bertujuan untuk membantu daerah memenangkan Pemilu 2009. ''Soliditas daerah menggalang suara diharapkan makin liat,'' ujarnya.

Menurut Mardani, strategi itu juga merupakan langkah menuju pemenuhan target perolehan 20 persen total suara nasional. ''Kalau makin banyak daerah yang dapat kami menangkan, tentu calon presiden juga segera menyusul dibicarakan,'' tandasnya.

Pada awal Juni ini, susunan daftar caleg dari PKS diharapkan tuntas. ''Segera kami selesaikan untuk menghindari berlarutnya konflik kepentingan yang dapat mengganggu persiapan pemenangan pemilu,'' ungkapnya. Menurut aturan KPU, terakhir pengembalian daftar caleg adalah 8 Agustus 2008.

Sesuai hasil pengumuman parpol yang lolos syarat administrasi di KPU Jumat tengah malam (30/5), PKS termasuk salah satu yang lolos. ''Tinggal langkah selanjutnya, penyusunan caleg daerah dan penyiapan kualitas anggota dewan. Capres atau yang lain itu nantilah,'' ujar Mardani.