Pilkada Pasuruan: PKS Jatim Minta Semua Pihak Legowo Hasil Penghitungan

Surabaya - DPW PKS Jatim menghimbau agar semua pihak dapat bersikap bijaksana dan legawa menerima hasil yang diumumkan oleh KPUD.

“Kami berpendapat Pesta demokrasi telah berjalan dengan baik, masyarakat Pasuruan telah mengikuti proses pilkada dengan antusias. Itu harus dihargai oleh semua pihak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat pasuruan yang telah menyalurkan pilihannya secara demokratis dan bertanggungjawab. ” ujar Jafar Tri Kuswahyono, ketua umum DPW PKS Jatim, Jumat (23/05/2008).

Dijelaskannya, pihak yang kalah tidak boleh bersikap mencederai pesta demokrasi yang telah berakhir dengan sukses, aman dan lancar.

Sesuai laporan real time yang dibuat oleh tim sukses DaDi, pasangan yang diusung oleh PKS dan PDIP serta partai non parlemen yang tergabung dalam koalisi Perisai (persatuan Islam dan Nasionalis) telah unggul 783 suara diatas pasangan JuJuR.

Sesuai penghitungan Dade Angga- Eddy Paripurna (DaDi) meraup suara 239.361 suara. Pasangan Jusbakir-Joko Cahyono (JuJur)meraup 238.578 suara sedangkan pasangan Muzzamil Syafii-Akhmad Zubaidi (JaDi) meraup 227.029 suara. Hasilnya sama dengan penghitungan oleh KPU.

“Kami mengharapkan para elit politik tidak mengeluarkan pernyataan yang akan menimbulkan sikap anarkis yang akan mencederai pesta demokrasi ini. Kami yakin masyarakat pasuruan cukup dewasa dalam berdemokrasi.” pungkas Jafar.

Muatan Kampanye Jangan Hanya Dangdutan

JAKARTA - Janji-janji calon presiden semasa kampanye seringkali memabukkan masyarakat dengan sejuta harapan. Padahal presiden terpilih belum tentu mampu menepati janji-janji yang diumbarnya semasa kampanye.

"Ini perlu juga dimasukkan dalam RUU Pilpres. Jadi muatan kampanyenya bukan hanya dangdutan," kata anggota Fraksi PKS Rama Pratama dalam diskusi mengenai Komitmen Pemimpin terhadap Rakyat di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (28/5/2008).

Menurutnya, calon presiden bukan hanya mempunyai komitmen dalam visi dan misinya, tetapi juga harus memiliki rancangan anggaran negara yang baik ketika terpilih sebagai pemimpin negara.

"Itu penting! Bukan hanya soal komitmen, tapi juga harus memiliki rancangan anggaran yang jelas untuk mencapai visi dan misinya. Biar lebih realistis agar jangan sampai terjebak anggarannya sendiri," tukasnya.

Sebab itu, penting pula bagi masyarakat untuk bertanya kepada calon yang didukungnya mengenai detail program kerjanya ketika terpilih sebagai presiden.

"Saya harap ke depan, masyarakat harus bertanya bagaimana bentuk anggaran untuk mencapai visi misinya, ketika calon presiden berkampanye. Karena selama ini saya melihat melulu strategi komunikasi tanpa substansi yang ditonjolkan," tuturnya. (pie)

KPUD Tetapkan Kemenangan DAdi

PASURUAN - KPUD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyelesaikan tahap penetapan dan pengesahan hasil pilkada. Sabtu (24/5) pukul 21.30, surat keputusan tentang itu telah ditempel di papan pengumuman di kantor KPUD.

Penetapan dan pengesahan itu dituangkan dalam surat keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan nomor 278/416/424.105/2008. Isinya tentang pasangan calon terpilih dalam pilkada Kabupaten Pasuruan.

Berikut kutipan SK tersebut: Setelah menimbang, mengingat dan memutuskan berdasarkan rapat pleno KPUD tanggal 24 Mei 2008, KPUD memutuskan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan 2008 yaitu pasangan nomor urut 2, Dade Angga dan Eddy Paripurna. Dengan perolehan suara 239.361 dari 1.078.078 daftar pemilih tetap (DPT) di 2022 TPS (tempat pemungutan suara).

Sabtu malam itu, lembar SK KPUD tentang pengesahan dan penetapan itu ditempelkan oleh anggota KPUD Hari Moerti. Selain itu, Hari Moerti juga menempelkan berita acara pelaksanaan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi KPUD yang diselenggarakan Jumat (23/5) lalu.

Lembaran berita acara itu juga menyebutkan catatan pelaksaan rekapitulasi perhitungan suara pilkada pada DPT dan TPS. Disebutkan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS sebanyak 757.637. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 320.689.

Untuk jumlah surat suara yang rusak atau keliru saat dicoblos ada 3.402 kertas suara. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 343.654. Jumlah surat suara yang terpakai 760.076, dan suara tidak sah 55.088.

Sesaat setelah menempel SK dan berita acara tersebut, Hari Moerti mengatakan bahwa rapat pleno pengesahan sudah selesai dan telah sah ditandatangani oleh lima orang anggota KPUD Kabupaten Pasuruan. "Semua tahapan dari PPS, PPK dan KPUD sudah dilaksanakan dan kini telah ditetapkan," ujarnya Sabtu malam itu.

Diketahui, Sabtu (24/5) KPUD punya agenda menetapkan dan mengesahkan hasil pilkada. Namun, proses penetapan itu sempat molor. Sabtu itu sekitar pukul 16.00 Ketua KPUD M. Shodiq menyatakan kepada wartawan bahwa KPUD belum menetapkan hasil rekapitulasi.

Alasannya, KPUD tengah mengkaji dan mempelajari tahapan sesuai dengan undang-undang. "Kami masih mempelajari undang-undang yang ada. Jadi perlu adanya proses dan pengkajian terhadap persoalan yang ada," ujar Shodiq saat itu.

Sumber Radar Bromo di KPUD mengatakan sebenarnya rapat pleno pengesahan itu dijadwalkan pukul 14.00. Namun saat itu beberapa anggota KPUD belum bisa hadir sehingga anggota yang lain harus menunggu.

Sekira pukul 16.00 baru pleno itu digelar di salah satu ruangan kantor KPUD yang terletak di Kejayan itu. Rapat tersebut diikuti Ketua KPUD M Shodiq bersama anggotanya, yakni Zainal Abidin, Hari Moerti, Wiwik Winarningsih dan Muslim Mustajab.

Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 21.30 dikabarkan surat keputusan (SK) penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi telah selesai. Kemudian (SK) itu ditempel oleh Hari Moerti didampingi panwaskab, tim pendamping, Kapolsek Kejayan AKP Ainul Yakin dan Danramil Kejayan.

Ketika ditanya sejak kapan dan tepatnya jam berapa surat keputusan pengesahan itu diselesaikan oleh KPUD, Hari tak mau menjelaskan secara detail. Ia hanya berkata bahwa pembahasan sudah selesai dan malam itu langsung ditandatangani.

"Yang jelas tidak melampaui batas waktu dan sesuai dengan tahapan. Sekarang penetapan sudah selesai dan tandatangan anggota KPUD juga sudah," katanya kepada wartawan Sabtu malam.

Selanjutnya KPUD bakal meneruskan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Tahapan ini, kata Hari sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2005 tentang penetapan dan pengesahan penghitungan suara oleh KPUD. "Segera kami akan menyerahkan ke DPRD," imbuhnya.

Mengenai komplain yang sempat muncul dari dua kubu pasangan, Hari Moerti menjawabnya dengan tegas. Misalnya saja soal protes dari tim JuJur (Jusbakir Aldjufri - Joko Cahyono) perihal hilangnya suara di PPK Wonorejo dan tuntutan penghitungan ulang di beberapa TPS.

Menurut Hari, persoalan PPK Wonorejo sudah rampung. Kata dia, malam setelah agenda rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, KPUD langsung melakukan pertemuan dengan 9 KPPS dari 6 desa di wilayah PPK Wonorejo.

"Hasilnya semua sudah clear, hanya ada salah penempatan angka. Soal Sidogiri tidak akan ada penghitungan ulang karena jumlah suara dan pemilih di TPS-TPS tersebut sudah klop," pungkasnya.

Sementara itu Sugianto dari tim pendamping bidang advokasi KPUD menyatakan bahwa pihaknya sudah membenahi seluruh berkas administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah. "Tapi, yang lebih penting adalah tidak ada rekayasa penghitungan. Masalah lainnya dapat diklasifikasi sebagai masalah administrasi saja," katanya kepada Radar Bromo petang kemarin. (fa)

Dade Gelar Tasyakuran Sederhana

PASURUAN - Rumah Dade Angga di Perumahan Griya Pandaan Indah kemarin malam dipenuhi pengunjung. Sekitar seribu orang merayakan tasyakuran sederhana di rumah bupati terpilih itu.

Tasyakuran dihadiri para tim sukses dan relawan, seperti Abubakar, keluarga HM Soetrsino, lalu para kordinator tim DAdi dari desa hingga kecamatan. Hadir pula para habaib dan kiai pendukung. Seperti, Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Abdullah (Kraton), Habib Umar Al-Hamid (Surabaya), KH Nur Kholis (Bangil), Gus Suadi Abu Amar (Pasrepan), KH Karim (Kramat Kraton), Gus Muhammad Kholilurrohman dan Mas Bahar Toyib (Sidogiri) Kiai Muzammil (Kalipang, Grati), Kiai Tohari (Winongan) dan banyak lagi lainnya.

Tidak ada euforia berlebihan dalam acara yang digelar pukul 22.00 WIB. Tuan rumah yang juga bupati terpilih Dade Angga hanya menyediakan tumpeng nasi kuning yang diberikan pada para kiai dan habaib. "Acara ini memang kami kemas sederhana. Kami hanya ingin mengucapkan syukur pada Allah SWT atas amanah yang diberikan pada kami, pasangan Dade Angga dan Eddy Paripurna," ujar Dade Angga dalam sambutannya, kemarin malam.

Dade Angga kemarin mengenakan takwa putih didampingi beberapa habib dan kiai pendukungnya. Sementara, Eddy Paripurna juga menyalami pendukungnya di ruangan dalam. "Acara semalam (kemarin malam) memang spontanitas. Tidak ada undangan sebelumnya. Kami mengundang para korcam dan kordes hanya melalui SMS," imbuh Eddy Paripurna saat mengomentari soal skema acara.

Karena spontanitas, lanjut Eddy tidak ada persiapan untuk menyambut ribuan tamu ini dengan acara sederhana. "Saya dan Pak Dade juga meminta para pendukung untuk tidak euforia berlebihan. Kami minta mereka untuk mengkondisikan wilayah masing-masing dengan tetap mengedepankan pendekatan kepada masyarakat," tegas cabup yang non aktif dari wakil ketua DPRD ini. "Kami sudah memberi contoh untuk bersikap sederhana dalam merayakan kemenangan, maka seharusnya para pendukung juga merayakan secara sederhana pula," imbuhnya.

Acara tasyakuran di rumah Dade Angga ini juga berbarengan dengan acara pengesahan dan penetapan hasil rekapitulasi di KPUD. Saat itu, pasangan DAdi ini mewakilkan Ketua PKS, Nadir Basyuaib dan tim relawan, HM Sutrisno untuk datang di KPUD. "Kami juga mengajak para pendukung dari pasangan lain untuk menerima dan bersama-sama membangun Kabupaten Pasuruan ke depan," sarannya.

Bagi Eddy, kemenangan pasangan DAdi adalah kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Bukan kemenangan kelompok, partai atau individu. Sebab, baru kali inilah Kabupaten Pasuruan bisa menjalankan sebuah sejarah baru dengan pemilihan langsung Bupati dan wakil Bupati. "Dan alhamdulillah, kami semua bersyukur momen bersejarah ini semuanya berjalan lancar," tegasnya. (day)

62 Parpol Sah Terdaftar di KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin mengumumkan, ada 62 parpol yang sudah terdaftar. "Jumlah itu adalah yang sah boleh mendaftar," kata Andi Nurpati, ketua Pokja Tahap Verifikasi Parpol di KPU, Jakarta.

Saat mendaftar di KPU, parpol wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang diambil dari KPU, ditambah bukti SK badan hukum dari Depkum HAM. Selain itu, parpol harus melampirkan berkas yang menunjukkan syarat minimum keterwakilan 30 persen perempuan di tingkat pusat, syarat 2/3 wakil daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota, dan bukti memiliki minimal 1.000 atau 1/1.000 anggota di tingkat daerah.

Andi mengatakan, sebenarnya total yang mendaftar hingga penutupan pendaftaran 12 Mei lalu mencapai 64 parpol. Tapi, dua partai dicoret karena tidak memiliki badan hukum sebagaimana ditetapkan Depkum HAM. Dua parpol tersebut adalah Partai Politik Islam Indonesia Masyumi dan Partai Kemakmuran Rakyat.

"Keduanya belum memenuhi syarat SK parpol yang ditetapkan dalam UU Pemilu (UU No 10 Tahun 2008)," ujarnya. Parpol yang memenuhi syarat adalah yang terdaftar dalam SK Depkum HAM, yang merupakan penetapan dari UU 31/2002 dan UU 2/2008. Kedua UU tersebut mengatur tentang parpol.

Mengapa baru sekarang disampaikan? Andi mengatakan, lamanya proses pendataan ulang jumlah parpol disebabkan KPU masih mengurus berkas sejumlah parpol yang memiliki kepengurusan ganda. Panitia verifikasi parpol di KPU harus memisahkan berkas mereka lebih dulu, supaya tidak tercampur dengan berkas partai yang tidak berkonflik.(bay/kum)

Popularitas HNW Mengalahkan PKS

PK-Sejahtera Online: Salah satu hal yang bisa dipetik dari PKS Mendengar yang sudah dilaksanakan di DIY bahwa Pak Hidayat lebih dikenal daripada PKS. Warga ketika ditanya tahu mengenai Pak Hidayat, tapi tidak begitu tahu mengenai PKS. Ada juga ketika ditanya, bapak-ibu tahu PKS? Wah yang mana ya mas? Tapi ketika ditunjukkan brosur PKS bergambar pak Hidayat sontak menjawab, wah kalo yang ini saya kenal mas!

Peristiwa yang cukup menarik ketika Zuhrif Hudaya (Ketua BAPPILU DPW PKS DIY) mengisi sebuah forum pertemuan (pengajian) ibu-ibu. Mencoba lebih interaktif beliau melontarkan beberapa pertanyaan ke forum.

Ibu-ibu, Presiden PKS sekarang siapa? Dengan kompak, ibu-ibu menjawab : “Hidayat Nur Wahid.” Salah! Yang benar adalah Tifatul Sembiring.

Kalo calon istri pak Hidayat siapa? Bu dr. Diana Abbas Thalib, jawab sang ibu-ibu serempak. Ternyata ibu-ibu kita rajin nonton infotaintmen. ^_^

Nah, kalo PKS sekarang ulang tahun (MILAD) ke berapa? Ke-16! Jawab ibu-ibu serempak. Bukan! PKS sekarang MILAD ke 10. Lho Bukan pak! Ke-16. Di kaos-kaos kan PKS itu nomornya 16. Nah lho???#$ [zh]

PKS Bukan Superman,Tapi Superteam

PK-Sejahtera Online: Dalam angka menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa, DPW PKS Kalsel kembali mengunjungi beberapa media lokal di Kalimantan Selatan, diantaranya Kalimantan Post dan Barito Post, 8 Mei lalu.

Di Kalimantan Post, rombongan DPW PKS Kalsel di sambut oleh Pimpinan Redaksi Kalimantan Post, Drs. H. Asmara Saibi, Pimpinan Perusahaan Teddy Perkasa dan jajaran redaksi lainnya. Pada kesempatan tersebut, DPW PKS Kalimantan Selatan banyak mendapat masukan dari Kalimantan Post, diantaranya mengenai penguatan basis kader di PKS, karena menurut Asmara apabila basis kader di PKS tidak kuat maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan PKS ujarnya.

Asmara juga berharap agar PKS dapat memberi warna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk membangun banua ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Asmara juga menilai bahwasanya PKS kuat dan bagus karena PKS bukanlah sebagai partai politi ansich tapi juga sebagai media syiar Islam ujarnya.

Setelah mengunjungi Kalimantan Post, rombongan DPW juga berkesempatan mengunjungi SKH Barito Post di Jalan Gunung Sari Banjarmasin. Rombongan DPW yang dipimpin Sekretaris Umum Wahyudi ST langsung diterima oleh Pimpinan Umum Barito Post H Guntur Prawira SE, Wakil Pimpinan Redaksi H. Gusti Perbatasari R dan juga jajaran redaksi lainnya.

Pada kesempatan tersebut, PKS banyak di todong dengan berbagai macam pertanyaan diantaranya tentang sistem kaderisasi PKS dan juga kepemimpinan PKS yang saat dulu banyak dilakoni atau dijalankan oleh para pendatang.

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Ibnu Sina Sekretaris MPW yang juga turut serta dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwasanya Pengkaderan PKS dilakukan dengan sistem pembelajaran kelompok melalui ta’lim rutin ujarnya, tentu saja ta’lim yang dilaksanakan membahas banyak hal baik itu agama,maupun permasalahan sosial politik.

Sedangkan mengenai kepemimpinan PKS Kalsel yang saat awal-awal banyak di pimpin oleh mereka yang berada di luar daerah kalsel, karena PKS tidak mengenal adanya superman atau kekuatan personal yang ada adalah keja tim, sehingga siapa pun dan dari manapun orang yang memimpin PKS tidak akan menjadi masalah, sebagaimana pergantian presiden PK-ke PKS dulu ujarnya dari Nurmahmudi Ismail, hingga presiden PKS Saat ini Tifatul Sembiring yang berlangsung dengan cepat tanpa ada gejolak.

Dalam kesemptan tersebut Ibnu Sina juga mengundang jajaran Barito Post, agar dapat hadir dalam acara Bedah Flatform PKS yang akan diselenggarakan pada 24 Mei mendatang di Hotel Rattan In Banjarmasin.

Jadwal Pilkada sulit diundur

Senin, 28 April 2008 | 20:23 WIB

SURABAYA, SENIN- Kendati desakan untuk menjadwalkan ulang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur terus disampaikan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menilai hal itu sulit dilakukan. Sebab, pengunduran jadwal terutama pada tahap pendaftaran calon akan mengubah semua tahapan di belakangnya, termasuk waktu pemungutan suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Rikson H Nababan, Senin (28/4), di Surabaya mengatakan, sebelum ini KPU Jatim juga merevisi keputusannya terkait jadwal tahapan. Karenanya, untuk mengakomodasi calon perseorangan dalam pilkada Jatim 2008, semestinya tahapan pendaftaran calon bisa diundur.

“Kami hanya menggugat keabsahan pilkada yang diadakan tanpa mengakomodasi calon perseorangan, sementara Revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah memungkinkan calon perseorangan untuk maju dalam pilkada,” tutur Rikson.

Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo kemarin di Surabaya mengatakan, pengunduran jadwal pendaftaran calon akan ikut menggeser jadwal tahapan lain, seperti pengadaan surat suara, verifikasi, kampanye, dan pemungutan suara. Adapun pemungutan suara yang ditetapkan 23 Juli 2008, berdasarkan peraturan hanya bisa diundur bila terjadi bencana alam atau kerusuhan sosial yang membuat tahapan pilkada terhenti.

“Bila verifikasi 7 hari, perbaikan berkas calon 7 hari, lalu 7 hari lagi untuk memasukkan kembali ke KPU, dan 7 hari untuk penetapan, ditambah 14 hari kampanye saja, berarti tidak mungkin pendaftaran diundur dari 6 Mei menjadi 5 Juni. Tetapi, saya akan konsultasi dengan KPU karena KPU Jatim hanya pelaksana di daerah,” tutur Wahyudi.

Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Brawijaya Ibnu Tricahyo mengatakan, KPU dalam aturan teknis pelaksanaan calon perseorangan mesti tegas menentukan aturan peralihan untuk daerah-daerah yang sudah mulai menjalankan tahapan pilkada.
“Hal seperti pengunduran jadwal pendaftaran calon jangan diserahkan kepada KPU di daerah karena akan menimbulkan masalah. KPU pusat harus menentukan secara tegas dan itu memang kewenangan KPU pusat. KPU Jatim hanya menyusun jadwal berdasarkan rentang waktu yang ditetapkan oleh KPU pusat,” tutur Ibnu.

Jangan Mengandalkan Kesuksesan Lewat Jajak Pendapat

Kamis, 10 April 2008 | 14:51 WIB

SURABAYA, KAMIS-Kandidat kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada, sebaiknya tidak mengandalkan kesuksesan, berdasarkan hasil riset atau jajak pendapat. Termasuk tidak menjadikan hasil riset sebagai indikator popularitas, karena justru akan menjadi bumerang.

Demikian diungkap Prof Hotman Siahaan dari Lembaga Studi Perubahan Sosial, pada publik bicara yang digelar Harian Kompas , Radio Sonora dan FISIP Universitas Airlangga di Surabaya, Kamis (10/4). Pembicara lain pada acara dengan tema "Efektivitas Lembaga Riset Pada Pemilihan Gubernur" yakni Kresnayana Yahya (Pakar Statistik ITS ), Aribowo (Pusat Studi Demokra si dan HAM) dan Edy Hery (Wong Independen).

Hotman mengungkapkan, hasil lembaga riset pada Pilkada positif untuk strategi, dan menjadi rasional sebagai upaya pemenangan. Jadi hasil riset bermanfaat bagi tim kampanye, bukan untuk mengukur calon pemilih saat Pilkada. ebab kata Hotman, popularitas calon belum menjamin bisa terpilih kelak.

Berdasarkan pengalaman, mekanisme jajak pendapat yang sekarang banyak dilakukan, perlu dipertanyakan, terutama yang melalui telepon. Kegiatan jajak pendapat lewat telepon rawan dimanipulasi karena tingkat kesalahan atau margin error relatif tinggi .

Sementara Kresnayana Yahya mengatakan, saat ini hampir semua pasangan calon gubernur Jawa Timur, secara rutin sudah bisa mengikuti hasil riset berbagai lembaga, terutama menyangkut popularitas. Padahal, bsecara akademisi, efektivitas penelitian cenderung kurang akurat.

Dia menambahkan, paling berpengaruh dalam Pilkada, bukan soal penelitian, tetapi politik uang. "alon yang memberikan sesuatu, akan paling diingat atau yang sering disebut-sebut namanya. Ironisnya jawaban hari ini bisa beda dengan besok," katanya.

Dengan situasi calon yang terus berubah dan berkembang, kata Kresnayana, hasil riset serta responden pun perlu berubah. "palagi kalau hasil riset dipakai untuk menyusun startegi pemenangan Pilkada. Hasil riset enam bulan lalu, pasti sudah sangat berubah dengan situasi sekarang, bahkan dalam waktu enam minggu saja bisa berubah total," jarnya.(ETA)

Pemerintah Lambat Menangani Gizi Buruk

Fraksi-PKS Online: Bermunculannya kasus-kasus gizi buruk di beberapa daerah beberapa waktu lalu dan hingga kini membuat anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Zuber Safawi prihatin. Hal ini dikatakannya di sela-sela waktu reses di kabupaten Kendal pekan lalu.

Zuber menilai bahwa fenomena gizi buruk adalah wujud ketidakpedulian pemerintah terhadap pembangunan potensi sumber daya manusia Indonesia di masa depan. "Angka gizi buruk yang menunjukkan tren meningkat dapat kita lihat dari besarnya pemberitaan di media meskipun hal ini terus dibantah oleh menkes," ungkap Zuber, "seharusnya Menkes lebih berempati terhadap aspirasi masyarakat, jangan ditutup-tutupi."

Menurut Zuber ada perbedaan perspektif antara Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah cenderung menggunakan pendekatan statistik, yaitu ukuran-ukuran data yang tercatat pada suatu indikator, lokasi, dan waktu tertentu. Dari pendekatan ini, dikenal terminologi Kejadian Luar Biasa (KLB). Pendekatan ini bila tidak disikapi dengan bijak, dapat mereduksi upaya penanggulangan, apabila tindakan baru diambil ketika masalah sudah termasuk kategori KLB.

Adapun masyarakat, lanjutnya, cenderung menggunakan pendekatan empirik atau temuan-temuan yang didapati di lapangan. Dengan pendekatan ini, satu kasus yang didapati di masyarakat pun sudah berarti kasus yang butuh penanggulangan konkret. Apalagi, kasus-kasus gizi buruk dan gizi kurang di masyarakat adalah fenomena gunung es. Data yang tercatat adalah angka yang dilaporkan. Sementara, pada kenyataannya masih ada kasus-kasus yang tidak tercatat atau dilaporkan.

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan menyatakan bahwa dari tahun 2004 hingga sekarang, kasus gizi buruk memang masih terjadi meski besarannya telah menurun. Menurut catatan media, pada tahun 2004 kasus gizi buruk dilaporkan sebanyak 5,1 juta orang, pada tahun 2005 sebanyak 4,42 juta orang, tahun 2006 sebanyak 4,2 juta, dan tahun 2007 sebanyak 4,1 juta. Direktorat Bina Gizi Masyarakat kemudian meluruskan bahwa angka-angka yang diberitakan oleh media itu adalah angka gizi kurang. Dijelaskan bahwa gizi buruk berbeda dengan gizi kurang karena ada tingkatan-tingkatan keparahan pada malnutrisi anak.

Zuber berpendapat pemerintah harus melakukan revitalisasi posyandu sebagai garda terdepan dan sarana yang efektif untuk melakukan pemantauan, pencegahan dan tindakan pertama dalam penanganan kasus gizi buruk yang terjadi di wilayahnya. "Alokasikan anggaran yang cukup untuk memberdayakan kembali posyandu" ucapnya.

Selain itu Zuber juga meminta agar pemerintah daerah cepat tanggap dalam menangani kasus gizi buruk. Sebab dalam otonomi daerah pemerintah pusat tidak bisa langsung turun tangan. (ahmad)

Bila Ingin Menang, PKS Harus Turun ke Kampung

Kalangan akademisi meminta PKS untuk tidak mengandalkan kalangan intelektual kampus di kota, tetapi juga merambah masyarakat pedesaan. “Berapalah pemilih di kota, yang banyak pemilih itu ada di desa,” tegas Fadhil,

PK-Sejahtera Online: Bila PKS ingin menang di Aceh, maka PKS harus bisa membuka diri kepada seluruh masyarakat lapisan bawah yang selama ini merasakan penderitaan baik di jaman konflik maupun dikala damai. Demikian disampaikan salah seorang aktifis LSM pada acara workshop dan curah gagasan yang diadakan oleh PKS Aceh di aula serba guna kantor Gubernur Aceh, (10/5).

Para peserta memberi masukan dan kritikan demi perbaikan PKS di masa mendatang. Mereka menginginkan PKS memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang sistem perpolitikan dalam Islam yang santun dan bijaksana, bukan politik yang kotor dan jahat yang selama ini dikenal masyarakat.

Kalangan LSM meminta PKS untuk menjadi front terdepan dalam memperjuangkan keadilan dalam alokasi anggaran antara Aceh Pesisir dengan ALA dan Barat Selatan.

Sedangkan kalangan akademisi meminta PKS untuk tidak mengandalkan kalangan intelektual kampus di kota, tetapi juga merambah masyarakat pedesaan. “Berapalah pemilih di kota, yang banyak pemilih itu ada di desa,” tegas Fadhil, salah seorang dosen di Unsyiah.

Menurutnya, pengembangan sayap merupakan hal terpenting yang harus dilakukan PKS bila ingin menguasai suara di Aceh. Pengerus perlu melakukan upaya sosialisasi dan strategi yang baik untuk meraih simpati masa di kampung-kampung. (Nasrul Wahdi)

PKS Incar Suara Massa Mengambang

SEMARANG - Seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah siap memenangkan pasangan Sukawi Sutarip-Sudharto dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2008. Tekad ini terasa menggelora dalam apel akbar pilgub PKS Jateng di Gedung LPMP Srondol Sabtu (10/5). PKS bertekad untuk mendulang suara dari massa mengambang yang diperkirakan berjumlah 60 persen dari jumlah pemilih.

Ketua DPW PKS Jateng Arif Awaludin menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan strategi 10:5:4 untuk bisa memenangi pilgub dalam satu putaran saja. Menurutnya, pola 10:5:4 berarti satu kader diwajibkan mendatangi 10 orang untuk memperkenalkan pasangan Sukawi-Sudharto. Kemudian meyakinkan 5 pemilih dan 4 diantaranya memastikan pilihan kepada pasangan yang diusung koalisi PD-PKS ini.

"Program ini akan kami sesuaikan dengan jadwal KPU, kami akan pastikan semua masyarakat kenal dan tahu siapa Sukawi-Sudharto," tutur Arif.

Arif yakin strategi ini meneruskan kemenangan PKS setelah di Pilgub Jabar dan Sumut. Pasalnya, berdasarkan berbagai survei yang ada, diketahui masih ada sekitar 60 persen calon pemilih belum menentukan pilihannya atau biasa disebut sebagai massa mengambang. Jumlah pemilih dalam pilgub Jateng tercatat lebih dari 25 juta orang.

"Suara massa mengambang inilah yang akan digarap intensif mulai sekarang ini, sebab suara mereka amat menentukan kemenangan pasangan calon," katanya.

Berkaca dari sukses yang diraih pada Pilgub Jabar, Arif menjelaskan, sebelum masa kampanye, dengan jumlah massa mengambang sekitar 85 persen, dukungan pada duet Ahmad Heryawan-Dede Yusuf baru 15 persen. Namun saat pencoblosan dukungan ini bisa melonjak hingga 40 persen. Menurut dia, pendekatan secara langsung tersebut diharapkan akan memberi tambahan dukungan suara yang diperoleh Sukawi-Sudharto, yang saat ini menurut hasil jajak pendapat internal PKS, perolehan suara duet ini masih sekitar 20 persen.

Ia menegaskan, status tersangka kasus korupsi yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jateng kepada Sukawi tidak akan memengaruhi dukungan kader dan masyarakat yang dijadikan target pendukung pasangan ini. "Kader PKS jangan sampai terprovokasi. Menjelang masa kampanye seperti saat ini, sudah saatnya seluruh kader " katanya.

Sementara itu dalam kesempatan ini Sukawi menjelaskan bahwa ia sedang dizalimi dengan adanya pemberitaan tentang statusnya sebagai tersangka. Menurutnya, hal-hal seperti ini juga pernah dialaminya saat mencalonkan sebagai Wali Kota Semarang untuk periode kedua. Oleh sebab itu, ia mengharap kader PKS ikut meluruskan isu kasus hukum yang dialaminya. "Semua harus diceritakan keapda masyarakat, kami menghormati proses hukum. Semoga semua baik-baik saja," ujarnya.

Cawagub Sudharto pada kesempatan sama juga mengakui bahwa dirinya tidak percaya kalau Sukawi telah korupsi. "Pak Kawi sudah mengatakan kepada saya bahwa beliau tidak ’nguntal’ (menelan) uang rakyat, uang negara," kata Sudharto yang juga Ketua PGRI Jateng dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu. "Itu yang disampaikan oleh seorang pemimpin dan saya memegang omongan itu," tegas Sudharto.
(jawapos.com)

KarSa Kembalikan Formulir, Mana PKS?

Surabaya- Ada yang menarik saat pengembalian formulir pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Sebab, elite PKS, salah satu partai pendukung, tidak tampak mendampingi pasangan ini saat mengembalikan formulir.

Menanggapi hal itu, Soekarwo mengatakan jika PKS tidak mendampinginya mengembalikan formulir lantaran ada kesibukan lain. Namun demikian, PKS sudah memberitahukan hal itu kepadanya.

"Karena ada kesibukan lain, makanya PKS tidak ikut. Tapi yang penting, SK dukungannya kan sudah di tangan," kata Soekarwo usai mengembalikan formulir di kantor KPUD Jatim, Jalan Tanggulangin Surabaya, Minggu (11/5/2008).

Pernyataan berbeda dilontarkan Ketua DPW PKS Jatim, Ja'far Trikuswahyono. Ja'far mengaku jika pihaknya tidak ikut mendampingi KarSa untuk menjaga kekompakan. Sebab, PAN sebagai salah satu partai pengusung tidak menyetujui PKS ikut saat pengembalian formulir.

"Sebagian dari kader PAN tidak menyetujui kami ikut ke KPUD. Karena kami hanya dianggap sebagai partai pendukung bukan pengusung, makanya kami tidak diperbolehkan ikut," kata PKS melalui ponselnya.

Namun demikian, Ja'far mengaku siap memenangkan pasangan KarSa dalam merebut tiket masuk Grahadi pada 23 Juli 2008 nanti.
(beritajatim.com)

Lautan Massa PKS "Tenggelamkan" Alun-Alun

Menurut kesaksian Mbok Sirep, penjual es kelapa muda yang sehari-hari mangkal di dekat ringin kurung Alun-Alun Utara, massa yang datang sangat banyak jika dibandingkan dengan acara Golkar Jelajah Wisata Ahad lalu. “Massa Golkar tidak ada sepersepuluhnya! Padahal hadiahnya kemarin lebih besar-besar lo Ma."

PK-Sejahtera Online: Puncak Milad PKS di DIY Yogyakarta yang digelar 4 Mei lalu berlangsung sukses dan meriah. Lautan massa PKS berhasil menenggalamkan Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta yang nyaris tak tersisa.

Acara yang menghadirkan pareda budaya ini, diramaikan oleh penembang religius Ebiet G. Ade, Sanggar Anak Bangsa, Kanjeng Anton, Fathul Jihad, Tarian Jawa, Tarian Dingdong dari Aceh dan Dagelan Kalepo.

Massa PKS berasa dari lintas generasi, mulai dari bayi-bayi, anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan simbah-simbah sepuh pun terlihat berbondong-bondong memadati Alun-Alun Kasultanan Islam ini. Tak pelak lagi jika dilihat dari kejauhan bak lautan manusia yang berjejal-jejalan.

Menurut kesaksian Mbok Sirep, penjual es kelapa muda yang sehari-hari mangkal di dekat ringin kurung Alun-Alun Utara, massa yang datang sangat banyak jika dibandingkan dengan acara Golkar Jelajah Wisata Ahad lalu.

“Massa Golkar tidak ada sepersepuluhnya! Padahal hadiahnya kemarin lebih besar-besar lo Mas. Dangangan saya kemarin cuma laku sebelas ribu, tetapi hari ini Alhamdulillah laku banyak sekali. Ini lho sampai hampir habis,” tambah Simbok yang tinggal di Minggiran, Mantrijeron itu.

Sementara, penjual yang lain, Sri dari Bantulan, Sidoarum memberi kesaksian bahwa banyak kendaraan yang tidak semuanya bisa masuk dan terpaksa parkir di luar Alun-Alun.

”Saya tadi di Bantulan, bus kota yang melintas hanya 4 buah. Kata keneknya 43 buah bus perusahananya dibocking cah-cah PKS untuk acara Milad di Alun-Alun Utara, ”Tambahnya berapi-api.

Meski mengaku kurang mengenal PKS, namun Sri merasa senang karena massa PKS tidak menimbulkan keributan. “ Massanya sopan-sopan, juga tidak ribut-ribu, berbeda dengan Partai lainnya,” ujarnya polos. (PKS DIY Jogjakarta)

PKS Wonocolo

wonocolo punya site akhi, kunjungi ya............
pks-wonocolo.blogspot.com