Menag Resmikan Percetakan Alquran

BOGOR - Setelah tertunda 38 tahun lebih, pemerintah Indonesia akhirnya mempunyai percetakan khusus Alquran. Mesin percetakan berkapasitas 1,5 juta eksemplar per tahun itu diharapkan dapat menjadi awal menentukan bentuk pelat baku dan meminimalkan salah cetak Alquran.

''Dengan standar pengawasan mutu ketat yang ditangani Lajnah Pentashih Alquran Depag, diharapkan kesalahan cetak bisa dihindari,'' ujar Menteri Agama M. Maftuh Basyuni saat memberikan pidato pembukaan percetakan yang berada di Ciawi, Bogor, kemarin (15/11).

Di sela membacakan sambutan, Maftuh tampak tidak kuasa menahan haru dan meneteskan air mata. ''Sejak 1970-an, saya berkali-kali mengkritisi pemerintah tidak mampu mendirikan percetakan Alquran setelah yang lama hancur,'' terang dia sembari menyeka air mata.

Maftuh juga mengaku prihatin karena percetakan dengan aset Rp 30 miliar tersebut baru didirikan setelah sekian lamanya. Dia berharap, setelah percetakan itu beroperasi optimal awal 2009, penyediaan kitab suci Alquran bagi hampir 200 juta umat Islam di tanah air dapat terpenuhi.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Depag Atho Mudzhar menambahkan, kebutuhan Alquran sekitar 35 juta eksemplar atau per KK 1 kitab. Itu dengan asumsi umat Islam saat ini 170 juta jiwa dan satu keluarga terdiri atas 5-6 orang.

PKS Adakan Silaturahmi Keluarga Pahlawan

JAKARTA - Kontroversi iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak membuat kader-kader partai dakwah itu kelimpungan. Mereka justru akan mempertemukan keluarga para pahlawan nasional yang ditayangkan dalam iklan memperingati Hari Pahlawan tersebut.

Humas Partai Keadilan Sejahtera Mabruri mengatakan, silaturahmi keluarga para pahlawan dan dialog kebangsaan akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 November. Silaturahmi akan dihadiri Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Meutia Farida Hatta Swasono (putri Bung Hatta), Ferhath Nauzil Nazief (cucu KH Ahmad Dahlan), Agustanzil Sjahroenzah (cucu KH Agus Salim), serta Cahyo (putra Jenderal Gatot Subroto).

"Kami juga telah mengontak Pak Guntur Soekarnoputra (putra Bung Karno) dan Pak Juan Felix Tampubolon (pengacara keluarga Cendana). Pak Guntur belum memberikan jawaban, sementara keluarga Cendana mengaku belum berencana mengikuti kegiatan semacam ini," katanya kepada wartawan koran ini tadi malam (15/11).

Mabruri menjelaskan, silaturahmi keluarga pahlawan itu diadakan untuk meredakan kontroversi iklan politik PKS. Menurut dia, silaturahmi keluarga pahlawan dan dialog kebangsaan yang diselenggarakan partainya merupakan upaya untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang menjadi tema Hari Pahlawan.

Sementara itu, Bambang Sulistomo menyatakan telah mendapatkan undangan dari DPP PKS. Dia menegaskan dukungan terhadap acara yang dinilainya mampu mengobati kerinduan masyarakat pada nilai patriotik para pahlawan. "Lepas dari kontroversi apakah acara ini bermuatan politik atau tidak, saya mendukung acara ini. Saya kira wajar bila ada muatan politik, karena setiap partai harus jeli mencuri momentum," ujar Bambang.

Sebelumnya, iklan politik PKS menuai gugatan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mereka menganggap penayangan iklan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari menunjukkan upaya PKS untuk mencuri ikon perjuangan mereka.

Iklan itu juga menuai kecaman dari masyarakat karena dalam salah satu segmennya menayangkan mantan Presiden Soeharto (alm) sebagai guru bangsa dan pahlawan. Padahal, sebagian publik tetap menganggap penguasa Orde Baru tersebut harus bertanggung jawab atas korupsi selama pemerintahannya.

Fenomena artis yang jadi caleg

Suasana pemilu 2009 mulai menimbulkan banyak efek yang luar biasa. Gerakan untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik mulai muncul dari diri masyarakat indonesia, khususnya melalui gedung parlemen. Semua elemen masyarakat terutama yang mengaku tokoh masyarakat plus memiliki sedikit kekayaan berbondong-bondong mendaftar untuk menjadi caleg.

Tak terkecuali seorang artis. Memang tidak ada salahnya seorang artis masuk dalam dunia politik, selama artis tersebut memiliki kompetensi. Menurut Seniman teater yang dikenal sebagai raja monolog, Butet Kertaradjasa, artis yang ditawari sebagai caleg seharusnya tahu diri dengan kemampuannya di bidang politik. Jadinya terkesan karbitan dan dipaksakan.

Terkesan karbitan karena tidak semua para artis tersebut masuk melalui proses pengaderan yang jelas, dipaksakan karena memang tujuan dari parpol yang memasang artis sebagai calegnya hanya bertujuan untuk memperoleh suara tak lebih dari itu. Ada beberapa contoh artis yang masuk parpol melalui pengaderan yang jelas, salah satu contohnya adalah Wanda Hamidah (PAN), Asti Ivo (PKS).

Mereka jelas kader yang potensial untuk mewakili suara perempuan dan mereka mempunyai kapasitas track record yang bagus dalam keartisan. Tapi apakah mereka akan berontak bila tidak dicalonkan sebagai anggota dewan oleh parpolnya masing-masing ? itulah hasil dari pengaderan yang bagus.

Kita tinggal melihat saja hasil dari seluruh proses demokrasi ini, apakah akan membawa kearah yang lebih baik atau malah lebih runyam karena seluruh permasalahan negeri ini diserahkan pada yang bukan ahlinya. Dan kita akan saksikan fenomena kutu loncat dari para artis karena tidak puas dengan kedudukan disalah satu parpol.

Kader PKS Ingin Capres Hidayat

Abdullah Mubarok

INILAH.COM, Jakarta - Nama mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid menjadi nama yang paling diinginkan para kader PKS untuk diusung dalam Pilpres 2009.

"Hidayat yang paling kuat di sini," kata Presiden PKS Tifatul Semibiring di sela Musyawarah Majelis Syuro PKS yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (24/10).

Namun saat ini, lanjut Tifatul, perdebatan yang terjadi adalah apakah nama capres akan diumumkan sebelum pemilu legislatif atau setelah pemilu legislatif.

"Yang mengatakan harus diumumkan sebelum pemilu legislatif beralasan dapat mendongkrak suara, selain itu pasca legislatif tenggang waktunya sedikit untuk menyosialisasikan calon," imbuh Tifatul.

Soal calon eksternal, Tifatul mengatakan PKS sedang mempertimbangkan akan berkoalisi dengan partai mana saja. "PKS setuju syarat capres 30 persen dalam RUU Pilpres. Karena setelah dipikirkan pada periode 2004 lalu dukungan yang terlalu kecil pada capres yang memenangkan pilpres justru merepotkan sendiri. Gampang digoyang dan deadlock," paparnya.

Dengan syarat persentase yang tinggi itu juga bisa mencegah 'penumpang' yang ikut bergabung dalam koalisi. "Setelah menang baru pada merapat, jadi dari sekarang disyaratkan saja 30 persen. Bisa satu putaran (pilpres) dan hemat biaya sampai Rp 700 miliar. Cocok dengan situasi sekarang," ujar Tifatul.

Tifatul mengungkapkan, hasil kajian Litbang DPP PKS menunjukkan, kondisi politi bangsa lebih stabil jika presiden terpilih diupayakan didukung lebih dari 40 persen suara

PKS Target Dua Kursi DPRD Jatim dari Madura

Sumenep - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menargetkan dua kursi DPRD Jawa Timur bisa diperoleh dari daerah pemilihan (dapil) Madura pada Pemilu 2009 mendatang.

Pada Pemilu 2009 mendatang, Madura adalah dapil Jawa Timur X yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Ketua Wilayah Dakwah X (Madura) DPD PKS Jawa Timur, Abd Rahman Shaleh di Sumenep, Minggu (10/2), menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi kali terakhir, Madura ditarget bisa mengantarkan dua kader PKS menjadi anggota DPRD Jatim periode 2009-2014.

"Kami ditarget merebut dua kursi DPRD Jawa Timur dari dapil Madura pada Pemilu 2009 mendatang. Pada Pemilu 2004 lalu, Madura memang belum "produktif" alias belum bisa mengantarkan satu kader pun menjadi wakil rakyat di DPRD Jawa Timur," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya memang memiliki optimisme pada Pemilu 2009 mendatang, Madura bisa menghasilkan dua kursi di DPRD Jawa Timur.

"Kami tidak muluk-muluk. Tapi, perkembangan terakhir yang kami cermati, PKS sekarang ini tidak hanya digerakkan oleh struktural (pengurus) maupun kadernya sendiri, melainkan juga sudah mendapat apresiasi positif beserta dukungannya dari tokoh masyarakat dan warga biasa," katanya.

Dengan kondisi tersebut, kata Abd Rahman Shaleh, pihaknya yakin mampu melakukan "lompatan" untuk merebut dua kursi DPRD Jatim pada Pemilu 2009 mendatang. Kedatangan Abd Rahman Shaleh ke Sumenep, Minggu (10/8), untuk memimpin bai'at amal bagi 39 kader PKS Sumenep yang menjadi calon anggota DPRD SUmenep pada Pemilu 2009 mendatang, sekaligus koordinasi internal dengan kader PKS se Sumenep.

Tarian Lebah Madu PKS

Serangam lebah madu berwarna ala PKS, kuning-hitam (kiri) dan Tarian angka 8, nomor urut PKS, yang diperagakan lebah madu.

Demi mendongkrak perolehan suara di pemilu 2009, parpol lain giat merekrut caleg artis. Anehnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) malah dibantu binatang berkampanye angka 8.

Serangam lebah madu berwarna ala PKS, kuning-hitam. Hewan kecil nan lincah ini terbang kesana-kemari berseragam warna khas PKS: hitam-kuning. Dialah lebah madu.

Sembako murah, pengobatan gratis, dan posko bencana alam adalah kampanye andalan PKS. Menebar manfaat di tengah masyarakat.

Lebah madu pun sibuk menyerbuki bunga agar manusia mendapatkan manfaat buah dan sayur. Madu lezat berkhasiat untuk umat pun mereka dermakan cuma-cuma.

Senam nusantara PKS telah diluncurkan perdana, mengajak warga gerak badan agar sehat. Lebah madu tak ketinggalan, bahkan sejak dulu ilmuwan Austria Karl von Frisch menemukan bahwa lebah ini punya figure-eight dance atau tarian angka 8, nomor urut PKS.

Tarian angka 8, nomor urut PKS, yang diperagakan lebah madu. Tarian ini diperagakan oleh lebah yang kembali ke sarang setelah menemukan lokasi penuh bunga.

Tarian angka 8 yang diulang-ulang lebah madu mengandung semua informasi tentang sudut, arah, jarak, dan informasi perincian lain yang diperlukan lebah lain untuk mencapai sumber bunga itu.

Lebah penari membentuk bagian tengah angka 8 dengan mengibas-ngibaskan ekor dan bergerak zig-zag. Sudut antara gerakan zig-zag dan garis yang menghubungkan matahari ke sarang menunjukkan arah sumber makanan dengan tepat.

Lebah-lebah lain yang menyaksikan tarian berbentuk nomor urut PKS itu kemudian terbang dan berhasil mencapai sumber bunga tersebut.

Lebah tersebut mampu menjelaskan sumber makanan berdasarkan arah matahari.

Namun perlu diingat bahwa ketika sang lebah kembali ke sarangnya untuk menari, matahari bergeser 1 derajat setiap 4 menit. Artinya, lebah akan melakukan kesalahan 1 derajat setiap 4 menit perjalanannya, dan kesalahan ini bakal ia beritahukan pada lebah-lebah lain.

Uniknya, kesalahan penyampaian informasi ini tidak terjadi! Sebab, mata lebah terdiri atas ratusan mata segi enam kecil. Setiap lensa berfokus pada satu wilayah sempit, persis seperti teleskop.

Lebah yang melihat ke arah matahari pada waktu tertentu di siang hari akan selalu dapat menentukan lokasinya saat terbang. Lebah melakukan perhitungan ini dengan memanfaatkan perubahan cahaya matahari berdasarkan waktu.

Akibatnya, lebah menentukan arah lokasi sasaran tanpa salah, dengan melakukan koreksi dalam informasi yang ia berikan di dalam sarang ketika matahari bergerak maju. Dengan memasukkan sistem koreksi perubahan letak matahari ini, ia pun menari tarian angka 8 tanpa kesalahan informasi. Setelah menonton tarian ini, lebah lain pun akhirnya terbang dan berhasil mencapai sumber bunga dengan tepat tanpa tersesat.

PKS Lolos Semua, PDS Terbanyak Gagal

Daftar Calon Sementara Anggota DPR

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tampaknya, bakal menjadi parpol pertama yang calegnya tanpa masalah. Seluruh caleg PKS untuk DPR yang didaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa lolos. Hal sebaliknya justru menimpa Partai Damai Sejahtera (PDS). Calon anggota DPR yang didaftarkan PDS ke KPU dan tidak lolos untuk sementara ini paling banyak.

Lantaran seluruh calegnya lolos, tak pelak, Humas DPP PKS Mabruri berbinar-binar. Mabruri mengatakan, di antara 580 caleg PKS yang didaftarkan kepada KPU, tidak ada satu pun yang dicoret KPU. Menurut dia, hal itu wajar. Sebab, PKS memiliki persiapan yang matang saat menyusun berkas daftar caleg. ''Persiapan sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran,'' kata Mabruri di Jakarta kemarin (27/9).

Berdasar catatan koran ini, belum ada parpol lain yang menyamai pencapaian PKS. Hal itu tidak terlepas dari belum selesainya rekapitulasi DCS per partai yang dilakukan oleh KPU. PAN, misalnya, kehilangan empat caleg. Partai Demokrat 1 orang, PKB 10, Golkar 30, dan PDIP 4.

Meskipun tidak seluruh caleg lolos sebagaimana yang dicapai PKS, jumlah caleg yang gagal dari partai besar lain relatif sedikit. Dari PDIP misalnya, di antara 639 caleg DPR-nya, hanya empat caleg yang dicoret oleh KPU.

Menurut Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Arif Wibowo, empat caleg yang gagal tersebut memang tidak melengkapi berkas sebagaimana permintaan KPU. Namun, hal itu pengecualian bagi Zainal Abdidin, caleg PDIP dari dapil Lampung II.

Dirinya tidak melengkapi persyaratan administrasi caleg karena telah terpilih sebagai bupati Lampung Utara. "DPP memutuskan memberikan kesempatan kepada dia untuk memimpin daerah terlebih dahulu," kata Arif yang dihubungi terpisah.

Arif menambahkan, dengan adanya pengumuman DCS, DPP PDIP tidak akan mengubah-ubah peta susunan caleg di setiap dapil. Setiap parpol kini tinggal menunggu tanggapan dari publik atas nominasi caleg yang telah mereka ajukan. "Jika ada tanggapan masyarakat yang bisa membuktikan ada caleg kami yang bermasalah, kami siap mengganti," janji Arif.

Di sisi lain, meski banyak calegnya gugur saat penetapan DCS, PDS tetap optimistis target perolehan suaranya tidak akan terganggu. Dari 609 caleg yang diajukan, hanya 322 yang lolos. Artinya, 281 calon dinyatakan tidak masuk DCS. "Memang ada yang tidak lolos. Tapi, itu semua bukan masalah besar," ujar Wakil Ketua DPP PDS Denny Tewu.

Deny yakin target pemenuhan syarat minimal parliamentary thershold (PT) 2,5 persen suara sah nasional pada Pemilu 2009. "Sebab, seluruh dapil DPR kami sebanyak 77 terisi semua," katanya.

Menurut dia, gugurnya sejumlah caleg PDS tersebut disebabkan oleh banyak hal. Antara lain, penyertaan SKCK dan ketidaklengkapan formulir B4 berupa surat kesediaan tidak mengundurkan diri sebagai calon. "Karena itu, kami masih dalam tahap memohon barangkali bisa diperbaiki," katanya.

Ketua Pokja Pencalegan KPU Endang Sulastri menyatakan, setiap perubahan tidak bisa lagi berawal dari parpol bersangkutan. Peluang parpol untuk mengajukan atau memperbaiki syarat pengajuan caleg sudah tertutup. ''Intinya, seusai dengan penetapan DCS, parpol tidak boleh lagi mengubah ataupun mengganti nomor urut calegnya,'' tegasnya.

Parpol, tambah Endang, hanya diperbolehkan memperbaiki nama jika ada kesalahan penulisan ejaan. ''Kecuali kalau ada yang meninggal dunia, masih bisa diganti dengan caleg baru atau dihilangkan dari daftar,'' jelasnya.

50 Anggota Diduga Terima Suap

Daftar Lengkap Nama-nama Anggota Komisi IV

Jakarta - Sebanyak 50 anggota Komisi IV DPR diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan di Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS mengakuinya. Namun semua anggota FPKS sudah mengembalikan uang tersebut.

"Memang faktanya seperti itu, dan data yang diperoleh oleh KPK memang benar," kata anggota FPKS Tamsil Linrung kepada detikcom pertelepon, Rabu (24/9/2008).

Komisi IV terdiri dari 54 orang, 4 orang sebagai pimpinan dan 50 orang sebagai anggota. Dari jumlah itu, baru anggota FPKS yang mengaku mengembalikan uang. Mereka adalah Suswono, Tamsil Linrung, Syamsul Hilal, Djalaludin Asy Syatibi dan Umung Anwar Sanusi. Uang dikembalikan pada tahun 2006, jauh sebelum Al Amin Nasution, terdakwa kasus suap itu ditangkap.

Sementara anggota dari fraksi lain sejauh ini belum ada yang menyatakan mengembalikan uang. Ketua Komisi IV Ishartanto tidak bisa dikonfirmasi. Handphonenya tidak aktif.

Berikut nama-nama anggota Komisi IV DPR seperti detikcom kutip dari DPR.go.id:

1.Ketua Komisi IV: Ishartanto (PKB)
2. Wakil Ketua Mindo Sianipar (PDIP)
3. Wakil Ketua Syarfi Hutauruk (Golkar)
4. Wakil Ketua Suswono (PKS)...kembalikan uang
5. Wakil Ketua Hilman Indra (Bintang Pelopor Demokrasi)

Anggota:

6.Joseph Wiliem Lea Wea (Bintang Pelopor Demokrasi)
7.Rusman H M Ali (Bintang Reformasi)
8. H Iman Syuja (PAN)
9. Darmayanto (PAN)
10. Nazamuddin (PAN)
11. Nurhadi M Musawir (PAN)
12.Sudjud Sirajudin (PAN)
13.Apri Hananto Sukahar (PDS)
14.Idham SH (PDIP)
15.Elviana (PDIP)
16.Djoemat Tjiptowardojo (PDIP)
17. Mardjono (PDIP)
18. Ganjar Pranowo (PDIP)
19. Wowo Ibrahim (PDIP)
20.I Made Urip (PDIP)
21.Jacobus Mayong Padang (PDIP)
22. Surya Supeno (Partai Demokrat)
23.I Wayan Sugiana (Partai Demokrat)
24.Nuraeni A Barung (Partai Demokrat)
25. Maruahal Silalahi (Partai Demokrat)
26. Sarjan Tahir (Partai Demokrat)
27. Indria Octavia Muaya (Partai Demokrat)
28. Bomer Pasaribu (Partai Golkar)
29. Azwar Chesputra (Golkar)
30. Ismail Tadjudin (Gollar)
31. S Sumiyati (Golkar)
32. Markum Singodimedjo (Golkar)
33. Soekotjo Said (Partai Golkar)
34.Mohammad Ali Yahya (Golkar)
35.Sumarjaya Linggih (Golkar)
36. Mukhtarudin (Golkar)
37.Fachri Andi Leluasa (Golkar)
38.Mustika Rahim (Golkar)
39. Zainudin Amali (Golkar)
40.Robert Joppy Kardinal (Golkar)
41.Syamsul Hilal (PKS)....kembalikan uang
42.Djalaludin Asy Syatibi (PKS)....kembalikan uang
43.Umung Anwar Sanusi (PKS)....kembalikan uang
44.Tamsil Linrung (PKS)...kembalikan uang
45. Arifin Junaidi (PKB)
46. Mufid A Busyairi (PKB)
47. Ahmad Rawi (PKB)
48. Ariono Wijanarko (PKB)
49. Al Amin Nur Nasution (PPP)....ditangkap KPK
50. Endang Kosasih (PPP)
51.Faqih Chaironi (PPP)
52 .Masusoh Ujati (PPP)
53. Rusnain Yahya (Ppp)
54. Hifnie Sarkawie (PPP)(iy/nrl)

Daripada Konflik, Contoh PKS!

INILAH.COM, Jakarta - Menjelang pesta demokrasiyang akan digelar pada 2009 mendatang, beberapa parpol justeru berkonflik internal. Konflik tersebut seharusnya tidak perlu ada jika mekanisme partai berjalan tanpa mengutamakan ketokohan, seperti PKS.

"PKS boleh dibilang salah satu parpol yang mekanismenya berjalan jika mengacu pada pencalegan. Artinya pencalegannya tidak menimbulkan keributan seperti partai lainnya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohamad Qodari, ketika berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu, (20/9).

Dikatakan Qodari, meskipun tidak bisa digeneralisir karena bervariasi, memang pencalegan menjadi salah satu titik yang paling rawan terjadinya perpecahan parpo . Tapi, ada juga parpol yang pencalegannya berjalan mulus (smooth) tanpa ada konflik seperti PKS dan PDIP.

Sedangkan PDIP, ungkap mantan peneliti CSIS ini, relatif sama. Namun, untuk partai Moncong Putih ini lebih pada ketokohan Megawati selaku ketua umum.

Menurut Qodari, konflik internal partai yang ada sekarang ini memang didasari pada banyaknya kepentingan di dalam partai. "Kalau bicara kepentingan, sekjen pasti punya kepentingan, bendaraha juga punya kepentingan, Apalagi para ketua-ketua DPP. Jadi semuanya punya kepentingan," ujar pria berkacamata ini.

Karena sebenarnya, sambung Qodari, guna melihat secara seksama konflik internal partai bisa merujuk pada kekuatan struktur partai (mekanisme partai) dan kekuatan tokoh.

"Nah, kalau PPP itu saya lebih condong masuk ke kekuatan struktur partai. Karena kita tahu, proses pencalegan PPP yang mendasari konflik itu terjadi," ujar Qodari.

Qodari justeru menyayangkan papol-parpol yang saat ini sibuk dengan permasalahan internal, seperti PKB, PPP dan Golkar. Sebab, menjelang pemilu seharusnya mereka melakukan konsolidasi bukan malah berkonflik.

"Praktis, konsolidasi tidak bisa dilakukan, karena konflik sudah muncul. Yang bisa dilakukan adalah mereka yang berkonflik melakukan lobi atau kompromi guna menghasilkan solusi terbaik," pungkas Qodari

PKS Ada di Luar Angkasa

Partai Keadilan Sejahtera punya banyak cabang di luar negeri, seperti Jerman, AS, Jepang, Inggris, Australia, Malaysia, Mesir dan Swedia. Tapi belum banyak yang tahu keberadaan PKS luar angkasa.

Yang paling tahu tentang PKS di luar angkasa ini bukan politikus atau kalangan awam. Bahkan KPU dan dewan pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera, pertai bernomor 8, di Jakarta kemungkinan besar tidak tahu kalau ada PKS nun jauh di luar angkasa sana.

Sebelum membahas lebih jauh tentang PKS ruang angkasa, lupakanlah bahasan kasak kusuk politik Indonesia. Agar paham PKS yang satu ini, orang harus tahu dulu apa itu quasar. Quasar adalah sejenis benda langit yang sangat kecil, namun sangat terang benderang dan jauh sekali jaraknya dari bumi, biasanya sejauh jarak jutaan tahun cahaya.

Istilah quasar berarti quasi-star atau menyerupai bintang, namun tidak dapat dikatakan bintang yang sebenarnya. Quasar jenis biasa menghasilkan lebih banyak cahaya per detiknya dibandingkan cahaya pancaran sebuah galaksi bintang secara keseluruhan. Pancaran quasar ini terjadi dari suatu ruang yang barangkali sekecil tata surya kita.

Para astronom sudah banyak menemukan quasar. Mereka memberi nama quasar bermacam-macam. Di antaranya adalah quasar yang dijuluki PKS 0637-752. PKS luar angkasa ini sedemikian jauhnya sehingga yang terlihat oleh manusia di bumi adalah penampakannya 6 juta tahun cahaya yang lalu.

Menurut observatorium Chandra X-Ray, PKS 0637-752 adalah quasar yang sangat terang. Cahaya berkekuatan 10 triliun kali matahari dipancarkannya dari ruang berukuran lebih kecil dari tata surya kita. Sumber energi luar biasa ini dipercaya berasal dari lubang hitam berukuran maharaksasa.

PKS Bergerak ke Tengah

Anis: Koalisi dengan PDIP Tetap Terbuka

JAKARTA - Banyak yang meragukan bahwa PDIP-PKS dapat mencapai kompromi untuk koalisi karena perbedaan ideologinya sangat jauh. Tetapi, menghadapi Pilpres 2009, wacana koalisi itu terus bergulir.

Sekjen PKS Anis Matta, misalnya, mengatakan bahwa saat ini tidak tepat lagi mendikotomikan PDIP-PKS secara ekstrem. '' PDIP-PKS itu tidak layaknya minyak dan air. Jadi, peluang koalisi tetap terbuka,'' katanya di Jakarta kemarin (21/9).

Saat ini, jelas Anis, PDIP dan PKS sama-sama bergerak ke tangah. Kekuatan-kekuatan politik di Indonesia kini memiliki kecenderungan dan kesadaran untuk meninggalkan era politik aliran pada i masa lalu yang penuh dengan pergesekan dan ketegangan.

Dia mencontohkan, langkah PDIP yang membentuk Baitul Muslimin, sayap partai yang bernapaskan Islam. Sementara itu, PKS juga menggelar peringatan seratus tahun kebangkitan nasional dan memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan Mukernas I PKS -1 Februari lalu.

''Beberapa iklan PKS juga mengutip pidato-pidato Soekarno,'' beber ketua tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS itu. Dia menegaskan, PKS akan ikut mendorong lahirnya era Indonesia baru yang tidak tersekat-sekat ke dalam politik aliran.

''Intinya, Islam dan nasionalis tidak perlu dipisahkan dan dipertentangkan. Sampai di sini, paradigma kami sama dengan PDIP,'' katanya. Dia menyampaikan, sebagai bagian yang terpisahkan dari suatu bangsa besar, PKS harus menunjukkan kesiapan untuk berkerja sama dengan berbagai komponen bangsa.

Karena itulah, tegas Anis, peluang untuk berkoalisi selalu terbuka. ''Seandainya terjadi koalisi, harus didasari kesamaan pandangan dan kesadaran. Bukan cuma pertimbangan pragmatis menang-kalah,'' ujarnya.

Sebelumnya, pengamat politik Islam Bachtiar Effendy menyatakan sangat meragukan koalisi PDIP-PKS dapat terwujud. Menurut dia, koalisi politik idealnya dikonstruksi oleh beberapa parpol yang secara ideologis dan politis saling berdekatan.

''PDI-Perjuangan dan PKS itu ibaratnya ada di kanan dan di kiri. Jadi, agak sulit,'' katanya, setelah diskusi di gedung DPD, kompleks Senayan, Jumat lalu (19/9). ''Bagaimana bisa membangun koalisi yang benar-benar koalisi kalau yang satu partai asasnya pancasila-marhaenisme, sedangkan yang lain Islam. Tidak mungkin itu,'' imbuhnya.

Bachtiar berpandangan, jauh lebih mudah mempertemukan PDI-Perjuangan dengan Partai Golkar. Kalau PKS, lanjut dia, akan lebih mudah berkoalisi dengan PPP atau PBB. ''Saya melihat wacana koalisi PDIP-PKS itu hanya kembang-kembang Pemilu 2009,'' tegasnya.

Mengapa masih mendikotomiskan nasionalis-religius? ''Ini bukan soal dikotominya. Kalau ideologinya berbeda, saya kira, program-program turunannya juga berbeda,'' jelasnya.

Makanya, lanjut Bachtiar, akan jauh lebih mudah bila partai-partai yang berkoalisi memiliki asas yang sama. ''Minimal tidak terlalu jauh,'' kata staf pengajar UIN Jakarta itu.

Bukankah dalam koalisi juga ada pertimbangan rasional pragmatis, misalnya menang-kalah ? ''Nah, jangan bicara koalisi yang seperti itulah,'' jawabnya, lantas tersenyum kecut.

Dia lantas mencontohkan koalisi politik besar di Malaysia, yaitu Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (United Malays National Organization/UMNO), tidak mungkin terjadi kalau Partai PAS (Partai Islam se-Malaya) masuk di sana. ''Jadi, percayalah kepada saya, koalisi PDI-Perjuangan dengan PKS itu tidak akan terjadi,'' katanya.

Wacana koalisi PDIP-PKS belakangan mencuat setelah sejumlah hasil survei menunjukkan tingginya popularitas Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang juga tokoh senior PKS. Sementara itu, PDIP juga tengah mencari sosok cawapres bagi ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, yang kembali dicalonkan sebagai capres 2009 dari PDI-Perjuangan

Keluhan Kader PKS

PKS. Itulah nama sebuah partai yang namanya selalu jadi buah bibir masyarakat dan insan pers. Masyarakat dan pers memperbincangkan PKS karena sepak terjangnya dalam politik yang ingin mengubah image politik yang kotor menjadi bersih dan indah.

Maka ketika PKS membuat kegiatan pasti akan ada orang membuat komentar entah itu memuji kegiatan mereka atau memandang negatif PKS.

Ketika PKS memasang atribut seperti bendera akan ada orang yang mengamankan bendera dalam tanda petik hilang, ketika mereka membuat acara akan ada yang tidak suka dan membuat komentar. Kenapa?

Jawabannya sangat sederhana karena PKS peduli dan siap menjadi yang terbaik tetapi orang lain tidak siap dan tidak peduli seperti kader PKS.

Maka tidak heran ketika PKS membuat gebrakan besar untuk melayani masyarakat dengan memberikan mobil Layanan Masyarakat timbul komentar negatif. Ini menurut hemat saya adalah tantangan besar PKS. Dan PKS harus menunjukkan kemampuan dan membuktikan slogan ‘Bersih, Peduli dan Profesional’.

Saya menemukan gambaran sederhana kader-kader PKS dalam menggerakkan roda partainya tanpa harus menunggu uang agar kegiatan berjalan. Mereka sudah terbiasa membiayai setiap kegiatan mereka dari kantong mereka sendiri.

Jadi jangan heran dalam setiap kegiatan mereka sanggup mengerahkan setiap potensi kader mereka. Iuran dan infaq mereka itu mengalir bagai air dari kader-kader yang dididik menjadi dermawan.

Apalagi saya melihat sebagian besar kader PKS itu berpendidikan tinggi dan sangat banyak yang kerja di luar negeri.

Saat ini masyarakat kecil menunggu uluran tangan kader PKS, tetapi di satu sisi orang yang tidak suka dengan PKS sedang menunggu kapan ada kader PKS yang tertangkap karena kasus korupsi. Itu pasti akan menjadi berita besar di Indonesia sehingga ketika ada kader PKS yang ke KPK itu langsung diserbu oleh wartawan yang ternyata diminta Khutbah Jum'at.

Saya pikir, untuk orang yang curiga dengan PKS itu adalah wajar dan saran saya agar

Anda pelajari PKS, ikut beramal dan kerja dengan PKS sehingga Anda puas dan buat

kader PKS di kritik juga adalah sesuatu yang biasa dan buktikanlah bahwa PKS itu

sesuai dengan slogan.

Mari kita budayakan check & re-check sebelum membuat komentar dan telaah dengan baik makna dan tujuan kita memberi komentar agar komentar itu menjadi bernilai amal.

Semoga tulisan ini akan menjadi penyejuk bagi kita semua dan mari kita buktikan dan

doakan agar slogan PKS itu menjadi kenyataan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang terhormat.

Abu Hanifah

Kosrie Zamhari zamhari.kosrie@yahoo.com

Golkar Rp 2,5 Juta, PKS Gratis

Caleg yang ingin menjadi anggota dewan benar-benar harus merogoh kocek. Sejak pendaftaran, sosialisasi, hingga kampanye, semua membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk pendaftaran, masing-masing partai memberlakukan tarif berbeda. PKB, misalnya, memberlakukan biaya pengambilan formulir Rp 1 juta.

Ketua DPC PKB Musyafak Rouf (kubu Muhaimin) menyatakan, uang tersebut dipungut untuk membiayai rapat, pemberkasan, dan meterai. Dia menjamin tidak ada anggaran yang masuk ke kantong pribadi. ''Semua untuk partai,'' tegasnya.

Hanya, meski sudah ada ketentuan membayar, tidak semua caleg bersedia membayar uang pendaftaran. Beberapa caleg terang-terangan enggan. Hanya, Musyafak tidak mempermasalahkan hal tersebut. ''Biarlah tidak membayar. Yang jelas, kami sudah memberi tahu. Tapi, berkasnya tetap diproses,'' katanya.

Bukan hanya PKB yang menerapkan uang pendaftaran. Partai Golkar pun demikian. Namun, partai berlambang pohon beringin tersebut memberlakukan tarif lebih tinggi, yaitu Rp 2,5 juta. ''Jumlah itu diputuskan dalam rapat partai. Karena itulah, tidak ada yang menolak,'' ucap Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Edi Budi Prabowo.

PAN pun tidak ketinggalan. Partai yang diketuai Soetrisno Bachir itu memungut uang pendaftaran Rp 500 ribu. Selain itu, partai berlambang matahari tersebut mewajibkan calon yang mendaftar untuk membayar kontribusi Rp 1 juta. Ada juga dana partisipasi yang bersifat sukarela. Tapi, kebanyakan kader membayar Rp 5 juta untuk mendapat nomor urut bagus.

Bagaimana dengan PKS? Partai berslogan peduli dan bersih itu tidak memungut biaya apa pun. Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari PKS Ahmad Jabir menuturkan, pencalonan di partainya bukan atas inisiatif individu, tapi keputusan partai yang dirapatkan bersama. ''Kecuali kalau ada alasan-alasan yang bisa membuat kader menolak,'' ucapnya.

Karena inisiatif sendiri itulah, kader yang mencalonkan tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, ada yang sempat menolak dicalonkan karena menganggap tidak layak menjadi wakil rakyat. Namun, karena sudah menjadi keputusan partai, tidak bisa ditolak.

PKS Tegaskan Komitmen untuk Lahirkan Pemimpin Baru

Fraksi-PKS Online: Partai Keadilan Sejahtera menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang demokratis untuk lahirnya pemimpin Indonesia yang baru. Mereka akan menjadi pemimpin-peminpin nasional baik sebagai anggota parlemen maupun presiden.
"Indonesia memerlukan regenerasi politik besar-besaran. Generasi yang dalam 10 tahun transisi telah memimpin bangsa ini, kami nilai tidak cukup memiliki energi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan nasional. Oleh karena itu diperlukan energi baru," kata Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Politik DPP PKS Fahri Hamzah dalam jumpa pers di DPR, Jumat (18/7).

Menurut Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS Machfud Siddik, partainya secara sungguh-sungguh memikirkan bagaimana keinginan tersebut bisa diwujudkan. Karena itu dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar di Makassar tanggal 21-23 Juli nanti, masalah tersebut akan menjadi agenda utama. Hal itu tercermin dari tema Mukernas : Pemimpin Baru, Harapan Baru dan Indonesia Baru.

"Mukernas di Makassar akan kami jadikan sebagai momentum bagi lahirnya pemimpin baru Indonesia. PKS akan mendiskusikan secara mendalam tema mencari pemimpin baru ini," tegas Mahfud.

Menurut Mahfud soal ide pemimpin muda bukanlah gagasan baru bagi PKS. Ini tentu saja sejalan dengan kenyataan bahwa PKS sebagai partai yang lahir dari anak-anak muda. Secara konsisten PKS juga selalu menampilkan para tokoh muda, baik sebagai pemimpin partai maupun anggota parlemen.

Sejumlah kepala daerah yang diusung PKS juga merupakan tokoh-tokoh muda. Mereka antara lain Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang memecahkan rekor sebagai gubernur termuda karena baru berusia 36 tahun.

Sebelumnya tokoh-tokoh muda yang diusung PKS juga memenangkan Pilkada. Mereka antara lain Pasangan Agusrin-Syamlan di Bengkulu. Pasangan Syampurno di Sumatera Utara.

"Kami juga telah menyelesaikan nama-nama Calon Anggota Legislatif yang didominasi anak muda. Lebih dari 70 persen caleg kami adalah generasi muda. Tentu saja kami juga memperhatikan representasi keanggotaan perempuan. Jumlahnya lebih dari 30 persen. Jadi melebihi ketentuan seperti yang diatur oleh undang-undang," tambah Mahfud.

Sebagai bentuk keseriusan PKS dalam menyiapkan lahirnya pemimpin muda, Fahri menambahkan, ke depan PKS merencanakan mekanisme politik bagi rekruitmen tokoh-tokoh nasional yang akan masuk dalam bursa pemilihan calon presiden dan anggota kabinet secara keseluruhan. Oktober 2008 nanti, bertepatan dengan Sumpah Pemuda, PKS akan memfasilitasi penyelenggaraan Konferensi Nasional 100 Tokoh Baru dan Tokoh Muda Nasional dari berbagai latar belakang. Forum ini juga diharapkan menjadi semacam konvensi angkatan baru Indonesia menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden.

Forum tersebut sekaligus juga sebagai kelanjutan dari platform dalam Mukernas di Bali awal tahun ini, bahwa PKS sungguh-sungguh telah membuka diri dengan mengajak seluruh anak bangsa, putra terbaik bangsa membangun koalisi untuk pemimpin baru. "PKS siap berkoalisi dengan partai apa saja untuk regenerasi pemimpin bangsa, selama mereka bersepakat untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera," tegas Fahri.

Menurut Fahri saat ini perlu kesadaran bersama baik dari kalangan kaum intelektual maupun tokoh masyarakat bahwa bangsa ini pada Pemilu 2009 yang akan datang memerlukan sosok pemimpin baru di semua lini. Dengan merancang mekanisme itu, PKS berharap lahirnya sosok menjanjikan, tidak saja dari lingkungan kader partai, tetapi juga dari kalangan masyarakat secara umum

Nomor Urut Caleg Bukan Masalah di PKS

Fraksi-PKS Online: Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mahfudz Sidik menjamin perihal nomor urut calon anggota legislatif (caleg) di PKS tidak akan menjadi masalah apalagi konflik menjelang perhelatan pemilu 2009. "Bagi kami yang penting bukan penetapan nomor urut caleg, tetapi lebih bagaimana proses rekrutmen calegnya," kata Mahfudz di ruang kerjanya di Gedung DPR-RI, Selasa (12/8).

Perihal ketentuan nomor urut ini menjadi polemik, terutama di kalangan internal beberapa partai. Nomor urut teratas sering menjadi rebutan para calon legislatif yang mendaftar di suatu partai, dan tak jarang membuka potensi praktik jual-beli nomor atau KKN. Pasalnya, nomor urut dianggap menentukan peluang seorang calon dalam meraih kursi di legislatif.

Menurut Mahfudz hal seperti itu harusnya tidak perlu terjadi. "Ini mengindikasikan kurangnya kemampuan si caleg untuk mengkonsolidasi basis pemilih secara baik dan maksimal," kata Anggota Komisi II DPR-RI ini. Ia menambahkan bahwa berapapun nomor urut caleg, bila dia sangat mengakar di masyarakat dan mampu menggalang dukungan suara, seharusnya tidak menjadi masalah. "Makanya di PKS penetapan nomor urut ini tidak jadi persoalan, karena kita pahami betul bagaimana sistem pemilu bekerja dalam penetapan kursi legislatif," jelasnya.

PKs sendiri, kata Mahfudz tetap mengikuti Undang-Undang Pemilu yang berlaku soal penetapan kursi legislatif. "Meski ada 1-2 gagasan dari beberapa partai untuk menetapkan aleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, tetapi kami di PKS tunduk pada UU, tidak ada dualisme aturan," tegasnya. karena menurut Mahfudz, aturan yang sudah diputuskan bersama di DPR dan kemudian secara internal partai membuat aturan lain sendiri, maka akan mengundang konflik dalam proses di depannya.

Dalam Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD antara lain diatur bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). "Tetapi ketika tidak ada satu caleg pun yang mendapat suara minimal 30 persen, dan total akumulasi suara partai itu mendapat jatah kursi, baru nomor urut teratas berperan," terang Mahfudz.

Mekanisme berjenjang yang diterapkan PKS dalam menentukan caleg yang akan maju dalam pemilu 2009, lanjut Mahfudz juga menjamin kualitas caleg-caleg PKS. "Aleg merupakan representasi partai, kinerja dia akan merepresentasikan kinerja partai, kelakuan baik-buruknya akan punya imbas langsung ke partai. Mekanisme pemilihan ini tidak ditentukan dari 1-2 orang pimpinan, tetapi melalui proses musyawarah berjenjang," terangnya. "Jadi bukan sekedar buat iklan di koran dan pasang spanduk di jalan-jalan untuk menjaring caleg," tambah dia.

PKS Tancap Kuku di Celebes

Anis Matta

INILAH.COM, Makassar – Tekad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih kursi sebanyak-sebanyak parlemen tampaknya sudah bulat. Dari Sulawesi saja PKS menargetkan 15 kursi. Strategi kampanyenya, door to door.

Bahkan PKS siap menjadikan Sulawesi Selatan sebagai basis partainya dengan target perolehan suara lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini diungkapkan Sekjen PKS Anis Matta di Makassar, kemarin, saat rapat Koordinasi Pemenangan Calon Anggota DPR RI PKS, se Sulawesi.

Anis mengutip hasil survei di enam provinsi di Sulawesi, PKS berada di urutan kedua soal perolehan suara setelah Golkar. “Kami sangat optimis, ke depannya akan lebih banyak lagi," tandasnya.

Dari pandangan PKS, untuk daerah di kawasan timur Indonesia, dari segi geososialnya, merupakan daerah yang pemilih rasionalnya paling tinggi. Karena, Sulsel menyumbang 10% populasi di Indonesia dan itu sangat bagus dalam rangka memenangkan pemilu.

Meski basis PKS di Sulawesi selama ini, tak sebesar di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Anis yang juga ketua Bapilu Pusat menggambarkan keseriusan PKS menjadikan Sulawesi sebagai basis dan lumbung suara pada pemilu 2009 mendatang.

“Kami serius dengan target di Sulsel ini. Penempatan sejumlah tokoh penting di PKS beradai di kawasan ini,” paparnya. Sejumlah tokoh PKS memang ditempatkan di wilayah ini seperti Tamzil Linrung dan Anis Matta, Andi Rahmat dan Cahyadi Takariawan.

Di Sulawesi, target PKS terbesar ada di Sulsel, yaitu 9 kursi, 2 kursi dari Sulawesi Tenggara, dan sisanya masing-masing 1 kursi di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Utara (Sulut), dan Gorontalo.

Ketika ditanyakan, apa kiat-kiat yang akan dilakukan PKS di Sulsel, sebab sedari dulu Sulsel dikenal sebagai lumbung suara Golkar? Anis melihat bahwa pada pemilu 2004 PKS di Sulsel mengalami lompatan yang cukup signifikan dengan memperoleh 2 kursi di DPR RI.

"Selain itu, dari hasil survei di 6 provinsi di Sulawesi, PKS berada di urutan kedua soal perolehan suara setelah Golkar, kami sangat optimis, kedepannya akan lebih banyak lagi," tandasnya.

Menghadapi Pemilu 2009 nanti PKS punya trik tersendiri untuk meraih simpati masyarakat. PKS akan akan mengkampanyekan program yang bermanfaat bagi masyarakat secara door to door.

"Kampanye politik harus mencerdaskan masyarakat dan bermanfaat secara langsung bagi mereka. Dalam kampanye kita akan mengedepankan ide-ide, konsep dan program kerja, serta pelayanan masyarakat yang bersifat langsung," jelas.

PKS akan menghindari kampanye jor-joran ataupun mengeluarkan biaya yang banyak. Yang terpenting adalah melakukan kampanye yang berefek langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar kampanye PKS tidak sia-sia.

"Kampanye kita harus etis dan bermoral, tidak boleh membodohi rakyat dan tidak manipulatif. Kampanye kita harus bermanfaat secara langsung bagi masyarakat, mengutamaan pelayanan, menghindari konflik dan fitnah, serta aksi yang mubazir dan tidak bermanfaat," tukas Anis.

Menurut Anis, selain akan mengkampanyekan ide-ide dan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. PKS juga akan mendorong koalisi dengan partai lain untuk membahas tentang Indonesia. Sepanjang partai itu, sejalan dengan ide-ide atau platform partainya, PKS akan mengajaknya duduk bersama.

"Sejauh ini kami belum melihat partai-partai yang flatformnya sama dengan PKS. Saat ini kami belum liat flatform partai lain, semuanya sulit kami baca. Sekarang ada pertemuan dengan PDIP dan Golkar tapi masih mencoba eksplore platform tentang Indonesia masa depan," jelas Anis.

PKS Canangkan Gerakan Peduli Tetangga

Bulan Ramadhan 1429 H tinggal beberapa hari lagi. Semakin dekat dengan bulan yang penuh berkah ini PKS Kota Surabaya melakukan berbagai persiapan untuk bisa mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk Ramadhan tahun ini PKS mengangkat tema : Ramadhan Bulan Gerakan Peduli Tetangga (GPT).

Ketua umum DPD PKS Surabaya Fatkur Rohman, ST, MT. menyampaikan bahwa di Indonesia, tidak terkecuali di Surabaya, masyarakat khususnya umat Islam masih dihadapkan pada krisis berat dari semua sisi kehidupan.

Ramadhan datang untuk memberikan motivasi, semangat dan harapan baru bagi orang-orang beriman untuk keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Motivasi dan semangat untuk meraih ketaqwaan karena ini merupakan kunci pembuka pintu rahmat Allah SWT, jalan keluar dan solusi atas segala krisis multi dimensional.

Dengan gerakan peduli tetangga, PKS berharap bisa memberikan sumbangsih solusi bagi permasalahan bangsa.

“Kami melihat bahwa salah satu problem yang dihadapi bangsa ini, khususnya di kota-kota besar, adalah sifat individualisme yang tinggi. Hal ini muncul karena tuntutan aktifitas sehari-hari yang padat sehingga masyarakat cenderung kurang bergaul dengan tetangganya. Oleh karena itu, kami ingin mengasah jiwa empati sosial setiap kader dan simpatisan PKS serta seluruh masyarakat agar di tengah kesibukan, mereka masih menyempatkan diri untuk saling tenggang rasa, tolong menolong, bertegur sapa, dan saling berkunjung kepada tetangga. Dengan tumbuh suburnya suasana ke-Islam-an dan kebersamaan di bulan Ramadhan, sangatlah tepat untuk mengingatkan masalah ini”, ungkapnya.

Gerakan ini menurut Fatkur sudah disampaikan ke seluruh jajaran kader dan struktur, tidak terkecuali para anggota legislatif dan caleg.

“Untuk para anggota legislatif dan caleg bahkan kita harapkan bisa lebih intensif lagi turun ke masyarakat di bulan Ramadhan kali ini, supaya muncul kedekatan ukhuwah dengan mereka”, tambah Fatkur.

Beberapa program ada juga yang berbasis keluarga, misalnya gerakan bersih-rapi rumah dan lingkungan. Dimana hal tersebut sebagai ekspresi rasa syukur atas datangnya bulan Ramdhan.

“Gerakan Peduli Tetangga” PKS Kota Surabaya ini rencananya akan diluncurkan dalam bentuk aksi simpatik seruan Ramadhan pada hari Jumat (28/8) di depan gedung Grahadi, yang selanjutnya juga akan dilanjutkan aksi simpatik serupa di beberapa DPC di Surabaya.

Sambut Puasa, Stop Snack

TOWER HAMLETS - Meski hanya minoritas, anggota DPRD yang muslim di Towers Hamlets makin diperhatikan. Menjelang Ramadan ini misalnya, parlemen lokal di London Timur, Inggris, itu mengeluarkan aturan baru. Yakni, meniadakan kudapan dalam rapat pagi maupun siang selama bulan puasa.

Pimpinan Demokrat John Williams mengatakan, memo yang dikirimkan via e-mail ke seluruh anggota dewan itu menyebutkan bahwa hidangan selingan seperti teh, sandwich, dan roti dalam rapat tersebut dihapus untuk menghormati anggota dewan yang muslim.

Demi menyiasati aturan baru itu, banyak waktu rapat yang terjadwal bulan depan dipindah menjadi pukul 18.30, tepat menjelang berbuka. Dalam jadwal rapat yang baru itu juga dimasukkan istirahat 45 menit untuk salat Magrib serta berbuka puasa bagi anggota muslim.

Berbagai reaksi pun muncul. Sejumlah anggota dewan protes. Mereka menilai peraturan baru itu sebagai cermin kebijakan yang diskriminatif. "Komunitas kami terdiri atas banyak kepercayaan. Semuanya juga harus dihormati. Tidak bisa, satu agama mendapat keistimewaan atau lebih berpengaruh daripada yang lain," ujar Dr Stephanie Eaton, pemimpin kelompok Demokrat Liberal.

Dia menegaskan, partainya menghormati semua keyakinan dan budaya di Tower Hamlets. "Tapi, kami juga percaya bahwa ajaran dalam satu agama tidak bisa dipaksakan kepada agama lain," lanjutnya

Jiwa Cak Nur di Tubuh PKS

INILAH.COM, Jakarta – Membangun tradisi Islam politik yang modern membuat PKS berkilau dengan cepat. Mereka siap mengontrol dan dikontrol. Kini, dengan lantang, partai ini pun melontarkan semboyan; ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’

Debut Partai Keadilan Sejahtera kian menggemuruh cepat dengan yel-yel: Delapan, delapan, delapan! Para aktivis PKS bahkan menyerukan: ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’

Yang memukau, semboyan ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’ yang digemakan aktivis PKS, bukan tanpa isi. Itu adalah sebuah pesan simbolik yang telah disetujui oleh mendiang Prof Nurcholish Madjid, pendiri sekaligus mantan Rektor Universitas Paramadina.

“PKS sejatinya meneruskan cita-cita Prof Nurcholish Madjid. Adalah keliru besar jika orang menyatakan PKS tidak menjiwai cita-cita, gagasan, dan semangat Cak Nur,” kata politisi PKS, Zulkieflimansyah PhD yang baru kembali dari Harvard University, Cambridge, Boston.

Anggota DPR PKS itu menandaskan, PKS ingin meneruskan tradisi Islam politik modern yang dulu dibangun Masyumi. “Karena itu, PKS bersuka cita menerima kontrol sosial dan kontrol demokratis dari masyarakat madani (civil society),” tegas Zulkieflimansyah, Dosen Pasca Sarjana FEUI.

Menurut Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid, sebelum wafat, Cak Nur menyatakan setuju dengan kehadiran PKS yang berhujah ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’. Semboyan itu menggantikan semboyan lama Cak Nur di era Orde Baru yang menegaskan ‘Islam Yes! Partai Islam No!’.

Kenapa Cak Nur cepat berubah? Karena zaman juga cepat berubah. Semboyan lama itu dilontarkan cendekiawan itu untuk mendobrak keterkungkungan Islam politik di era Orba yang tak kondusif karena represif dan otoriter waktu itu.

Pernyataan Cak Nur ‘Islam Yes! Partai Islam Yes!’ terhadap PKS itu disampaikan setelah sang guru bangsa itu melihat fakta; PKS berpolitik dengan azas Islam namun tetap menghadirkan demokrasi dan pluralitas. PKS memiliki peran yang besar di masyarakat dan tidak tersangkut korupsi serta berani menghadirkan kontrol dengan cara-cara yang amat santun.

Semua yang dilakukan PKS, kata Nur Wahid, amat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang selama ini Cak Nur perjuangkan. “Cak Nur menyatakan kepada kami setuju dengan partai yang berlandaskan Islam,” kata Nur Wahid, Ketua MPR RI yang pernah menjabat sebagai Presiden PKS itu.

BSE Harus Menjadi Buku Inti Pelajaran

SURABAYA - Kebingungan sekolah dan guru soal pengadaan buku sekolah elektronik (BSE), menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Pemprov Jatim Rasiyo, semestinya tidak perlu terjadi. Sebab, aturan dari Mendiknas sudah jelas.

''Bahwa BSE memang harus menjadi buku inti kegiatan belajar mengajar. Buku-buku lain digunakan untuk pengayaan,'' katanya kemarin (8/8).

Dia menjelaskan, BSE dijadikan buku inti karena merupakan program buku murah yang digagas Mendiknas. Murah karena hak cipta buku tersebut sudah dibeli Depdiknas. Dengan demikian, siapa saja boleh menggandakan buku tersebut. ''Total terdapat 332 judul buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas,'' ujarnya.

Untuk mempermudah distribusi, buku-buku tersebut dijadikan bentuk file dan diunggah (upload) melalui situs internet. "Ratusan buku itu, rencananya, dibagi menjadi tiga gelombang. Pertama 44 judul buku, kemudian sekarang 122 judul buku, dan yang akan datang 166 judul," jelas Rasiyo.

Karena sudah di-upload melalui situs internet, siapa pun bisa mengunduh (download) dan menggandakan. Baik itu perorangan maupun penerbitan. Namun, jika diperjualbelikan, memang ada aturan yang harus ditaati. "Kalau hanya untuk kepentingan sekolah sendiri, boleh langsung di-download, terus difotokopi. Tidak usah dipersulit," kata pria berkacamata itu.

Dia menegaskan, sekolah tidak harus menggunakan BSE dalam bentuk cetak yang kini sudah banyak beredar. "Tidak ada ketentuan harus pakai yang versi cetak. Bentuk apa pun boleh. Di-print di kertas jelek juga boleh," tegas Rasiyo. Soal adanya versi cetak dari BSE, dia membebaskan sekolah.

''Kalau memang lebih suka pakai yang versi cetak, silakan. Dilihat dulu harganya. BSE versi cetak paling tidak harus dijual sepertiga buku paket non-BSE. Namanya saja program buku murah," katanya. Karena judul buku yang ditawarkan dalam BSE banyak, sekolah bebas menentukan satu di antaranya.

Rasiyo menjelaskan, karena BSE merupakan buku inti, idealnya guru-guru bersangkutan harus memegang atau memiliki sesuai bidang pelajarannya. Misalnya, seorang guru matematika harus memahami buku-buku matematika apa yang diterbitkan dalam sebuah BSE. ''Setelah itu, disampaikan saja kepada siswa-siswinya. Buku inilah yang Pak atau Bu Guru pakai. Silakan kalau mau beli, sudah ada di toko buku,'' ungkapnya.

Atau, lanjut Rasiyo, guru bisa meminta anak didiknya untuk memfotokopi kalau tidak mau membeli dalam versi cetak. Soal adanya sekolah yang memaksa murid membeli BSE versi cetak bagaimana? "Kalau memaksa tidak boleh. Kalau mengoordinasi bisa. Tapi, harus hati-hati dan transparan," tegasnya.

Rasiyo tidak mengingkari, sejauh ini masih banyak sekolah atau guru yang menggunakan buku lain sebagai pegangan. Namun, dia kembali mengingatkan, BSE harus tetap dijadikan buku inti. "Ini sudah dijelaskan dalam permendiknas. Mestinya, sekolah sudah langsung melaksanakan. Tidak usah menunggu sosialisasi lagi," katanya. Kalau sudah telanjur menggunakan, buku paket lain atau non-BSE itu hanya digunakan untuk pendalaman materi.

PKS Targetkan 28 Juta Suara

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin meluncurkan nomor urut delapan di Pemilu Legislatif 2009. Peluncuran itu sengaja dilakukan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 agar senada dengan nomor urut partai mereka.

Peluncuran itu dilakukan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, didampingi tujuh pengurus DPP dan caleg PKS. Mereka, antara lain, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, dan mantan Wakil Kapolri Adang Darajatun.

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta mengatakan, delapan adalah angka abadi karena sekali masuk ke dalam, susah untuk keluar. Hal itu sesuai dengan PKS sebagai partai dakwah yang tidak pernah berhenti melayani rakyat. Nomor delapan dinilai sangat istimewa karena bagi orang Tionghoa, angka delapan mirip aksara yang berbunyi fat yang berarti sejahtera atau kaya.

''Fat artinya sejahtera, sesuai dengan tujuan Partai Keadilan Sejahtera yang ingin menciptakan kesejahteraan,'' terangnya.

Sambil berkelakar, Anis juga menyindir angka sembilan (nomor urut Partai Demokrat yang didirikan Presiden SBY di Pemilu 2004) yang dinilai hanya gemuk di atas, namun bagian bawahnya kurus. ''Itu bedanya dengan angka delapan PKS yang kesejahteraannya merata, gemuk di atas dan gemuk di bawah,'' ujarnya disambut tawa ratusan kader.

Menurut Anis, nomor urut delapan adalah kebetulan yang ditakdirkan. Pada 1999, PKS dengan nomor urut 24 meraup 1,4 persen suara. Pada Pemilu 2004, dengan nomor urut 16, PKS memperoleh 8,3 juta suara atau sekitar 7 persen. ''Pada Pemilu 2009, PKS dengan nomor 8, insya Allah akan memperoleh 28 juta suara atau 20 persen dari total pemilih,'' katanya.

Untuk memenangkan PKS pada Pemilu 2009, DPP PKS kemarin mengeluarkan delapan amanat kepada seluruh kader dan jajaran partai. Pertama, meniatkan seluruh amal pemenangan pemilu sebagai ibadah jihad politik. ''Tanda-tanda Allah akan melimpahkan kesejahteraan kepada satu bangsa adalah memberikan pemimpin yang terbaik,'' terang Anis.

DPP PKS memerintahkan pemekaran struktur partai hingga menjangkau seluruh (6.500) desa di Indonesia. ''Ini untuk memastikan agar dakwah PKS dapat menjangkau seluruh jengkal tanah Indonesia,'' ujarnya.

DPP PKS juga memerintah kadernya memperbanyak silaturahmi dengan seluruh tokoh dan kelompok masyarakat tanpa membedakan aliran ideologi, agama, suku, ormas, bahkan parpol. ''Karena seluruh perjuangan kita adalah untuk kepentingan mereka,'' jelas Anis.

Kader PKS juga diwajibkan menebar senyum, sapa, dan salam cinta kepada seluruh warga masyarakat untuk mendekatkan hubungan batin dengan rakyat. ''Kalau rakyat melihat kader PKS, mereka harus selalu menemukan gairah kehidupan, tidak pernah sedih walau ada kesulitan. Dengan kondisi republik yang penuh masalah, rakyat harus melihat harapan itu masih ada,'' tegasnya.

DPP juga mewajibkan kadernya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, DPP PKS akan membeli sebuah mobil pelayanan kesehatan masyarakat bagi setiap DPD (kabupaten). Mobil itu akan digunakan untuk melakukan pengobatan gratis dari desa ke desa.

''Tugas partai sebelum dan sesudah pemilu adalah pelayanan. Kita ingin masyarakat merasakan manfaat kehadiran PKS di tengah-tengah mereka,'' katanya.

DPP PKS juga mewajibkan kadernya mengunjungi seluruh rumah warga di seluruh Indonesia untuk mendengarkan harapan dan suara hati yang tidak tertulis di media atau tidak tersuarakan di parlemen.

''Kita juga akan mengajak mereka berpartisipasi aktif bersama PKS di pemilu. Tidak boleh ada satu rumah pun di Indonesia yang tidak ada satu simpatisan PKS,'' ungkapnya.

PKS juga meminta kadernya meningkatkan hubungan dengan insan media dan menjadikan media sebagai mitra strategis. ''Agenda perubahan bukan hanya milik PKS, tapi milik semua masyarakat. Karena itu, seluruh kegiatan PKS harus diketahui masyarakat melalui media,'' tegas Anis.

Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menegaskan keyakinannya, angka delapan adalah angka kemenangan. Keyakinan itu, antara lain, disebabkan keteladanan dan kepedulian kader-kader PKS kepada masyarakat semakin diakui rakyat. ''Kita syukuri dengan melipatgandakan semangat untuk menumbuhkembangkan dakwah,'' tandasnya.

Pemimpin tertinggi PKS itu menegaskan, tekad PKS tidak hanya berdakwah di kalangan marjinal, namun juga berdakwah di tengah pusat perubahan dan pengambil keputusan. ''Perubahan masyarakat sesuai ketentuan ayat Allah tidak bisa dilakukan selain fi ummiha, di tengah pusaran pengambilan keputusan,'' tuturnya.

Hilmi menjelaskan, esensi dakwah adalah menebarkan kebajikan dan mencegah kebinasaan karena sifat zalim. ''Karena itu, dakwah tidak hanya melalui amar makruf, amal kebajikan, tapi juga nahi mungkar agar sifat-sifat naudzubillah tidak merajai bangsa ini,'' tandasnya.

PKS Jadi Ancaman Parpol Besar

KISARAN (SINDO) – Partai politik besar pemenang Pemilu 2004 yang memperoleh kursi di DPRD Asahan masih optimis mendapatkan kemenangan signifikan pada Pemilu 2009. Namun,sejumlah partai besar memandang PKS menjadi ancaman dalam pemilu mendatang. “Jika melihat situasi politik yang terus bergeliat saat ini, terus terang PKS jadi ancaman terbesar bagi kami,” ujar Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 DPC PPP Asahan,Tripurnowidodo. Perkiraan keadaan politik PPP,Partai Golkar hanya menempati urutan kedua sebagai rival politik terbesar setelah PKS. Hal yang sama juga terjadi di Partai Golkar. DPD Partai Golkar Asahan melihat, walau basis massa PKS berbeda secara politik dengan partai yang dipimpin oleh Jusuf Kalla ini,tapi mereka melihat geliat politik PKS menghadapi pemilu cukup berbahaya. Partai Golkar menempatkan PKS sebagai rival politik yang terberat bakal dihadapinya. Setelah itu, menyusul PPP dan PDIP. “PKS menjadi kompetitor utama kami yang terberat dari parpol-parpol lain,” ujar Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Asahan Mapilindo kemarin. Perkiraan ini pengamatan situasi politik yang terus berubah menjelang Pemilu 2009. Hasil pengamatan partai ini, PKS lebih unggul dalam persiapan, kemudianmodelpenggalangan pemilihnya yang cukup baik.PKS memiliki basis massa yang cukup kuat,kemudian kesolidan kader serta segmen massanya yang jelas. Partai Golkar daerah ini masih melihat mesin politik PKS berjalan cukup baik dibanding partai lain.Apalagi dari aspek kaderisasi PKS yang cukup mantap. Lain halnya dengan PDIP. Wakil Ketua DPC PDIP Asahan Tukiyan mengatakan, partainya tidak berani melihat salah satu parpol saja sebagai partai kompetitor terberat. Meski begitu, partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini tetap menargetkan 12 kursi pada Pemilu 2009. Saat ini PDIP masih terus merapatkan barisan.Dengan langkah ini,setidaknya PDIP bisa mempertahankan jumlah perolehan kursi di DPRD saat ini. Lalu, bagaimana strategi PPP menghadapi kekuatan besar PKS. Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPC PPP Asahan menerapkan tiga target, yakni target minimal, target optimistis, dan target psikologis. Sementara itu,Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Syamsul Qodri mengaskan, melihat peta politik dan situasi dan kondisi kekuatan PKS, dia percaya PKS akan memperoleh sembilan kursi.

Jawa Timur Selesaikan Daftar CAD

Untuk memenuhi kuota 30% prosen perempuan, PKS menempatkan kader wanita terbaiknya diurutan dua dan tiga. Diantaranya Dwi Sulistiyorini yang menjadi Ketua Deputi Jaringan Lembaga dicalonkan menjadi CAD nomor dua untuk DPRD Propinsi dari dapil 1. Menyusul Yulyani yang menjadi anggota DPRD Kota Surabaya dicalonkan menjadi CAD nomor tiga untuk DPRD Propinsi dari dapil 1. Ada juga Nur Azizah Tamhid istri walikota depok Nur Mahmudi Ismail yang asli jatim, dicalonkan menjadi CAD nomor dua DPR RI dari dapil enam.

PK-Sejahtera Online: Launching calon anggota dewan (CAD) untuk dapil Jawa Timur dirilis bersamaan dengan digelarnya rapat kordinasi para calon anggota dewan oleh DPP PKS Wilda Jatim Bali pada Ahad, (27/7) di surabaya. Hadir Sigit Sosiantomo (Ketua DPP PKS Jatim Bali), Jafar Tri Kuswahyono (Ketua DPW PKS Jatim), serta para CAD pusat dan wilayah dapil Jatim.

Ja'far Tri Kuswahyono menyampaikan bahwa para calon anggota dewan PKS tidak ada upaya untuk menggoalkan dirinya sendiri. Mereka yang saat ini masuk dalam daftar CAD adalah mereka yang telah lolos verifikasi oleh panitia penjaringan tingkat daerah (Panjatida), penjaringan tingkat wilayah (Panjatiwil), dan panitia tingkat pusat (panjatinas).

Panjatida, panjatiwil, dan panjatinas semuanya bekerja untuk melist daftar nama terbaik baik dari kader maupun non kader yang diusulkan oleh para kader dimasing-masing kabupaten/ kota. Selain verifikasi lapangan dilakukan juga jajak pendapat yang melibatkan kader.

Ja'far melanjutkan bahwa CAD memiliki keberagaman backgorund mulai dari guru, dokter, entrepeneur, pengusaha rumput laut, pengusaha kompor, pengusaha bengkel, akuntan, penerjemah, dan profesional lainnya.

Sigit Sosiantomo mengatakan bahwa daftar CAD yang dirilis lebih awal menunjukkan good will PKS untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan penilaian lebih awal kepada para calon wakil rakyat dari PKS. Pasca dirilisnya daftar CAD ini mereka akan langsung bekerja untuk turun langsung ke dapilnya masing-masing.

Nama-nama yang masuk daftar CAD diantaranya Sigit Sosiantomo yang dicalonkan untuk DPR RI dari dapil 1. Soeripto yang dicalonkan kembali untuk DPR RI dari dapil 1. Luthfi Hasan Ishaq, anggota DPR RI, dicalonkan kembali menjadi anggota DPR RI dari dapil 5.

Sedangkan Rofi' Munawar yang menjadi anggota DPRD Propinsi Jatim dicalonkan untuk DPR RI dari dapil 7. Ja'far Tri Kuswahyono Ketua DPW PKS Jatim dicalonkan untuk DPRD Propinsi dari dapil 5.

Untuk memenuhi kuota 30% prosen perempuan, PKS menempatkan kader wanita terbaiknya diurutan dua dan tiga. Diantaranya Dwi Sulistiyorini yang menjadi Ketua Deputi Jaringan Lembaga dicalonkan menjadi CAD nomor dua untuk DPRD Propinsi dari dapil 1. Menyusul Yulyani yang menjadi anggota DPRD Kota Surabaya dicalonkan menjadi CAD nomor tiga untuk DPRD Propinsi dari dapil 1. Ada juga Nur Azizah Tamhid istri walikota depok Nur Mahmudi Ismail yang asli jatim, dicalonkan menjadi CAD nomor dua DPR RI dari dapil enam.

Launching daftar CAD dapil jatim ini juga sekaligus mengakhiri masa kampanye putaran pertama di Jawa Timur.

Tiga Kali Survei Puskaptis, Syahrial Oesman Selalu Unggul

Palembang - Cagub Sumatera Selatan Syahrial Oesman unggul dalam survei yang digelar Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Dalam survei ketiga, Syahrial masih mengungguli lawannya, Alex Noerdin.

"Ini merupakan survei ketiga kita, dan Syahrial Oesman tetap unggul atas Alex Noerdin. Bedanya, bila dua survei sebelumnya hanya Syahrial Oesman sendiri, kini berpasangan dengan Helmi Yahya," kata Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid, kepada detikcom Minggu (2707/2008) malam.

Menurut Husin, survei ketiga ini dilangsungkan pada 28 Juni hingga 10 Juli 2008 lalu dengan 6.455 responden di 15 kabupaten dan kota di Sumsel. Berdasarkan survei, Syahrial Oesman-Helmi Yahya meraih suara 50,84 persen dan Alex Noerdin-Eddy Yusuf 41,76 persen Sementara yang golput sekitar 7,40 persen.

Alex Noerdin-Eddy Yusuf diusung Partai Golkar, PD, PBB, PBR, dan PNBK. Sedangkan Syahrial Oesman yang diusung PDI Perjuangan, PKS, PPP, dan koalisi parpol kecil, berpasangan dengan Helmi Yahya, selalu unggul atas survei yang dilakukan Puskaptis. Survei pertama dilakukan pada Januari 2008, dan yang kedua pada Maret-April 2008.

"Dari tiga kali itu, suara keduanya mengalami narik turun, meskipun Syahrial Oesman selalu unggul," kata Husin.

Menurut Husin, unggulnya Syahrial Oesman-Helmi Yahya ini kemungkinan besar karena faktor popularitas. Hal itu dinilai berpengaruh kuat untuk menangguk suara dalam Pilkada Sumsel yang akan berlangsung pada 4 September 2008 mendatang.

"Syahrial Oesman populer di masyarakat tradisional, dan Helmi Yahya pada kelompok muda," imbuhnya.

PDIP, Golkar dan PKS Teratas

Jakarta-Meski tergolong partai baru namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata memiliki massa pendukung paling loyal. Loyalitas pendukung PKS jauh mengungguli pemilih Partai Golkar, PDIP, dan PPP.

Hasil penelitian yang diungkap Center for Strategic and International Studies (CSIS) cukup mengejutkan mengingat PKS baru lahir pada era reformasi 1998. Dalam pemilu pertama 1999, PKS yang dulu masih bernama Partai Keadilan (PK) bahkan sempat tidak lolos ET sehingga harus berganti nama menjadi PKS.

Menurut CSIS, dari 3.000 responden yang disurvei pada pertengahan Mei 2008 ditemukan fakta bahwa sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009.

Angka berbeda ditemukan ketika responden dari partai besar lain ditanya pertanyaan serupa. Hanya 61 persen pemilih Partai Golkar yang akan kembali memilih partai pimpinan Jusuf Kalla ini pada pemilu 2009. Lebih parah lagi adalah loyalitas pemilih PDIP. Tercatat hanya 55,1 persen responden yang akan memilih partai Banteng Mencereng ini.Namun loyalitas ketiga partai itu masih lebih baik ketimbang PPP, PAN, dan Partai Demokrat (PD). Ketiga partai ini memiliki basis pendukung yang relatif lebih lemah.

“Dukungan terhadap PPP dan PAN akan turun drastis karena banyak pendukungnya pindah ke PKS. Begitu juga dengan Partai Demokrat karena hanya menjadi fenomena sesaat,” ungkap CSIS.

CSIS juga menemukan sebanyak 30 persen responden belum menentukan pilihan dalam pemilu 2009. Sementara 6,1 persen respon menyatakan akan memilih partai-partai lain. “Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih tahun 2004 berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009,” kata CSIS.

Survei CSIS ini dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden yang tersebar di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI.
CSIS menggunakan metode survei wawancara dan tatap muka langsung. Untuk penentuan sampel, CSIS melakukan kombinasi multi-stage purposive sampling dan random sampling dengan margin of errors sebesar plus minus 1,79 persen.

Ketua Partai Tidak Dicalonkan Jadi Aleg

Begitulah PKS, kita menganggap institusi partai tidak kalah penting dengan lembaga legislatif, sehingga mekanisme pencalegan kita sangat memperhatikan aspek tersebut.

PK-Sejahtera Online: Jika partai-partai lain saling berebut untuk mendapatkan posisi sebagai calon anggota DPRD, dan yang biasanya maju untuk sebagai calon jadi adalah pengurus partainya, hal ini tampak berbeda sekali di Partai Keadilan Sejahtera. Di pastikan dalam launching calon anggota DPRD Riau ini, PKS Riau tidak mencalonkan Amin Triawan sebagai calon anggota DPRD Riau. Pak Amin yang kini menjabat sebagai ketua DPW Riau, akan tetap fokus mengelola partai, Demikian dikatakan Suroyo Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS Riau.

Selain Pak Amin selaku ketua DPW Riau, nama-nama pengurus PKS Riau yang tidak maju sebagai Calon Legislatif adalah sekretaris DPW PKS Riau Ir. Hermanto Iskandar Muda, Ketua Bidang Pembinaan Kader Taufik Hidayatullah, Lc, Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Al-Fatmi, SE, Ketua Bidang Kepemudaan Ramon Diaz, Ketua Bapilu PKS Riau Dedi Vilia, S.Pd, dan saya sendiri Suroyo selaku ketua Biro Legislatif, demikian dikatakan mantan aktivis LSM ini.

Begitulah PKS, kita menganggap institusi partai tidak kalah penting dengan lembaga legislatif, sehingga mekanisme pencalegan kita sangat memperhatikan aspek tersebut. ”Orang-orang di partai harus kuat, sehingga terjadi kesimbangan antara institusi partai dengan institusi legislatif ”. Seringkali kita melihat ketika ketua partainya juga anggota DPRD, maka daya control partai sangat lemah terhadap kinerja anggota legislatifnya. Suroyo menambahkan ini juga menunjukkan bahwa di PKS yang namanya kekuasaan tidak lah menjadi sesuatu yang diperebutkan. (PKS Riau)

PKS Launching Caleg Balita

JAKARTA - Di saat sejumlah partai politik memulai pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru telah menyelesaikan susunan calon legislatif (caleg). Bahkan, kemarin (26/6), daftar calon anggota dewan yang akan diajukan dalam Pemilu 2009 itu resmi di-launching.

Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, partainya sengaja bergerak lebih cepat ketimbang partai lain agar bisa tampil lebih siap dalam menyongsong pemilu yang dilaksanakan April 2009 nanti.

''Kami harus bergerak jauh melangkah, kompak, dan cepat,'' ujarnya di sela launching nasional daftar caleg PKS di Hotel Millenium Jakarta kemarin (26/6).

Tifatul menyatakan, daftar caleg PKS diluncurkan di awal agar 314 caleg DPR itu bisa lebih dekat dengan masyarakat. Mereka segera diminta terjun ke tengah masyarakat untuk melatih kemampuan berkomunikasi. ''Jangan sampai orang melihat, kami adalah elite yang tidak mau turun ke bawah,'' tandasnya.

Dari komposisi daftar caleg yang diajukan, ungkap Tifatul, mayoritas masih berusia 35-40 tahun. Para caleg berusia muda itu diharapkan akan dapat memberi warna di DPR mendatang. ''Program caleg balita (bawah lima puluh tahun, Red) itu menjadi komitmen kami,'' tegas politisi asal Sumatera Utara tersebut.

Koalisi PDIP-PKS Paling Kuat

Tifatul: Visi Tak Sejalan, Mega Sudah di Atas 50 Tahun

JAKARTA - Meski jarang dipublikasikan, sejumlah partai politik kini mulai menghitung kekuatan koalisi pasca Pemilu 2009. Beberapa studi terakhir menemukan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kekuatan paling ideal dalam membangun pemerintahan.

Hasil penelitian tersebut dikemukakan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam sebuah diskusi publik PKS dan Kepemimpinan Kaum Muda di Jakarta kemarin (19/6).

Dia memaparkan, PKS menyadari bahwa pada 2009 belum mampu menjadi partai yang mendapat suara mayoritas (single majority). ''Dan, riset terakhir, PDIP dan PKS paling kuat kalau membentuk koalisi,'' ujar Tifatul.

Sistem pemilu dengan multipartai sederhana seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini dinilai tidak mungkin menciptakan single majority. Menurut Tifatul, mozaik kebhinekaan kekuatan parpol sangat cair. ''Indonesia tak lagi 'kuning','' katanya. Parta-partai papan atas dan tengah saling berbagi kekuatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, Tifatul memprediksi, dalam Pemilu 2009 tidak akan ada partai yang meraih suara di atas 25 persen.

Namun, visi PKS tentang calon presiden ideal di 2009 tak segaris dengan PDIP. Tifatul menegaskan, calon presiden ideal harus dari kalangan muda. ''Kita butuh presiden balita, bawah lima puluh tahun,'' cetusnya. Pernyataan tersebut berbeda dengan keputusan PDIP yang akan kembali mengusung Megawati Soekarnoputri untuk bertarung pada Pemilu 2009.

Tifatul mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks. Karena itu, seorang calon presiden harus mempunyai pemikiran segar dan matang untuk menemukan solusi atas kesulitan bangsa. ''Dia harus tahu what dan how-nya. Yang pasti, permasalahan ini tidak bisa diatasi dengan iklan di tv, main film, dan nyanyi-nyanyi,'' sindir Tifatul.

Menanggapi pendapat Tifatul, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDIP Budiman Sudjatmiko melihat peluang koalisi masih sangat terbuka. Menurut dia, sebuah koalisi yang kuat bisa terbangun atas dasar kesamaan visi. Karena itu, sebelum membentuk sebuah koalisi, partai politik harus berani membedah visi misi masing-masing. ''Apakah program partai sesuai dengan ideologi partai,'' tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadhina Yudhi Latief juga sepakat bahwa koalisi PDIP-PKS sangat ideal untuk membentuk pemerintahan. ''Kalau dua partai ini bersekutu, saya rasa, bisa menyelesaikan semuanya,'' tandasnya. Meski ideologi kedua partai tersebut bertolak belakang, lanjut Yudhi, jika ditemukan formulasinya, justru bisa saling melengkapi.

Yudhi berpendapat, sebagai bagian dari mozaik sebuah bangsa partai politik boleh membawa bendera perjuangan ideologinya. Tapi, ketika sudah masuk pada tataran kepentingan bangsa, partai politik harus rela melepaskan ego kelompoknya. ''PKS boleh membawa suara Islam. Tapi, ketika nanti menjadi penguasa, dia harus berbicara permasalahan nasional,'' katanya.

Besar, Peluang Hidayat Dampingi Mega

JAKARTA - Selain Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua MPR Hidayat Nurwahid ternyata mampu menembus lima besar kandidat cawapres pendamping Mega. Dari survei PDIP, popularitas tokoh senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu disebut-sebut meningkat cukup pesat.

''Ada satu cawapres yang namanya naik signifikan. Orangnya berjenggot,'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di gedung DPR kemarin (20/6). Tokoh itu duduk di jajaran lima teratas.

Apakah tokoh itu pemimpin salah satu lembaga tinggi negara? ''Ya, begitulah,'' jawab Pramono, lantas tersenyum.

Dia bersikeras menutup rapat nama-nama kandidat cawapres pendamping Megawati yang terjaring untuk disurvei. Dalam berbagai kesempatan, dia hanya menyebut totalnya 17 orang. ''Masalahnya, ini sudah menjadi konsensus partai,'' ujarnya. Secara resmi, lanjut dia, PDIP baru akan mengumumkan pada Rakernas IV PDIP di Solo November 2008 nanti.

Makanya, ketika ditanya siapa lagi tiga nama lain yang masuk urutan lima teratas, Pramono terus mengelak. ''Tidak berbeda jauh dengan polling lembaga survei yang sudah beredar,'' katanya.

Begitu dikonfirmasi sejumlah nama seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Wiranto, dia hanya tertawa lepas. ''Masyarakat sebenarnya sudah menentukan pilihan. Pergeserannya tidak terlalu banyak,'' ucapnya. Menurut Pramono, sebelum Mei 2008, PDIP sudah melakukan dua kali survei cawapres. Antara Mei hingga November, PDIP masih mengagendakan tiga kali putaran survei lagi.

Apakah PDIP sudah memberi tahu tokoh-tokoh yang disurvei itu bahwa mereka masuk kandidat cawapres pendamping Megawati? ''Semua yang disurvei sudah dikomunikasikan dan kebanyakan bersedia,'' jawabnya

FPKS Usulkan Pidato Kekalahan

Berharap Ciptakan Sportivitas Antar-Capres

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui fraksinya di DPR (FPKS) melontarkan usul inovatif guna mendorong sportivitas kompetisi antarcalon presiden. Dalam pembahasan RUU Pilpres di DPR kemarin (11/6) FPKS mendorong adanya parade pidato pasangan capres yang kalah setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara.

''Kami menyebutnya pidato kekalahan,'' kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam pembahasan RUU Pilpres di Ggedung DPR kemarin. Menurut dia, bila para elite politik menunjukkan jiwa besar menghadapi kekalahan di pilpres, suasana bisa menjadi jauh lebih kondusif.

Mustafa mencontohkan persaingan antara Obama dan Hillary untuk menjadi capres dari Partai Demokrat di Amerika Serikat. Meski saling serang dalam kampanye, keduanya tetap tidak mengobarkan suasana permusuhan. Bahkan, ketika kemenangan jatuh ke tangan Obama, Hillary langsung menyatakan siap ikut memberi dukungan.

''Ini kultur demokrasi yang positif. Tajam kata-katanya, tapi tetap bisa saling bersalaman,'' cetusnya. Bagaimanapun, imbuh Mustafa, figur-figur capres, baik yang menang maupun kalah, adalah negarawan. ''Kami hanya ingin membangun kultur baru dalam pendewasaan politik di negeri ini. Tak ada niat lain,'' ujarnya.

Usul FPKS itu sebenarnya sangat kontekstual. Sejak Pilpres 2004, misalnya, capres incumbent yang kalah, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah bertemu di hadapan publik dengan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Tak bisa dimungkiri, sampai saat ini ada persoalan politik laten yang tak selesai di antara keduanya.

Ketua FPPP Lukman Hakim Syaifuddin menyambut baik usul FPKS. Namun, dia mendorong forum pidato bersama itu tidak hanya menghadirkan para kandidat yang kalah. Forum itu hendaknya melibatkan semua capres untuk membuat statemen atau komitmen bersama.

''Jadi, bukan pidato kekalahan. Dari namanya saja, secara psikologis sudah berat. Masak orang kalah disuruh pidato,'' candanya. Selain itu, lanjut dia, harus tetap dibuka peluang bagi capres yang menolak hadir.

''Kalau diwajibkan hadir sampai ada ancaman sanksi, kayaknya tidaklah. Saya kira sudah cukup ada keharusan untuk memberikan penjelasan kepada publik atas ketidakhadiran yang bersangkutan,'' ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Menkum HAM Andi Mattalatta. ''Saya dukung semangat usul ini untuk membuat massa yang sedang panas dan beringas menjadi lebih kalem,'' katanya. Tetapi, menurut Andi, sifatnya bukan pidato kekalahan, melainkan penyikapan terhadap hasil penghitungan suara yang disahkan KPU.

''Sebagai transisi, pada Pilpres 2009 ini, minimal pimpinan tim sukses dulu yang hadir. Sepuluh tahun mendatang, baru para capres yang didorong menghadiri sendiri,'' usulnya.

Sikap penolakan ternyata muncul dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Partainya SBY itu berpandangan bahwa agenda pidato capres yang kalah tidak perlu dicantumkan ke dalam RUU Pilpres.

''Kami paham niatnya baik. Tapi, bagaimana kalau peluang ini justru dimanfaatkan kandidat capres yang kalah untuk membuka manipulasi yang dilakukan lawan-lawannya. Bukannya damai yang didapat, malah sebaliknya,'' kata Benny K. Harman, anggota Pansus RUU Pilpres dari FPD.

Makmur Setelah Membangkang IMF dan World Bank

Eddi Santosa - detikFinance

Roma - Ini kisah Malawi, negeri kecil dan miskin di selatan Afrika. Tiga tahun lalu Malawi dilanda bencana kelaparan. Setelah advis IMF dan Worldbank diabaikan, negeri itu malah surplus pangan.

Siapa suruh patuh buta pada negara-negara atau lembaga-lembaga donor terkemuka? Advis-advis mereka buang saja ke tong sampah dan ikuti jalan sendiri. Begitulah pokok-pokok yang ditunjukkan Malawi dalam mengatasi kesulitan negerinya.

Malawi memutuskan untuk mengabaikan advis IMF dan World Bank yang selama bertahun-tahun mencekoki negeri itu dengan konsep-konspe liberalisasi. Sebagai gantinya negeri itu menyubsidi para petani berkapital lemah (miskin) dengan pupuk dan bibit.

Pemerintah Mawali yakin hanya dengan kebijakan itu --yang diharamkan IMF dan Word Bank-- bencana kelaparan bisa diatasi.

"Sejak 2005 pemerintah Malawi terus aktif menyokong para petani kecil yang tidak punya uang untuk melakukan investasi. Hasilnya, sudah tiga tahun Malawi mengalami surplus pangan," kata Menteri Irigasi dan Perairan Andrina Mchiela di depan para pemimpin dunia di KTT.

PKS Ikrar Menangkan KarSa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lusa (8/6) merayakan milad-nya yang ke-10. Acara yang diadakan di GOR Pantjasila, Jl Indragiri, Surabaya, itu bakal dijadikan ajang unjuk kekuatan karena akan mengundang sedikitnya 12 ribu kader PKS se-Jawa Timur. Mereka akan berikrar bersama untuk memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam pilgub 23 Juli mendatang.

"Melalui acara itu, kami juga menyolidkan barisan untuk memenangkan Karsa," kata Yusuf Rohana, ketua tim pemenangan pemilu PKS Jatim.

Dia mengungkapkan, PKS tidak begitu sulit untuk menyolidkan kadernya dalam memenangkan Karsa. Sebab, PKS memiliki jaringan yang kuat melalui sayap-sayapnya.

Sayap tersebut adalah Gema Keadilan, Petani, dan Pemuda Lingkungan. Menurut dia, ketiga sayap itu menggarap wilayah yang berlainan. Gema Keadilan mendulang dukungan di wilayah kampus. Sayap Petani bekerja di wilayah masyarakat pertanian, umumnya di pedesaan.

Sayap Pemuda Lingkungan menggarap wilayah pemuda yang tidak tercakup di kedua wilayah tersebut. Selain itu, PKS telah menyiapkan barisan perempuan yang bernama Pos Wanita Keadilan (PWK) yang siap mendulang suara.

FPDIP Mentahkan Usul FPKS

Tak Setuju Debat Capres sampai 10 Kali

JAKARTA - Usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyelenggarakan debat terbuka antarcapres-cawapres sebanyak 10 kali selama kampanye dimentahkan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP). Mereka (FPDIP) justru mendesak agar frekuensi debat yang resmi diadakan KPU itu dibatasi. Menurut FPDIP, debat maksimal dilakukan tiga kali saja.

''Bukannya kami (PDIP, Red) alergi debat,'' ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dari FPDIP Yasonna Laoly saat rapat kerja (raker) dengan pemerintah di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin (5/6).

Namun, kata dia, Indonesia masih perlu menengok model pelaksanaan debat di sejumlah negara lain. ''Di beberapa negara maju, frekuensi debat juga tidak lebih dari tiga kali,'' ungkapnya.

Yasonna menuturkan, sejak awal, FPDIP tak mempermasalahkan dilakukannya debat terbuka antarcapres-cawapres pada Pilpres 2009. Hanya, kata dia, pelaksanaannya yang sampai 10 kali seperti yang diajukan FPKS itu sangat berlebihan.

Menurut dia, frekuensi debat sebanyak itu justru akan kontraproduktif. Materinya pun akan mengulang-ulang. ''Kita ini kan tidak cari presiden yang ahli debat saja,'' tegas politikus dari partai yang sudah siap mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres 2009 itu.

Dia menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menuju perbaikan.

Hal senada diungkapkan anggota pansus dari FPDIP lainnya, Pataniari Siahaan. Bahkan, menurut dia, bukan hanya frekuensi yang harus dibatasi, tapi juga teknis debat terbuka tersebut. ''PDIP siap mengawal pembahasan mekanisme di tingkat panja agar tidak bias dan menyimpang dari tujuan kampanye,'' ujarnya.

Menurut dia, sejumlah debat terbuka yang diselenggarakan di beberapa pilkada akhir-akhir ini cenderung melenceng. Misalnya, panelis yang dilibatkan turut memberi penilaian yang bisa merusak citra seorang capres. ''Harus dipahami, karakteristik setiap orang itu berbeda. Ada yang pintar ngomong, ada yang tidak. Tapi, bukan berarti yang tidak bisa ngomong tidak pintar,'' tegasnya.

Dalam lanjutan pembahasan pansus RUU Pilpres, hampir seluruh fraksi sepakat melaksanakan debat terbuka antarcapres-cawapres dalam Pilpres 2009. Model kampanye tersebut diharapkan bisa menggantikan kampanye rapat terbuka yang dianggap cenderung tidak mendidik.

''Frekuensi debat yang kami ajukan tetaplah memadai,'' ujar anggota Pansus RUU Pilpres dari FPKS Al Muzzammil Yusuf.

Menurut dia, jumlah 10 kali perdebatan dengan durasi masing-masing dua jam yang disiarkan terbuka dan secara langsung oleh stasiun televisi serta radio bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Dia menyatakan, sudah saatnya masyarakat tidak lagi diminta memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung. Selain itu, kata Muzzammil, mekanisme debat yang difasilitasi KPU dengan biaya dari negara akan memberi peluang yang sama bagi tiap pasangan untuk memperkenalkan diri kepada publik. ''Sebab, kita memang sedang memilih negarawan, bukan hartawan yang mampu pasang iklan di mana-mana,'' ungkapnya.

Usul model kampanye dengan debat sudah hampir disetujui seluruh fraksi. Tinggal intensitas dan mekanismenya yang masih harus dibahas di tingkat panitia kerja (panja). Misalnya, FPG mengusulkan debat dilakukan minimal lima kali, sedangkan FPPP mengajukan minimal tiga kali. (dyn/mk)

Hidayat Dicalegkan dari Klaten

JAKARTA - Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengaku siap jika partainya kembali mengajukan dirinya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2009. PKS memang tetap menjagokan ketua MPR itu untuk kembali ke Senayan. Rencananya, Hidayat maju bersama-sama dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Sekjen Anis Matta. Namun, ketiganya tak lagi dicalonkan dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta. Mereka bakal disebar ke sejumlah daerah.

Tifatul Sembiring dan Anis Matta rencananya diajukan masing-masing dari Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Hidayat bakal diusung melalui pencalegan di daerah Klaten. Padahal, pada Pemilu 2004, ketiganya berangkat jadi caleg melalui daerah pemilihan DKI Jakarta.

''Jika partai yang meminta, sebagai kader, tentu harus siap melaksanakan," kata Hidayat saat dihubungi kemarin (1/6). Menurut dia, di partainya tidak ada tradisi untuk meminta atau menuntut jabatan. Tapi, jika dipercaya, harus siap menerima amanat tersebut.

Apakah penempatan di daerah itu strategi PKS meraup suara di daerah nonbasis partai? Dengan diplomatis, Hidayat menyatakan, penentuan posisi caleg tersebut sepenuhnya kebijakan partai. "Saya kan tidak lagi di struktur eksekutif partai, apalagi saya juga baru dengar kabar ini dari Anda," katanya lantas tertawa.

Secara terpisah, Wasekjen DPP PKS Mardani mengakui, penempatan sejumlah figur sentral di PKS itu bertujuan untuk membantu daerah memenangkan Pemilu 2009. ''Soliditas daerah menggalang suara diharapkan makin liat,'' ujarnya.

Menurut Mardani, strategi itu juga merupakan langkah menuju pemenuhan target perolehan 20 persen total suara nasional. ''Kalau makin banyak daerah yang dapat kami menangkan, tentu calon presiden juga segera menyusul dibicarakan,'' tandasnya.

Pada awal Juni ini, susunan daftar caleg dari PKS diharapkan tuntas. ''Segera kami selesaikan untuk menghindari berlarutnya konflik kepentingan yang dapat mengganggu persiapan pemenangan pemilu,'' ungkapnya. Menurut aturan KPU, terakhir pengembalian daftar caleg adalah 8 Agustus 2008.

Sesuai hasil pengumuman parpol yang lolos syarat administrasi di KPU Jumat tengah malam (30/5), PKS termasuk salah satu yang lolos. ''Tinggal langkah selanjutnya, penyusunan caleg daerah dan penyiapan kualitas anggota dewan. Capres atau yang lain itu nantilah,'' ujar Mardani.

Pilkada Pasuruan: PKS Jatim Minta Semua Pihak Legowo Hasil Penghitungan

Surabaya - DPW PKS Jatim menghimbau agar semua pihak dapat bersikap bijaksana dan legawa menerima hasil yang diumumkan oleh KPUD.

“Kami berpendapat Pesta demokrasi telah berjalan dengan baik, masyarakat Pasuruan telah mengikuti proses pilkada dengan antusias. Itu harus dihargai oleh semua pihak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat pasuruan yang telah menyalurkan pilihannya secara demokratis dan bertanggungjawab. ” ujar Jafar Tri Kuswahyono, ketua umum DPW PKS Jatim, Jumat (23/05/2008).

Dijelaskannya, pihak yang kalah tidak boleh bersikap mencederai pesta demokrasi yang telah berakhir dengan sukses, aman dan lancar.

Sesuai laporan real time yang dibuat oleh tim sukses DaDi, pasangan yang diusung oleh PKS dan PDIP serta partai non parlemen yang tergabung dalam koalisi Perisai (persatuan Islam dan Nasionalis) telah unggul 783 suara diatas pasangan JuJuR.

Sesuai penghitungan Dade Angga- Eddy Paripurna (DaDi) meraup suara 239.361 suara. Pasangan Jusbakir-Joko Cahyono (JuJur)meraup 238.578 suara sedangkan pasangan Muzzamil Syafii-Akhmad Zubaidi (JaDi) meraup 227.029 suara. Hasilnya sama dengan penghitungan oleh KPU.

“Kami mengharapkan para elit politik tidak mengeluarkan pernyataan yang akan menimbulkan sikap anarkis yang akan mencederai pesta demokrasi ini. Kami yakin masyarakat pasuruan cukup dewasa dalam berdemokrasi.” pungkas Jafar.

Muatan Kampanye Jangan Hanya Dangdutan

JAKARTA - Janji-janji calon presiden semasa kampanye seringkali memabukkan masyarakat dengan sejuta harapan. Padahal presiden terpilih belum tentu mampu menepati janji-janji yang diumbarnya semasa kampanye.

"Ini perlu juga dimasukkan dalam RUU Pilpres. Jadi muatan kampanyenya bukan hanya dangdutan," kata anggota Fraksi PKS Rama Pratama dalam diskusi mengenai Komitmen Pemimpin terhadap Rakyat di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (28/5/2008).

Menurutnya, calon presiden bukan hanya mempunyai komitmen dalam visi dan misinya, tetapi juga harus memiliki rancangan anggaran negara yang baik ketika terpilih sebagai pemimpin negara.

"Itu penting! Bukan hanya soal komitmen, tapi juga harus memiliki rancangan anggaran yang jelas untuk mencapai visi dan misinya. Biar lebih realistis agar jangan sampai terjebak anggarannya sendiri," tukasnya.

Sebab itu, penting pula bagi masyarakat untuk bertanya kepada calon yang didukungnya mengenai detail program kerjanya ketika terpilih sebagai presiden.

"Saya harap ke depan, masyarakat harus bertanya bagaimana bentuk anggaran untuk mencapai visi misinya, ketika calon presiden berkampanye. Karena selama ini saya melihat melulu strategi komunikasi tanpa substansi yang ditonjolkan," tuturnya. (pie)

KPUD Tetapkan Kemenangan DAdi

PASURUAN - KPUD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyelesaikan tahap penetapan dan pengesahan hasil pilkada. Sabtu (24/5) pukul 21.30, surat keputusan tentang itu telah ditempel di papan pengumuman di kantor KPUD.

Penetapan dan pengesahan itu dituangkan dalam surat keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan nomor 278/416/424.105/2008. Isinya tentang pasangan calon terpilih dalam pilkada Kabupaten Pasuruan.

Berikut kutipan SK tersebut: Setelah menimbang, mengingat dan memutuskan berdasarkan rapat pleno KPUD tanggal 24 Mei 2008, KPUD memutuskan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan 2008 yaitu pasangan nomor urut 2, Dade Angga dan Eddy Paripurna. Dengan perolehan suara 239.361 dari 1.078.078 daftar pemilih tetap (DPT) di 2022 TPS (tempat pemungutan suara).

Sabtu malam itu, lembar SK KPUD tentang pengesahan dan penetapan itu ditempelkan oleh anggota KPUD Hari Moerti. Selain itu, Hari Moerti juga menempelkan berita acara pelaksanaan rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi KPUD yang diselenggarakan Jumat (23/5) lalu.

Lembaran berita acara itu juga menyebutkan catatan pelaksaan rekapitulasi perhitungan suara pilkada pada DPT dan TPS. Disebutkan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS sebanyak 757.637. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 320.689.

Untuk jumlah surat suara yang rusak atau keliru saat dicoblos ada 3.402 kertas suara. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 343.654. Jumlah surat suara yang terpakai 760.076, dan suara tidak sah 55.088.

Sesaat setelah menempel SK dan berita acara tersebut, Hari Moerti mengatakan bahwa rapat pleno pengesahan sudah selesai dan telah sah ditandatangani oleh lima orang anggota KPUD Kabupaten Pasuruan. "Semua tahapan dari PPS, PPK dan KPUD sudah dilaksanakan dan kini telah ditetapkan," ujarnya Sabtu malam itu.

Diketahui, Sabtu (24/5) KPUD punya agenda menetapkan dan mengesahkan hasil pilkada. Namun, proses penetapan itu sempat molor. Sabtu itu sekitar pukul 16.00 Ketua KPUD M. Shodiq menyatakan kepada wartawan bahwa KPUD belum menetapkan hasil rekapitulasi.

Alasannya, KPUD tengah mengkaji dan mempelajari tahapan sesuai dengan undang-undang. "Kami masih mempelajari undang-undang yang ada. Jadi perlu adanya proses dan pengkajian terhadap persoalan yang ada," ujar Shodiq saat itu.

Sumber Radar Bromo di KPUD mengatakan sebenarnya rapat pleno pengesahan itu dijadwalkan pukul 14.00. Namun saat itu beberapa anggota KPUD belum bisa hadir sehingga anggota yang lain harus menunggu.

Sekira pukul 16.00 baru pleno itu digelar di salah satu ruangan kantor KPUD yang terletak di Kejayan itu. Rapat tersebut diikuti Ketua KPUD M Shodiq bersama anggotanya, yakni Zainal Abidin, Hari Moerti, Wiwik Winarningsih dan Muslim Mustajab.

Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 21.30 dikabarkan surat keputusan (SK) penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi telah selesai. Kemudian (SK) itu ditempel oleh Hari Moerti didampingi panwaskab, tim pendamping, Kapolsek Kejayan AKP Ainul Yakin dan Danramil Kejayan.

Ketika ditanya sejak kapan dan tepatnya jam berapa surat keputusan pengesahan itu diselesaikan oleh KPUD, Hari tak mau menjelaskan secara detail. Ia hanya berkata bahwa pembahasan sudah selesai dan malam itu langsung ditandatangani.

"Yang jelas tidak melampaui batas waktu dan sesuai dengan tahapan. Sekarang penetapan sudah selesai dan tandatangan anggota KPUD juga sudah," katanya kepada wartawan Sabtu malam.

Selanjutnya KPUD bakal meneruskan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Tahapan ini, kata Hari sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2005 tentang penetapan dan pengesahan penghitungan suara oleh KPUD. "Segera kami akan menyerahkan ke DPRD," imbuhnya.

Mengenai komplain yang sempat muncul dari dua kubu pasangan, Hari Moerti menjawabnya dengan tegas. Misalnya saja soal protes dari tim JuJur (Jusbakir Aldjufri - Joko Cahyono) perihal hilangnya suara di PPK Wonorejo dan tuntutan penghitungan ulang di beberapa TPS.

Menurut Hari, persoalan PPK Wonorejo sudah rampung. Kata dia, malam setelah agenda rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, KPUD langsung melakukan pertemuan dengan 9 KPPS dari 6 desa di wilayah PPK Wonorejo.

"Hasilnya semua sudah clear, hanya ada salah penempatan angka. Soal Sidogiri tidak akan ada penghitungan ulang karena jumlah suara dan pemilih di TPS-TPS tersebut sudah klop," pungkasnya.

Sementara itu Sugianto dari tim pendamping bidang advokasi KPUD menyatakan bahwa pihaknya sudah membenahi seluruh berkas administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah. "Tapi, yang lebih penting adalah tidak ada rekayasa penghitungan. Masalah lainnya dapat diklasifikasi sebagai masalah administrasi saja," katanya kepada Radar Bromo petang kemarin. (fa)

Dade Gelar Tasyakuran Sederhana

PASURUAN - Rumah Dade Angga di Perumahan Griya Pandaan Indah kemarin malam dipenuhi pengunjung. Sekitar seribu orang merayakan tasyakuran sederhana di rumah bupati terpilih itu.

Tasyakuran dihadiri para tim sukses dan relawan, seperti Abubakar, keluarga HM Soetrsino, lalu para kordinator tim DAdi dari desa hingga kecamatan. Hadir pula para habaib dan kiai pendukung. Seperti, Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Abdullah (Kraton), Habib Umar Al-Hamid (Surabaya), KH Nur Kholis (Bangil), Gus Suadi Abu Amar (Pasrepan), KH Karim (Kramat Kraton), Gus Muhammad Kholilurrohman dan Mas Bahar Toyib (Sidogiri) Kiai Muzammil (Kalipang, Grati), Kiai Tohari (Winongan) dan banyak lagi lainnya.

Tidak ada euforia berlebihan dalam acara yang digelar pukul 22.00 WIB. Tuan rumah yang juga bupati terpilih Dade Angga hanya menyediakan tumpeng nasi kuning yang diberikan pada para kiai dan habaib. "Acara ini memang kami kemas sederhana. Kami hanya ingin mengucapkan syukur pada Allah SWT atas amanah yang diberikan pada kami, pasangan Dade Angga dan Eddy Paripurna," ujar Dade Angga dalam sambutannya, kemarin malam.

Dade Angga kemarin mengenakan takwa putih didampingi beberapa habib dan kiai pendukungnya. Sementara, Eddy Paripurna juga menyalami pendukungnya di ruangan dalam. "Acara semalam (kemarin malam) memang spontanitas. Tidak ada undangan sebelumnya. Kami mengundang para korcam dan kordes hanya melalui SMS," imbuh Eddy Paripurna saat mengomentari soal skema acara.

Karena spontanitas, lanjut Eddy tidak ada persiapan untuk menyambut ribuan tamu ini dengan acara sederhana. "Saya dan Pak Dade juga meminta para pendukung untuk tidak euforia berlebihan. Kami minta mereka untuk mengkondisikan wilayah masing-masing dengan tetap mengedepankan pendekatan kepada masyarakat," tegas cabup yang non aktif dari wakil ketua DPRD ini. "Kami sudah memberi contoh untuk bersikap sederhana dalam merayakan kemenangan, maka seharusnya para pendukung juga merayakan secara sederhana pula," imbuhnya.

Acara tasyakuran di rumah Dade Angga ini juga berbarengan dengan acara pengesahan dan penetapan hasil rekapitulasi di KPUD. Saat itu, pasangan DAdi ini mewakilkan Ketua PKS, Nadir Basyuaib dan tim relawan, HM Sutrisno untuk datang di KPUD. "Kami juga mengajak para pendukung dari pasangan lain untuk menerima dan bersama-sama membangun Kabupaten Pasuruan ke depan," sarannya.

Bagi Eddy, kemenangan pasangan DAdi adalah kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Bukan kemenangan kelompok, partai atau individu. Sebab, baru kali inilah Kabupaten Pasuruan bisa menjalankan sebuah sejarah baru dengan pemilihan langsung Bupati dan wakil Bupati. "Dan alhamdulillah, kami semua bersyukur momen bersejarah ini semuanya berjalan lancar," tegasnya. (day)

62 Parpol Sah Terdaftar di KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin mengumumkan, ada 62 parpol yang sudah terdaftar. "Jumlah itu adalah yang sah boleh mendaftar," kata Andi Nurpati, ketua Pokja Tahap Verifikasi Parpol di KPU, Jakarta.

Saat mendaftar di KPU, parpol wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang diambil dari KPU, ditambah bukti SK badan hukum dari Depkum HAM. Selain itu, parpol harus melampirkan berkas yang menunjukkan syarat minimum keterwakilan 30 persen perempuan di tingkat pusat, syarat 2/3 wakil daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota, dan bukti memiliki minimal 1.000 atau 1/1.000 anggota di tingkat daerah.

Andi mengatakan, sebenarnya total yang mendaftar hingga penutupan pendaftaran 12 Mei lalu mencapai 64 parpol. Tapi, dua partai dicoret karena tidak memiliki badan hukum sebagaimana ditetapkan Depkum HAM. Dua parpol tersebut adalah Partai Politik Islam Indonesia Masyumi dan Partai Kemakmuran Rakyat.

"Keduanya belum memenuhi syarat SK parpol yang ditetapkan dalam UU Pemilu (UU No 10 Tahun 2008)," ujarnya. Parpol yang memenuhi syarat adalah yang terdaftar dalam SK Depkum HAM, yang merupakan penetapan dari UU 31/2002 dan UU 2/2008. Kedua UU tersebut mengatur tentang parpol.

Mengapa baru sekarang disampaikan? Andi mengatakan, lamanya proses pendataan ulang jumlah parpol disebabkan KPU masih mengurus berkas sejumlah parpol yang memiliki kepengurusan ganda. Panitia verifikasi parpol di KPU harus memisahkan berkas mereka lebih dulu, supaya tidak tercampur dengan berkas partai yang tidak berkonflik.(bay/kum)